Sintang, Kalbar — Anggota DPRD Sintang, Kusnadi, mendorong prioritas pembangunan rumah dinas guru di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang dalam pokok-pokok pikiran (pokir) anggaran tahun 2025. Usahanya muncul di tengah kondisi memprihatinkan puluhan rumah dinas guru yang rusak parah dan tak layak huni di sejumlah kecamatan terpencil.
Menurut Kusnadi, salah satu usulan pokirnya yang disetujui adalah pembangunan sebuah unit rumah dinas guru di Desa Bernayau, Kecamatan Sepauk, tepat di sekolah SD Negeri 33. Ia menyatakan bahwa selama ini guru-guru di sana tinggal dalam kondisi yang tidak layak, ada guru yang sering berpindah rumah, kadang menumpang, kadang tinggal di bangunan lama yang bocor di banyak bagian.
Pembangunan rumah tersebut menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat keberadaan guru garis depan, terutama di sekolah yang berada di daerah “terpencil, terdepan, dan terluar” (3T). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang, Yustinus, menyatakan bahwa pada 2025 Pemkab Sintang akan membangun 14 unit rumah dinas guru di lokasi-lokasi strategis tersebut, menggunakan anggaran lokal.
Masalah rumah dinas guru yang memprihatinkan di Sintang bukan hal baru. Menurut data yang pernah dilaporkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sintang, dari 446 rumah dinas guru, hampir setengahnya dalam kondisi “rusak berat” karena banyak dibangun sejak era 1980-an. Beberapa rumah dinas sudah tidak dapat digunakan lagi karena atap bocor, dinding lapuk, lantai ambrol, sehingga guru terpaksa tinggal bersama warga atau menumpang rumah penduduk.
Yustinus menyatakan prihatin, tetapi menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran membuat pihak dinas kesulitan melakukan rehabilitasi rumah dinas. “Anggaran APBD untuk perbaikan rumah dinas guru sering nol persen,” ucapnya dalam laporan sebelumnya.
Menurut Yustinus, rumah-rumah yang dibangun tahun ini ditujukan untuk sekolah-sekolah yang menerima “guru garis depan”, posisi yang biasanya sulit diisi karena lokasi yang jauh dari pusat kota. Dalam rencananya, tiap rumah dinas dibangun sebagai unit dengan dua pintu, agar bisa ditempati lebih dari satu guru dan efisien dari segi pemanfaatan.
Sementara itu, Kusnadi menegaskan bahwa pokir dewan harus diarahkan secara selektif: “Anggaran terbatas, jadi kami mengutamakan rumah dinas guru di daerah jauh karena itu sangat mendesak,” ujarnya kepada media lokal.
Tantangan terbesar terletak pada anggaran. Disdikbud Sintang menyebut bahwa dana dari APBD saja tidak cukup untuk membiayai rehabilitasi semua rumah yang rusak. Sementara itu, sumber daya dari pemerintah pusat melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan lebih banyak diarahkan ke perbaikan ruang kelas, bukan rumah dinas guru.
Kusnadi memanfaatkan dana aspirasi dewan sebagai salah satu alternatif untuk menjembatani kekurangan pembiayaan. Dalam pengajuan pokirnya, ia juga menyertakan permintaan perbaikan infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan dan jembatan, agar guru bisa lebih mudah dan aman beraktivitas di pedalaman.
Gerakan pembenahan rumah dinas guru di Sintang sejalan dengan kebijakan pusat. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendidikan, dinyatakan telah memberikan dukungan perumahan bagi guru, terutama di daerah 3T, sebagai bagian dari insentif untuk menambah promosi dan retensi guru. Di sisi lain, studi dari World Bank menyebut bahwa perbaikan fasilitas seperti perumahan guru di wilayah terpencil dapat meningkatkan keberlanjutan pengabdian guru dan mutu pendidikan lokal.
Bagi guru di Desa Bernayau, rumah dinas baru itu tidak hanya simbol fisik, tetapi juga bentuk penghormatan atas dedikasi mereka. Aktif mengajar di lingkungan yang sulit, tanpa jaminan kenyamanan hunian, sangat memengaruhi kesejahteraan dan kinerja guru.
Sedangkan bagi Pemkab Sintang, inisiatif ini menjadi cermin bagaimana aspirasi wakil rakyat (melalui pokir) dapat menutup celah dalam alokasi anggaran pendidikan yang formal.
Pembangunan 14 rumah dinas guru di pedalaman Sintang pada 2025 menunjukkan bahwa isu hunian guru kini mendapat perhatian nyata dari legislatif lokal. Meski demikian, skala perbaikan masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah rumah dinas yang rusak. Agar manfaat tersebut berkelanjutan, diperlukan strategi pendanaan yang lebih sistematis serta komitmen jangka panjang dari pemerintah daerah dan pusat.
Dengan demikian, kisah di Bernayau bisa menjadi awal dari perubahan lebih besar, dari rumah yang bocor menjadi rumah yang layak, dari guru terpinggirkan menjadi pilar pendidikan yang diperhitungkan di pedalaman.