Sintang Kalbar – Informasi yang beredar di media sosial, kembali memicu keresahan masyarakat. Kali ini, isu yang menyebar adalah kabar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara drastis. Dalam pesan yang beredar luas, disebutkan harga Pertalite akan melonjak hingga Rp50 ribu per liter, Pertamax Rp80 ribu, bahkan solar mencapai Rp100 ribu per liter.
Kabar tersebut dengan cepat menyebar melalui berbagai platform media sosial dan aplikasi pesan instan. Tidak sedikit masyarakat yang langsung mempercayainya tanpa melakukan pengecekan terhadap sumber resmi pemerintah.
Padahal, hingga saat ini tidak ada satu pun pengumuman resmi dari pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM tersebut. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang, Santosa, menegaskan bahwa informasi yang beredar itu tidak benar dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Menurutnya, kabar kenaikan harga BBM dengan angka fantastis itu merupakan informasi yang tidak memiliki dasar dan sangat berbahaya jika terus disebarkan.
“Informasi yang beredar di media sosial tentang Pertalite Rp50 ribu, Pertamax Rp80 ribu, dan solar Rp100 ribu itu tidak benar. Sampai saat ini tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat maupun dari Pertamina,” tegas Santosa.
Ia menilai, fenomena masyarakat yang mudah mempercayai informasi dari media sosial tanpa verifikasi menjadi persoalan serius di era digital saat ini.
Banyak orang, kata dia, mendapatkan informasi pertama dari media sosial kemudian langsung mempercayainya tanpa mencari klarifikasi dari sumber yang kredibel.
“Sekarang ini orang banyak mendapatkan informasi dari media sosial. Sayangnya sering langsung ditelan mentah-mentah tanpa dicek dulu kebenarannya,” ujarnya.
Santosa mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar tidak hanya merugikan masyarakat secara psikologis, tetapi juga berpotensi melanggar hukum.
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kata dia, secara tegas mengatur sanksi bagi pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keresahan publik.
Karena itu, ia meminta masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
“Jangan main sebar informasi yang belum tentu benar. Kalau sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat, bisa terkena jerat UU ITE,” katanya.
Menurut Santosa, penyebaran hoaks tentang harga BBM sangat berbahaya karena dapat memicu kepanikan di masyarakat. Ketika masyarakat percaya bahwa harga BBM akan melonjak drastis, dampaknya bisa langsung terasa pada berbagai sektor kehidupan.
Kepanikan dapat mendorong perilaku konsumsi yang tidak rasional, seperti membeli BBM secara berlebihan atau menimbun kebutuhan tertentu.
Lebih jauh lagi, isu kenaikan BBM juga berpotensi memicu spekulasi harga di tingkat pedagang.Ketika isu tersebut dipercaya publik, sebagian pelaku usaha bisa saja menaikkan harga barang dengan alasan biaya distribusi akan meningkat.
Padahal faktanya, kenaikan harga BBM belum terjadi. “Kalau masyarakat langsung percaya isu seperti itu, dampaknya bisa luas. Harga barang bisa ikut naik karena orang sudah panik duluan,” jelas Santosa.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih belum sepenuhnya pulih. Karena itu, penyebaran isu yang tidak benar justru memperburuk situasi sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
“Sekarang ini masyarakat sudah cukup berat menghadapi kondisi ekonomi. Jangan ditambah lagi dengan informasi yang tidak jelas kebenarannya,” katanya.
Di tengah maraknya isu tersebut, pemerintah pusat justru memastikan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan setidaknya hingga Hari Raya Idul Fitri. Pernyataan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang menegaskan pemerintah telah mengambil langkah antisipasi agar harga energi tetap stabil.
Ia memastikan bahwa meskipun harga minyak dunia mengalami tekanan akibat dinamika geopolitik global, pemerintah tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak berubah.
“Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan sampai Hari Raya tidak ada kenaikan apa pun,” ujar Bahlil dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan.
Kenaikan harga minyak dunia saat ini memang menjadi perhatian banyak negara.Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat, berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi global.
Salah satu jalur penting perdagangan minyak dunia, Selat Hormuz, bahkan menjadi sorotan karena berpotensi terganggu jika konflik semakin memanas.
Namun pemerintah Indonesia memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi agar dampak konflik tersebut tidak langsung memengaruhi pasokan energi nasional.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengalihkan sumber impor minyak mentah ke negara lain yang tidak bergantung pada jalur tersebut.
