Sintang, Kalbar – Sebanyak 731 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sintang membutuhkan pengamanan ekstra pada pelaksanaan Pilgub, karena dianggap rawan pelanggaran ataupun konflik. Kapolres Sintang, AKBP Sudarmin melalui Paur Subbag Humas Polres Sintang, Iptu Hariyanto mengatakan, tingkat kerawanan TPS sudah dibagi dalam tiga ring.
“Untuk rawan ring satu ada 444 TPS, rawan ring dua ada 256 TPS dan rawan ring tiga ada 31 TPS. Masing-masing TPS, tingkat kerawanannya berbeda-beda,” katanya.
Dipaparkan Hariyanto, untuk TPS di rawan ring tiga, setiap TPS dijaga oleh satu personil polisi dan dua orang Linmas. Sedangkan di ring dua, satu personil polisi menjaga dua TPS dibantu empat Linmas. Di ring satu, setiap satu personil polisi menjaga tiga TPS dibantu enam Linmas. “Untuk pengamanan Pilgub, Polres Sintang mendapat BKO dari Polda Kalbar sebanyak 60 personil,” katanya.
Dikatakan Hariyanto, untuk sampai saat ini, memang belum ada kerawanan konflik di Kabupaten Sintang menjelang Pilgub. Untuk mencegah timbulnya konflik, Polres Sintang juga sudah menggalang para tokoh masyarakat agar membantu menciptakan kondisi kantibmas di daerahnya.
“Kami sudah mengundang para tokoh masyarakat untuk berkomitmen bersama mewujudkan Pilgub yang damai,” katanya.
Hariyanto melihat, dalam Pilgub mendatang, yang menjadi kendala adalah cuaca. Apalagi dengan kondisi infrastruktruk jalan yang rusak, jika musim hujan maka bisa menghambat pengiriman logistik pemilu.
Sementara Kamis (8/2) pagi, Polres Sintang menggelar apel pengecekan seluruh kendaraan dinas, senjata api dan kelengkapan personil untuk kesiapan pengamanan Pilgub 2018. Polres Sintang akan mengerahkan kekuatan penuh untuk pengamanan pemilihan Gubernur Kalbar dengan menurunkan 555 personel.
“Kalbar masuk daerah rawan tiga dalam Pilgub, sehingga Polda Kalbar melakukan pemetaan potensi kerawanan pilgub di berbagai tahapan pilgub, dan kami turunkan kekuatan penuh untuk wilayah Sintang,” kata Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Sudarmin.
Ia menjelaskan untuk wilayah Sintang juga sudah dilakukan pemetaan kerawanan setiap tahapan Pilkada.
Menurut Sudarmin, antisipasi terhadap kerawanan itu telah dilakukan melalui keamanan terpadu antara TNI – Polri dan pihak – pihak yang berkepentingan lainnya.
“Kita telah melakukan sinergi dan koordinasi antarpihak dalam melakukan pengamanan pilgub ini, termasuk Panwaslu, Partai Politik, pendukung pasangan calon, pemerintah daerah dan TNI – Polri,” jelas Sudarmin.