Mempawah, Kalbar – Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Ismail menyampaikan bahwa Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas merupakan pendekatan pembangunan di tingkat desa/ kelurahan, dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
Dia menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan unit paling krusial, karena di dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan anak baik fisik maupun psikososial.
“Untuk mengukur keberhasilan kampung keluarga berkualitas dapat dilakukan melalui indikator pembangunan keluarga,” ujarnya saat membuka Rakor Penguatan Integrasi Program Kampung KB di Kabupaten Mempawah, bertempat di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Selasa (28/3).
Menurutnya, indikator tersebut merupakan sebuah konsep percepatan pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.
Dia juga mengatakan bahwa kehadiran lintas sektor dan lintas bidang pada penguatan kemitraan kampung keluarga berkualitas merupakan momen berharga dalam upaya mewujudkan keselarasan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa/ kelurahan.
“Bukan hanya mengoptimalkan, tapi kita harapkan seluruh desa bisa menjadi kampung keluarga berkualitas,” ajaknya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa di Kabupaten Mempawah sendiri jumlah kampung keluarga berkualitas sebanyak 22 desa. 2 desa di antaranya baru terbentuk di tahun 2022 yang juga merupakan kampung keluarga berkualitas mandiri yang telah berkerjasama dengan BKKBN dan CSR Pelindo.
Dikatakan, pada tahun 2023 ini Kabupaten Mempawah juga menerima dua (2) piagam penghargaan karena telah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting yaitu dari Kepala BKKBN karena telah menurunkan angka prevalensi dari 29, 7 % menjadi 25, 1 % serta dari Gubernur Kalimantan Barat sebagai kabupaten terbaik dalam upaya penurunan stunting.
“Mari kita berkerja keras lagi untuk menekan angka stunting di Kabupaten Mempawah,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Pintauli Romangasi Siregar mengatakan dalam rangka penurunan angka prevalensi stunting ini sinergitas dan integrasi program dan kegiatan berbasis desa yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan Kampung KB dirasa masih perlu dimaksimalkan. Hal ini disebabkan pada awal pembentukan Kampung keluarga berkualitas belum ada kebijakan tertulis terkait dengan keterlibatan lintas sektor dalam program Kampung KB.
“Kampung KB ini dicanangkannya adalah Kampung Keluarga Berencana namun melalui surat edaran bahwa Kampung KB dirubah brandingnya menjadi Kampung Keluarga Berkualitas,” ujarnya.
Ia melanjutkan penataan lingkungan keluarga Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi Kalimantan Barat sungguh sangat luar biasa yaitu sudah terbentuk sejumlah 370 Kampung Keluarga Berkualitas.
Pencanangan Kampung keluarga berkualitas terakhir dilakukan di Kabupaten Ketapang pada tanggal 16 Maret 2023 yang lalu sejumlah 24 Kampung keluarga berkualitas.
Ia pun berharap pelaksanaan kegiatan Kampung KB dapat optimal dan menjadi gerakan bersama setingkat desa/ kelurahan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dan seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
“Fokus Kampung KB tentunya adalah peningkatan akses pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi melalui program kesehatan berbasis masyarakat,” terangnya.