Sintang, Kalbar – Pernyataan tokoh masyarakat Ketungau Hulu, Rangking yang membela perusahaan dengan mengatasnamakan masyarakat Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah dikecam oleh Ketua Aliansi Solidaritas Desa Bersatu Kabupaten Sintang, Andreas. Ia menolak Rangking yang mengatasnamakan masyarakat Ketungau. Dikatakannya, pemilih di Ketungau mencapai 68.452 orang. Tidak semuanya mendukung pernyataan dan sikap Rangking Cs.
“Tidak boleh mereka mengatasnamakan Ketunggau. Seperti kami, ketika kami berjuang membantu Aidi Tinggi dan kawan-kawan, yang terzhalimi atas laporan di Polda Kalbar, kami mengatasnamakan Aliansi Solidaritas Desa Bersatu. Bagi yang mau bergabung di aliansi ini, maka masuk di aliansi. Harusnya seperti itu, jangan mengatasnamakan warga Ketungau. Karena saya warga Ketungau, Sudir warga Ketungau, Petrus Sabang Merah juga warga Ketungau,” katanya.
Tidak hanya itu, lanjut Andreas, sejumlah kades yang berada di jalur Ketungau juga banyak yang bergabung di aliansi. Masyarakat Ketungau pun cukup banyak yang tidak setuju dengan pihak perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan sedikit – sedikit menggunakan hukum positif, menggunakan hukum positif pun harus ke Polda Kalbar. “Jadi buat apa Polsek di ketungau, buat apa Polres Sintang kalau tidak diselesaikan di sini. Itu yang menjadi keberatan bagi kami,” ujar Andreas.
Ia mengatakan pihaknya tidak menyetujui kejahatan. Menurutnya setiap kejahatan perlu diproses, tapi hargai dulu adat yang ada di daerah setempat. “Nah teman -teman yang membela perusahaan ini tidak mengerti maksud hati kami. Kami maunya mereka menghargai adat dan budaya dahulu. Padahal mereka juga ada pengurus adat, bahkan ada ketua DAD kecamatan, seharusnya mereka menghargai adatnya. Walaupun mereka, orang-orang Aidi Tinggi cs ini tidak konfirmasi dengan mereka pengurus adat di Ketungau, hausnya sebagai pengurus adat di Ketungau, merekalah yang jemput bola. Itulah yang sebenarnya harus dilakukan sebagai pemimpin, tidak perlu dipanggil dulu, dia yang harus jemput bola,” katanya.
Andreas menyerukan agar perusahaan menghargai dulu pengurus adat setempat, hargai dulu pengurus adat desa dan kecamatan, jika tidak bisa selesai masalahnya, baru lapor pengurus adat kabupaten dan provinsi. Jika masih tidak selesai, baru silahkan menggunakan jalur hukum positif, ke hukum positif. Lapor ke Polsek, lapor ke Polres Sintang. Kalau tidak selesai di Polsek, kemudian tidak selesai juga di Polres baru lapor ke Polda.
“Tapi ini tidak, perusahaan langsung lapor ke Polda. Nah kalau langsung berurusan ke Polda, rumitnya minta ampun. Inilah keberatan kami kepada perusahaan dan Rangking cs. Kami tidak mau berlawanan dengan anda Rangking Cs, kami tidak mau. Tapi jangan berpikir kami takut, jika kami melakukan gerakan bukan untuk berlawanan dengan anda, bukan. Tidak ada kok kepentngan saya untuk membebaskan Aidi Tinggi, tidak ada. Tidak ada kepentingan kami. Kepentingan kami, mari kita duduk bersama, hargai adat dan kearifan lokal setempat,” katanya.
Ia meminta perusahaan harus menghargai adat setempat. Kalau perusahaan tidak bisa menghargai kearifan lokal setempat, terpaksa kalian keluar dari wilayah kearifan lokal Kabupaten Sintang. “Inilah yang harus dipegang oleh pemimpin pemimpin adat daerahnya masing masing, jangan mudah dibiayai, jangan mudah dininabobokan dengan janji uang ataupun bentuknya. Kita butuh investor, jujur kita butuh investor, tapi investor jangan menindas dimanapun dia berinvestasi, sekali lagi kami menekankan kalau mau berjuang jangan menggunakan nama Ketungau. Silakan berjuang menggunakan nama Rangking cs atau apapun nama aliansi mereka,” tegas Andreas. (tantra/*)