Sintang, Kalbar – Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sintang sudah menjadi jalan provinsi. Sejak jalan tersebut sudah diserahkan kewenangannya ke pemprov, Pemkab Sintang tidak diperbolehkan lagi mengucurkan dana untuk perbaikan jalan itu. Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray mengatakan, beberapa ruas jalan di Kabupaten Sintang seperti jalan dari Sintang ke Ketungau, kemudian Nanga Mau ke Tebidah merupakan jalan provinsi.
Meski itu sudah menjadi jalan provinsi, Jeffray mengatakan, Pemkab Sintang tidak lantas lepas tangan dengan kondisi jalan itu. Dia mengatakan, Pemkab Sintang selalu mengusulkan perbaikan jalan tersebut ke pemerintah provinsi. untuk perbaikan jalan. “Untuk jalan provinsi, kita memang hanya sebatas mengusulkan,” katanya.
Disetujui atau tidak, kata Jeffray, itu wewenang pemerintah provinsi. Tapi, DPRD Sintang selalu Pemprov Kalbar memberikan perhatian pada jalan provinsi yang ada di Sintang.
“Kita berharap Pemprov Kalbar selalu memberi perhatian penuh pada jalan provinsi di Sintang,” harapnya.
Dikatakan Jeffray, persoalan infrastruktur di Kabupaten Sintang memang butuh waktu panjang untuk menyelesaikannya. Persoalan kerusakan jalan yang selalu dikeluhkan masyarakat memang belum mampu teratasi dengan baik. Penyebabnya, karena minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Menurut data PU, di Kabupaten Sintang, baru 20 persen jalan yang sudah beraspal. Sisanya, tanah.
Tahun 2017 lalu, lebih dari Rp200 miliar, anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang untuk perbaikan jalan. Tahun 2018, anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan. Sementara, APBD Kabupaten Sintang tahun 2018 hanya Rp1,8 triliun.
APBD, tidak bisa sepenuhnya dialokasikan untuk pembangunan jalan. Terbagi lagi dalam belanjat tidak langsung dan belanja langsung.
“Dana terbatas sekali untuk bangun jalan. Dari Rp 1,8 triliun, dibagi dalam beberapa bagian. Untuk fisik berapa, dan tidak semua dibagi ke jalan. Ini yang menjadi kendala, kurangnya dana untuk membangun infrastruktur. Belum lagi soal luas wilayahnya,” katanya.