Pemerintah kini memperluas sumber pasokan dari wilayah Afrika, Australia, hingga Amerika Serikat. Dengan langkah ini, pasokan minyak mentah untuk kilang-kilang dalam negeri tetap terjaga.
Selain itu, untuk BBM jenis bensin seperti RON 90, RON 92, RON 95, dan RON 98, Indonesia sebagian besar mengimpor dari kawasan Asia Tenggara sehingga tidak terlalu terdampak oleh konflik di Timur Tengah.
Sementara itu, kebutuhan solar nasional kini sudah dapat dipenuhi oleh kilang dalam negeri sehingga tidak lagi bergantung pada impor.
Pemerintah juga memastikan cadangan BBM nasional dalam kondisi aman. Saat ini stok BBM berada pada level sekitar 23 hari kebutuhan nasional.
Angka tersebut berada di atas batas aman yang selama ini dijaga pemerintah, yaitu minimal 21 hari. Stok energi juga terus ditambah secara berkala baik dari produksi dalam negeri maupun impor untuk memastikan ketersediaan tetap stabil.
Dengan kondisi tersebut pemerintah menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kelangkaan BBM menjelang Lebaran. “Ketersediaan BBM aman. Jadi tidak perlu ada keraguan,” kata Bahlil.
Selain menjaga stabilitas pasokan jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan agar cadangan BBM nasional diperbesar hingga mencapai tiga bulan kebutuhan. Instruksi tersebut menjadi bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian geopolitik global yang dapat memengaruhi pasokan energi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan BBM baru di sejumlah wilayah strategis.
Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah wilayah Sumatera yang dinilai memiliki posisi strategis dalam jaringan distribusi energi nasional. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem cadangan energi nasional sehingga Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh gejolak global.
Meski demikian, Santosa tetap mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan BBM.
Menurutnya, efisiensi energi tetap penting dilakukan meskipun harga BBM belum mengalami kenaikan. Ia mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan jika tidak terlalu diperlukan. “Gunakan BBM secara bijak. Kalau tidak ada keperluan penting, tidak perlu banyak jalan-jalan,” katanya.
Santosa menjelaskan bahwa penggunaan BBM yang berlebihan pada akhirnya juga berdampak pada ekonomi masyarakat sendiri.
Jika suatu saat terjadi kenaikan harga atau kelangkaan pasokan, dampaknya akan langsung terasa pada berbagai sektor kehidupan. Transportasi menjadi lebih mahal, distribusi barang terganggu, dan harga kebutuhan pokok berpotensi meningkat. “Kalau BBM naik atau langka, semua ikut naik. Harga kebutuhan pokok juga bisa terdampak,” ujarnya.
Karena itu ia berharap masyarakat tidak hanya fokus pada isu kenaikan harga, tetapi juga mulai membangun kesadaran untuk menggunakan energi secara lebih efisien.
Di era informasi seperti sekarang, masyarakat juga dituntut untuk lebih kritis dalam menyaring berita. Tidak semua informasi yang beredar di media sosial memiliki dasar fakta yang kuat.
Sering kali informasi yang belum tentu benar justru lebih cepat menyebar karena memicu emosi publik. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat digital.
Santosa menilai literasi informasi menjadi kunci untuk mengatasi persoalan tersebut.Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber berita sebelum mempercayainya.
Jika informasi menyangkut kebijakan nasional seperti harga BBM, sumber yang paling kredibel tentu berasal dari pemerintah atau lembaga resmi. “Kalau ada informasi seperti itu, cek dulu ke sumber resmi. Jangan langsung percaya apalagi ikut menyebarkan,” tegasnya.
Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, stabilitas informasi sama pentingnya dengan stabilitas ekonomi.
Informasi yang salah dapat menciptakan kepanikan, sementara informasi yang benar dapat menjaga kepercayaan publik. Karena itu, Santosa berharap masyarakat Kabupaten Sintang tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya.
Ia menegaskan bahwa menjaga ketenangan publik adalah tanggung jawab bersama.
“Jangan sampai kita sendiri yang memperkeruh keadaan dengan menyebarkan informasi yang belum tentu benar,” katanya.
Pesan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa di era digital, setiap orang memiliki peran sebagai penyebar informasi.
Satu pesan yang dibagikan tanpa verifikasi dapat memicu kepanikan luas. Sebaliknya, satu langkah kecil untuk mengecek kebenaran informasi dapat membantu menjaga ketenangan masyarakat.
Di tengah derasnya arus informasi, sikap kritis dan bijak menjadi benteng paling kuat melawan hoaks. (Tantra)