Sintang, Kalbar – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang, Santosa, dengan bangga mengumumkan bahwa Kabupaten Sintang telah mendapatkan alokasi untuk pembangunan 12 jembatan dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan perhatian serius pemerintah pusat terhadap perbaikan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di wilayah Kabupaten Sintang. Pembangunan jembatan ini berfungsi sebagai fondasi bagi kemajuan daerah. Dari total 12 jembatan yang mendapatkan anggaran, 8 di antaranya akan dibangun di Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu. “Anggaran sebesar Rp10 miliar untuk pembangunan 12 jembatan ini merupakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana, yang disalurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan dukungan ini, diharapkan infrastruktur di 12 desa tersebut dapat diperbaiki secara signifikan, sehingga mempercepat aktivitas masyarakat,” ujar Santosa, yang juga merupakan politisi PKB.
Santosa menambahkan bahwa pembangunan 12 jembatan tersebut adalah bentuk perhatian besar dari pemerintah pusat terhadap Kabupaten Sintang. “Kita bersyukur, karena pemerintah pusat sangat menyadari bahwa kondisi infrastruktur di kawasan ini masih sangat buruk,” katanya, sembari menekankan urgensi masalah tersebut. Pembangunan jembatan yang rusak adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Sintang. Keluhan masyarakat mengenai kesulitan perjalanan akibat jembatan yang hancur seperti akses menuju sekolah dan layanan kesehatan akhirnya dapat teratasi berkat langkah cepat pemerintah yang mendengarkan jeritan mereka.
Dua belas jembatan yang akan segera dibangun akan mencakup lokasi-lokasi penting seperti Desa Merah Arai, Desa Nanga Payak, Desa Nanga Tebidah, Desa Riam Panjang, Desa Pakak, Desa Neran Baya, serta dua unit di Desa Landau Bara. “Jembatan-jembatan ini tidak hanya akan memulihkan konektivitas yang telah terputus, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pembangunan, aktivitas ekonomi di desa-desa tersebut akan kembali lancar, memungkinkan warga untuk lebih mudah mengakses pasar dan pusat layanan, mirip dengan situasi sebelumnya di Desa Riam Panjang yang sempat mengalami kesulitan akses,” ujar Santosa, menggambarkan harapan dan antisipasi yang mendalam.
Menurut data dari BPBD Sintang, anggaran untuk rekonstruksi delapan jembatan di Kayan Hulu sangat signifikan. Berdasarkan data dari BPBD Sintang, lanjut Santosa, anggaran untuk rekonstruksi delapan jembatan di Kayan Hulu, diantaranya Jembatan Sungai Menuang di Desa Landau Bara Rp761 juta, Jembatan Landau Bara di Desa Landau Bara Rp1,3 miliar, Jembatan Genik Menuju Desa Pakak Rp676 juta, Jembatan Gantung Desa Nanga Payak Rp1,3 miliar, Jembatan Neran Baya Rp238 juta, Jembatan Merah Arai Rp497 juta, Jembatan Sungai Apik Pagi di Desa Riam Panjang, dan Jembatan Desa Nanga Tebidah Rp975 juta. Data ini mencerminkan besar kebutuhan untuk mengembalikan fungsi vital infrastruktur bagi masyarakat yang selama ini terabaikan. Melalui rekonstruksi ini, ada harapan terciptanya kembali jalur transportasi yang mempermudah distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan, serta membuka peluang untuk kehidupan yang lebih baik bagi penduduk setempat.
Santosa berharap agar para kontraktor yang memenangkan tender dapat menjalankan proyek pembangunan jembatan ini dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. “Saya akan mengawasi proyek pembangunan jembatan-jembatan ini untuk memastikan kualitas pekerjaannya terjaga dengan baik. Proyek ini bukan sekadar tentang membangun fisik, tetapi juga langkah krusial untuk membangun harapan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang telah dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, hasil dari proyek ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan menunjukkan bahwa perhatian terhadap infrastruktur adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan,” kata Santosa.