Sintang, Kalbar – Di tengah hamparan luas wilayah Kabupaten Sintang, satu angka terasa menohok: angka 13,13 persen. Itulah persentase jalan dalam kondisi mantap saat ini. Artinya 86 persen lebih, kondisi jalan masih dalam rusak sedang hingga berat. Fakta ini bukan sekadar data. Ia adalah cermin keterlambatan pembangunan yang kini ditantang untuk dikejar.
Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, tidak menutupinya. Ia justru menegaskan dengan nada tegas, infrastruktur adalah prioritas utama hingga 2030. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang 2027 di Pendopo Bupati, Kamis, 9 April 2026.
Forum itu bukan sekadar agenda tahunan. Ia menjadi ruang pengakuan sekaligus medan komitmen. Hadir dalam forum tersebut Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, jajaran DPRD, OPD, Forkopimda, hingga berbagai pemangku kepentingan. Semua mendengar satu pesan yang sama: kondisi tidak bisa dibiarkan berlarut.
Panjang jalan kabupaten di Sintang mencapai 1.787 kilometer. Namun, hanya sebagian kecil yang benar-benar layak dilalui dengan aman dan nyaman. Selebihnya menjadi tantangan nyata bagi mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga akses layanan dasar.
“Persentase jalan mantap baru 13,13 persen. Sisanya rusak,” tegas Bala. Kalimat itu singkat. Tapi dampaknya panjang. Ia menggambarkan realitas yang selama ini dirasakan warga di pelosok, jalan berlubang, berlumpur, bahkan terputus saat hujan turun.
Masalah tidak berhenti di jalan. Bala membeberkan deretan angka lain yang sama mengkhawatirkannya. Akses air bersih baru menjangkau 54,2 persen masyarakat. Sanitasi layak berada di angka 70,1 persen. Rumah layak huni memang sudah mencapai 94,1 persen, namun kualitas hidup tidak bisa hanya diukur dari atap dan dinding.
Di sektor sumber daya manusia, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah harapan. Ini berarti pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat belum optimal. Sementara di sektor ekonomi, pertumbuhan stagnan di kisaran 4–5 persen. Angka yang terasa datar di tengah kebutuhan percepatan.
“Semua ini adalah isu strategis yang harus kita pecahkan bersama,” kata Bala. Tidak ada ruang untuk saling menyalahkan. Yang ada adalah tuntutan untuk bergerak cepat.
Tema RKPD 2027 pun dirancang tidak main-main: pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk memperkuat daya saing daerah yang berkelanjutan. Tema ini bukan sekadar jargon. Ia menjadi arah kebijakan yang harus diterjemahkan menjadi kerja nyata. Fokusnya jelas.
Jalan dan permukiman menjadi prioritas. Pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan. Ekonomi daerah didorong melalui UMKM, koperasi, pertanian, dan pariwisata. Inflasi dikendalikan. Lingkungan dijaga. Pelayanan publik diperkuat melalui digitalisasi. Namun, tantangan terbesar bukan pada rencana. Melainkan pada eksekusi.
Dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas dan wilayah yang luas, percepatan pembangunan infrastruktur bukan perkara mudah. Dibutuhkan strategi, kolaborasi, dan keberanian mengambil keputusan. Tanpa itu, angka 13,13 persen bisa bertahan lebih lama dari yang diharapkan.
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, yang hadir dalam forum tersebut menjadi simbol penting keterlibatan pemerintah provinsi. Sinkronisasi program antara kabupaten dan provinsi menjadi kunci. Tanpa dukungan lintas level, pembangunan akan berjalan timpang.
Di sisi lain, masyarakat juga menaruh harapan besar. Infrastruktur bukan hanya soal jalan mulus. Ia menentukan harga barang, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga peluang ekonomi. Jalan yang rusak berarti biaya tinggi. Jalan yang baik berarti peluang terbuka.
Musrenbang menjadi titik awal. Tapi publik akan menilai dari hasil, bukan janji. Bala tampak menyadari hal itu. Ia tidak menawarkan narasi manis. Ia justru membuka fakta pahit. Dari sana, ia membangun komitmen. Bahwa Sintang tidak boleh terus tertinggal.
Pembangunan infrastruktur hingga 2030 bukan sekadar target jangka panjang. Ia adalah perlombaan melawan waktu. Setiap kilometer jalan yang diperbaiki akan memangkas kesenjangan. Setiap akses yang dibuka akan menggerakkan ekonomi.
Kini, pertanyaannya bukan lagi apa masalahnya. Semua sudah jelas. Pertanyaannya adalah: seberapa cepat solusi dijalankan? Sintang berada di persimpangan. Bertahan dengan kondisi lama, atau melompat dengan percepatan pembangunan.
Angka 13,13 persen itu, jika tidak segera diubah, akan terus menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah masih sangat besar. (Tantra)