Oleh : Tantra Nur Andi
Sintang, Kalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tahun 2020, di Gedung Pancasila Sintang, Jumat, (20/03).
Musrenbang tingkat Kabupaten Sintang tahun 2020 tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020. Dengan mengangkat tema peningkatan infrastruktur dasar, sumber daya manusia dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan didukung keterbukaan Pemerintahan menuju Sintang yang berkelanjutan.
Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan, menjelang akhir masa jabatannya sebagai Bupati Sintang, ia ingin melaksanakan pemantapan program pembangunan. “Ini adalah perencanaan untuk di tahun 2021, tahapannya, saya dengan wakil Bupati sudah memasuki periode terakhir untuk tahapan RPJMN. Sehingga kita sebut dengan tahapan pemantapan. Artinya adalah kita hanya tinggal memantapkan apa yang sudah kita capai selama ini dalam berbagai bidang,” katanya.
Lanjut Jarot, di dalam menyelenggarakan program pembangunan harus selalu mengingat komitmen global dan mengacu kepada lima program prioritas presiden. “Komitmen global yang harus kita ingat, pertama adalah Suistainable Development Goals yakni pembangunan yang berkelanjutan, open government pemerintahan yang terbuka dan transparan, serta selalu mengacu kepada lima program prioritas Presiden RI yakni Pembangunan SDM, Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Memangkas Regulasi, Memangkas Birokrasi dan transformasi birokrasi,” lanjutnya.
Masih kata Bupati Sintang, sebagai acuan Kabupaten Sintang adalah RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2024. “Ini akan menjadi acuan kita ke depannya, maka dari itu tema kita masih soal isu infrastruktur dasar, karena infrastruktur dasar banyak berdampak pada ekonomi di Kabupaten Sintang,” tambahnya.
Jarot menjelaskan di Kabupaten Sintang angka kemiskinan masih tinggi walau sudah turun satu digit. Sintang merupakan kota inflasi kedua. “Pertama, angka kemiskinan kita sudah turun 1 digit dari awalnya 10,7%, 10,2%, 10,35%, tapi di tahun 2019 kita sudah turun menjadi 9,65%. Namun ini masih tinggi, karena ada sekitar 40 ribu masyarakat yang miskin,” bebernya.
Kemudian terkait Kota Inflasi, Sintang menjadi kota terinflasi kedua dari 90 Kota se-Indonesia. Hal ini mengacu pada sembilan bahan pokok yang berkontribusi besar terhadap inflasi di Kota Sintang.
Jarot menambahkan, selain permasalahan kemiskinan, angka rata-rata lama belajar di Sintang juga masih rendah. “Tolak ukur kemiskinan di Sintang, setiap orang harus berpenghasilan Rp556.000 perbulan. Kalau di atas itu tidak miskin, alasan kenapa tinggi, karena faktor kegawatdaruratan infrastruktur masih menjadi masalah di Kabupaten Sintang,” kata dia.
Hal ini berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah di Sintang yang masih sekitar 6,9 tahun. Ke depannya Sintang bisa mengandalkan ekonomi kreatif. “Selama ini kita selalu mengandalkan ekonomi ekstraktif yakni mengandalkan perkebunan yang mengeksploitasi sumber daya alam besar seperti sawit, karet, lada. Kita harus buat terobosan dalam hidup untuk mengandalkan ekonomi kreatif, seperti menanam daun sekubak, kopi, teh, dan hal hal yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Semua itu kita kembangkan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh Pemerintahan yang terbuka demi menuju Sintang yang berkelanjutan,” tandasnya.
Sementara Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Deddy Irawan mengatakan, tujuan diselenggarakan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang untuk menyamakan serta menyingkronkan berbagai aspirasi kebutuhan dan program serta kegiatan pemangku kepentingan yang berpedoman kepada ketentuan berlaku.
Mekanisme yang dilaksanakan pada saat musrenbang, dilakukan pemaparan RKPD Kabupaten Sintang tahun 2021, kemudian pemaparan rancangan RKPD hasil forum Organisasi Perangkat Daerah dan penyepakatan rekapitulasi hasil forum OPD yang dituangkan didalam berita acara hasil Musrenbang Kabupaten Sintang tahun 2020.