Jangan Hanya Raih WTP, Rakyat Harus Sejahtera

Pewarta : Tantra Nur Andi

Sintang, Kalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang Santosa menilai, WTP yang selalu berhasil diraih Pemkab Sintang hanya akan menjadi prestasi percuma jika masyarakatnya tidak sejahtera.

“Percuma saja opini WTP yang didapat, jika masyarakatnya tidak sejahtera atau bahkan miskin.  Dalam kondisi begini, WTP hanya akan menjadi sebuah prestasi diatas kertas tanpa bukti yang nyata,” kata Santosa. 

Dikatakan dia, prestasi Pemkab Sintang meraih 7 kali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memang menunjukan integritas pemimpin daerah.

“Saya sebagai Anggota DPRD sangat mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Sintang melalui bapak Bupati. Ini menunjukan intergritas yang tinggi seorang pemimpin Daerah,” kata Santosa.

Tapi, katanya, penghargaan sama sekali bukanlah jaminan bahwa  audit bebas korupsi. Sebab udit laporan keuangan yang dilakukan BPK hanya menilai kewajaran berdasarkan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Umum (PABU). Sehingga dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi hanya bisa dideteksi potensi kerugiannya saja. 

“Ada atau tidak terjadinya korupsi, harus dilakukan audit lanjutan bernama audit investigasi. Jadi, mungkin saja dengan perencanaan korupsi yang matang, auditor tidak sampai mendeteksi ada kejanggalan dalam laporan keuangan, lalu terbitlah opini WTP.  Dalam dunia komersial hal ini dikenal dengan istilah window dressing,” jelasnya.

Ia meminta harus disadari benar oleh para pengelola keuangan negara, bahwa opini WTP hanyalah sasaran antara, sedangkan sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. 

Opini WTP harus dicapai dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang melanggar hukum.  Harus diakui, cara yang benar memang mahal pada awalnya, tetapi uang yang dibelanjakan diawal sebenarnya adalah investasi, seperti untuk pengembangan SDM atau membeli sistem komputerisasi. 

“Ketika Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem sudah terbangun, maka pemerintah tinggal melanjutkan saja dengan biaya perawatan yang tentu saja tidak akan semahal biaya investasi,” katanya.

Santosa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang