Sintang, Kalbar – Di tengah tekanan fiskal dan berkurangnya nilai APBD Sintang tahun 2026, muncul dorongan agar Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menengok sektor yang selama ini kurang digarap secara strategis: kuliner, coffeeshop, warkop, dan rumah makan. Sektor ini terus tumbuh pesat, terutama di kawasan perkotaan Sintang, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih jauh dari optimal.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang Mardiansyah menegaskan bahwa sektor kuliner adalah salah satu potensi paling realistis dan cepat berkembang untuk menopang PAD di tengah kondisi fiskal yang menurun drastis.
“APBD Sintang 2026 turun cukup signifikan karena tekanan fiskal dan pemangkasan TKD. Karena itu, kita harus kreatif mencari sumber PAD baru. Kuliner, coffeeshop, warkop, dan rumah makan adalah sektor yang tumbuh nyata dan bisa menjadi penopang PAD jika dikelola dengan serius,” tegasnya saat ditemui usai rapat di DPRD.
APBD Sintang tahun 2026 telah disepakati sebesar Rp 1,9 triliun, turun dari usulan awal Rp 2,3 triliun. Penyesuaian ini dilakukan lantaran adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang memengaruhi kemampuan belanja daerah.
“Penurunan hampir Rp 400 miliar tentunya sangat besar. Pemerintah daerah harus menggali potensi lokal untuk menutup ruang fiskal yang semakin sempit,” katanya.
Di sisi lain, kontribusi PAD Sintang selama lima tahun terakhir cenderung stagnan pada kisaran Rp 130–160 miliar per tahun, dengan sebagian besar berasal dari pajak daerah, retribusi jasa umum, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Menurut Mardiansyah, sektor kuliner belum tersentuh dengan pendekatan sistematis. Padahal, jika dikembangkan menjadi kawasan kuliner dan agenda rutin, kontribusinya bisa meningkat drastis.
Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan usaha kuliner di Sintang sangat pesat. Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir saja, lebih dari 280 izin baru sektor kuliner diterbitkan, mulai dari coffeeshop modern, warkop tradisional, resto keluarga, hingga kuliner kaki lima.
Tampak beberapa kawasan yang kini berkembang menjadi sentra kuliner antara lain, seperti Jalan Lintas Melawi – KM 4 hingga KM 5, yang dipenuhi coffeeshop dan resto. Kawasan Taman Bungur, pusat kuliner malam dan street food. Area Waterfront Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, yang menjadi titik nongkrong masyarakat pada malam hari. Mardiansyah melihat bahwa tingginya aktivitas ekonomi malam hari di kawasan tersebut menunjukkan potensi besar untuk dikelola.
“Coffeeshop dan warkop itu tiap malam ramai. Perputaran uang sektor ini sangat besar. Kalau pemerintah menata kawasan, menyediakan fasilitas, dan menarik retribusi secara resmi, PAD akan meningkat signifikan,” jelasnya.
Sejumlah kota di Indonesia berhasil menjadikan kuliner sebagai sumber PAD melalui pengelolaan kawasan kuliner dan penyelenggaraan event tematik. Contohnya Kota Pontianak melalui Festival Kuliner Khatulistiwa. Kota Batu dengan kawasan kuliner wisata. Yogyakarta yang menjadikan Malioboro sebagai sumber PAD terbesar dari sektor jasa dan kuliner. Mardiansyah yakin Sintang memiliki peluang serupa. “Kekuatan Sintang bukan hanya pada destinasi alam, tetapi juga pada aktivitas kuliner yang terus tumbuh. Kita bisa jadikan Sintang pusat kuliner sungai terbesar di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Mardiansyah mendorong Pemkab menciptakan Kawasan Kuliner Terpadu Sintang, misalnya di area Waterfront atau Taman Bungur, yang ditata profesional, dilengkapi fasilitas umum, CCTV, parkir resmi, dan kios standar.
“Dengan adanya kawasan khusus, pemerintah bisa menarik retribusi parkir, retribusi kebersihan, dan sewa lokasi. Itu semuanya masuk ke PAD,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pelaku UMKM kuliner juga akan mendapat manfaat berupa lokasi yang lebih layak, terjangkau, dan menarik wisatawan lokal maupun luar daerah.