Landak, Kalbar – Pj. Bupati Landak Samuel menyampaikan bahwa pelantikan Timanggong di Binua Sengkunang, dusun Peluntan, Desa Mandor Kiru, Kecamatan Jelimpo sudah legal sesuai dengan perda nomor 1 tahun 2021 tentang kelembagaan adat Dayak.
“Kegiatan ini secara legal formal sudah sesuai dengan ketentuan, terimakasih kepada Bupati Landak Periode 2017-2022 bersama DPRD kabupaten Landak yang sudah menghasilkan perda nomor 1 tahun 2021 tentang kelembagaan adat Dayak di kabupaten Landak,” ujarnya saat hadiri pelantikan Timanggong Binua Sengkunang di rumah timanggong Judan dusun peluntan paenin, Senin (27/3).
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa di Provinsi Kalimantan Barat baru Kabupaten Landak satu-satunya yang mempunyai Perda Kelembagaan Adatnya.
“Kepada timanggong yang baru di lantik agar dapat melaksanakn tugas dan kewajiban dengan bertanggung jawab, dan membentuk jajarannya, supaya bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan bertanggung jawab sesuai dengan Sk Bupati,” terangnya.
Pemerintah sangat terbantu dengan adanya pengurusan timanggong Sambung Samuel, dengan adanya pengurus timanggong ini merupakan sinergi dari perpanjangan tangan dari pemerintah dan aparat keamanan, dimana salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah untuk menjaga keamanan dan keharmonisan hidup bermasyarakat.
“Saya meminta masyarakat agar mendukung timanggong dalam melaksanakan Tugas. Sehingga timanggong dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, jangan digiring atau di pengaruhi untuk kepentingan pribadi. Selain itu timanggong tidak boleh bertentangan dengan hukum positif,” pungkasnya. Kegiatan tersebut dihadiri, Wakil Ketua DAD Landak, beserta pengurus DAD Kab.Landak, Bupati Landak Periode 2017-2022 dr.Karolin Margret Natasa,.M.H, Forkopimcam jelimpo, kades mandor kiru, para timanggong Kecamatan Jelimpo dan pengurus DAD Kecamantan kelimpo serta para tokoh adat, tokoh agama, masyarakat setempat dan tamu undangan lainnya,