Sintang, Kalbar – Tahun ini, Kabupaten Sintang mendapatkan program Inpres khusus pembangunan infrastruktur jalan. Sebanyak tiga ruas jalan di Kabupaten Sintang akan dibangun melalui program Inpres Jalan Daerah. Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang, Mursalin, saat ditemui media ini, beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan, tiga ruas jalan yang akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah adalah ruas jalan Luit Rentap, ruas jalan Pauh Desa – Ipoh dan ruas jalan Pauh Desa menuju Umin.
“Kami telah mengusulkan 6 ruas jalan dibangun melalui program Inpres Jalan Daerah, termasuk ruas jalan Buluh Kuning – Nanga Pari. Tapi tahun ini hanya 3 ruas jalan yang akan dibangun. 3 ruas jalan lainnya baru akan disetujui tahun depan,” kata Mursalin.
Ia mengatakan, untuk ruas jalan Buluh Kuning – Nanga Pari baru akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah pada tahun depan. Sebelumnya, mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga akan segera memulai percepatan pembangunan bagi jalan-jalan daerah yang menjadi prioritas pemerintah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Inpres Jalan Daerah bertujuan untuk menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan menigkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.
“Kita akan segera laksanakan perintah Bapak Presiden dengan memulai tender pekerjaan pada bulan Mei 2023 ini, sehingga Juni atau paling lambat Juli sudah bisa mulai diperbaiki kondisi jalannya,” kata Menteri Basuki.
Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menambahkan, percepatan penanganan kemantapan jalan dan jembatan diprioritaskan pada daerah yang memiliki tingkat kemantapan rendah, terutama untuk ruas-ruas pengungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses keterisolasian.
“Kriteria ruas prioritasnya yang pasti jalannya harus rusak, mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas dengan jalan tol juga diprioritaskan. Kemudian ada juga beberapa kawasan industri strategis seperti Morowali, Konawe, Weda Bay, dan Tanjung Selor untuk mengantisipasi pertumbuhan kawasan kumuh. Pada intinya kita memperbaiki konektivitas jalan daerah sehingga menyambung dengan backbone jalan nasional,” jelas Hedy.
Terkait pendanaan pembangunan jalan daerah, Hedy menerangkan bahwa terdapat 3 instrumen pendukung yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pemerintah dari APBN reguler, dan yang terakhir melalui Inpres yang sifatnya lebih top down.
Saat ini, alokasi anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yaitu sebesar Rp32,79 triliun. “Percepatan peningkatan konektivitas tersebut akan dilanjutkan tahun 2024. Sementara total anggaran yang dialokasikan untuk tahap pertama pada jalan daerah yang akan segera kita laksanakan konstruksinya tahun ini, sebesar Rp14,6 triliun. Kami harapkan Juli sudah bisa dimulai atau kalau bisa Juni,” jelas Hedy.
penulis : Tantra Nur Andi