Sintang, Kalbar – Wakil Bupati Sintang Sudiyanto menekankan pentingnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola birokrasi di Bumi Senentang.
Hal itu disampaikannya saat membuka Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Angkatan I (LXXVII/77) Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang. Diikuti peserta sebanyak 40 orang, kegiatan berlangsung di aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sintang, Senin, 15 Maret 2021.
Sudiyanto menyampaikan bahwa, eksistensi ASN sebagai penggerak roda birokrasi memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya. Serta berkorelasi erat dalam upaya menata birokrasi kelas dunia.
“Salah satu langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia tersebut, yakni memperkuat kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi sejak dini,” ujar Sudiyanto.
Ia menambahkan, sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sintang terpilih untuk melanjutkan prime mover pembangunan, salah satunya yaitu menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah. Tentunya yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.
“Pemerintah yang baik dan bersih tersebut dapat dibangun salah satunya dengan memperhatikan aspek sumber daya aparatur. Karena aspek sumber daya aparatur menentukan berjalannya sebuah organisasi,” terang Sudiyanto.
Wabup yang akrab disapa Pak Udit ini meyakanini, apabila hal ini didukung dengan sumber daya aparatur yang berkarakter, berkompeten dan profesional, tentu tujuan prime mover yang dicanangkan berkelanjutannya ini dapat dicapai.
“Nah, melalui pelatihan dasar CPNS inilah yang akan menjadi tunas-tunas baru dalam memberikan nuansa baru dalan budaya organisasi. Serta diharapkan menjadi katalisator dalam progres pembangunan Kabupaten Sintang,” tambah Sudiyanto.
Kemudian, Sudiyanto menginginkan pelatihan dasar CPNS mampu mencetak PNS sebagai pelayan publik serta menjadi pemersatu bangsa. CPNS harus dapat mencermikan sikap kesiapsiagaan menghadapi isu kontemporer, berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu, dan mendorong pemberantasan korupsi.
“Sehingga mampu menjawab tantangan global maupun regional secara profesioanl serta mengelolanya dengan perspektif one government,” terangnya.