Tim BPK RI Kalbar Lakukan Pemeriksaan Terhadap LKPD

151

Sintang, Kalbar – Bupati Sintang, Jarot Winarno menerima Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI)  Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Dalam kegiatan Entry  Meeting Pemeriksaan Terinci LKPD Tahun Anggaran 2021 di Pendopo Bupati Sintang,  Senin, (14/3).

Tim Auditor BPK RI Kalbar yang dipimpin oleh Faujar Sukma Wibawa tersebut membawa 6 orang auditor untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021. Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2021 merupakan lanjutan dari pemeriksaan interim yang sudah dilakukan sebelumnya.

Hadir pada Entry Meeting Pemeriksaan Terinci LKPD Tahun Anggaran 2021 di Pendopo Bupati Sintang tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan auditor BPK RI Kalbar

Jarot Winarno  menyampaikan, pemeriksaan terinci oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat akan dilakukan sampai 9 April 2022 dan itu sudah memasuki bulan puasa ramahdan. Sehingga jadwal pemeriksaan harus diatur supaya waktunya cukup.

“Saya minta OPD membantu tim pemeriksaan oleh Tim Auditor BPK RI Kalbar dan saya juga minta PPK dan PPTK untuk bekerjasama dengan auditor BPK saat pemeriksaan terinci ini. Teman-teman yang  bertanggungjawab atas kegiatan tahun lalu agar diminta membantu tim  BPK RI,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah menyampaikan, bahwa pemeriksaan terinci merupakan pemeriksaan reguler setiap tahun. “Pemeriksaan terinci merupakan pemeriksaan regular, untuk itu saya minta OPD yang ada mohon untuk segera menindaklanjuti permintaan Tim BPK RI Kalbar,” ujarnya.

Faujar Sukma Wibawa, Ketua Tim Auditor BPK RI Kalbar menyampaikan, pemerikasan terinci ini sudah dilakukan setiap tahun oleh BPK. Ini pemeriksaan rutin oleh BPK, pemeriksaan terinci ini satu kesatuan dengan pemeriksaan interim yang sudah dilakukan sebelumnya.

 “Tujuan pemeriksaan terinci untuk memberikan keyakinan yang memadai, apakah laporan keuangan Pemkab Sintang Tahun Anggaran 2021 sudah disajikan secara wajar dalam hal material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di pemerintahan,” ucap Faujar.

Ia menambahkan, laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,     kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan   efektivitas sistem pengendalian internal.

“Saat pemeriksaan interim kemarin ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Sintang,” pungkasnya.