Sintang, Kalbar – Sebuah video yang memperlihatkan kerusakan parah jalan provinsi di wilayah Ketungau, Kabupaten Sintang, mendadak viral di media sosial. Video yang diunggah oleh akun TikTok @hendribaskarang itu memicu gelombang kritik tajam dari masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam video tersebut, perekam dengan nada tegas menyindir langsung Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar dan Gubernur Kalbar. Ia menegaskan bahwa ruas jalan yang rusak bukan lagi jalan kabupaten, melainkan jalan berstatus provinsi yang menghubungkan Sintang menuju Ketungau Tengah hingga ke arah perbatasan Malaysia.
“Nah untuk ini kepala dinas PUPR, juga gubernur Kalbar, ini jalan provinsi pak… kerja dong pak, kerja. Mana tanggung jawab kalian?” ujar perekam dalam video yang kini telah ditonton puluhan ribu kali.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Selama ini, polemik kerusakan jalan di beberapa wilayah sering berujung pada saling lempar tanggung jawab antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Namun dalam kasus Ketungau, status jalan yang jelas sebagai kewenangan provinsi membuat publik merasa tidak ada lagi ruang untuk berkelit.
Video tersebut juga membandingkan respons pemimpin daerah lain. Disebutkan bahwa Bupati sebelumnya sempat meminta maaf kepada masyarakat terkait kerusakan jalan berstatus kabupaten di Bedayan. Sikap itu dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral yang seharusnya juga ditunjukkan oleh pemerintah provinsi.
“Kalau sudah salah itu minta maaf. Jangan masyarakat yang protes malah disalahkan. Ini sekarang jalan provinsi, tiga kecamatan terdampak. Perbaikan tidak ada, minta maaf pun tidak,” lanjutnya.
Respons netizen pun meledak. Hingga kini, video tersebut telah mengumpulkan lebih dari 3.500 tanda suka dan dibanjiri lebih dari 500 komentar. Mayoritas komentar bernada kecewa, bahkan cenderung apatis terhadap kepemimpinan di tingkat provinsi.
Seorang pengguna bernama Abdillah Sumpang menulis singkat namun tajam, “Gubernur Kalbar ngurus keluarganya.” Komentar ini mencerminkan kekecewaan yang sudah mengarah pada ketidakpercayaan.
Akun lain menambahkan, “Gubernur mana pernah ke lapangan.” Sementara pengguna bernama Syarif Al menyindir lebih keras, “Gubernur kebanyakan tidur.”
Tak hanya itu, kritik juga datang dari wilayah lain. Seorang netizen dengan akun A Kasim menyoroti kondisi di kawasan Kubu Raya. “Di dekat rumah sakit Soedarso saja jalannya belum selesai, padahal cuma ratusan meter. Ini kan dekat kota,” tulisnya.
Komentar paling pedas datang dari akun Kevin Dj yang menyebut, “Gubernur lagi stres diperiksa KPK lagi.”
Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan sudah menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kerusakan jalan di Ketungau sendiri bukan persoalan baru. Warga setempat telah lama mengeluhkan kondisi jalan yang berlumpur saat hujan dan berdebu saat kemarau. Aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga mobilitas masyarakat menjadi terganggu. Namun hingga kini, belum terlihat langkah konkret yang signifikan dari pemerintah provinsi.
Ketiadaan klarifikasi resmi dari pihak terkait semakin memperkeruh keadaan. Di tengah derasnya kritik, publik justru tidak mendapatkan penjelasan yang memadai. Ini memperkuat kesan bahwa pemerintah abai terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pinggiran.
Padahal, ruas jalan Sintang–Ketungau memiliki peran strategis, terutama sebagai akses menuju wilayah perbatasan dengan Malaysia. Infrastruktur yang buruk di kawasan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi menghambat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
Situasi ini menjadi ujian serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Publik kini tidak hanya menuntut perbaikan fisik jalan, tetapi juga transparansi, komunikasi, dan tanggung jawab moral dari para pemangku kebijakan. (tantra)