Sintang, Kalbar – Di tengah keputusan pemerintah pusat memangkas alokasi anggaran untuk daerah, Kabupaten Sintang kembali dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 diperkirakan kembali mengecil, mempersempit ruang gerak pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian beragam.
Namun bagi Yulius, anggota DPRD Kabupaten Sintang, situasi ini bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan mendasar pembangunan. Ia justru menekankan bahwa Pemkab Sintang harus semakin tegas mengutamakan belanja modal dan melakukan efisiensi pada belanja operasional.
“Sintang ini luas, kebutuhan kita banyak, sementara APBD kita terbatas,” ujarnya. Pernyataannya bukan retorika semata. Yulius adalah salah satu legislator yang paling sering turun ke kecamatan-kecamatan paling jauh, seperti Serawai, Ambalau, hingga Kayan Hulu. Dari perjalanan panjangnya, ia menyerap satu cerita yang selalu sama: akses sulit, jalan rusak, layanan dasar yang tertinggal. Dalam beberapa tahun terakhir, APBD Sintang terus mengalami penurunan. Bukan sekadar angka yang turun di atas kertas, tetapi berwujud nyata di lapangan, Perbaikan jalan yang tertunda bertahun-tahun, Jembatan yang tak kunjung dibangun, Puskesmas yang masih kekurangan tenaga medis. “Kondisi seperti ini seharusnya mendorong kita lebih selektif dan tepat sasaran,” kata Yulius. Ia mengingat keluhan masyarakat di kecamatan terpencil yang terus bergantung pada jalan berlumpur sebagai satu-satunya akses keluar-masuk.
Menurutnya, belanja modal, seperti pembangunan jalan, infrastruktur desa, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan adalah kebutuhan yang tak bisa dinegosiasikan. Sementara belanja operasional yang tidak mendesak harus ditekan ketat. “Kami dorong agar APBD mengakomodir kebutuhan yang benar-benar prioritas,” tegasnya.
Isu pemerataan anggaran juga kembali mencuat. Banyak kecamatan, terutama di wilayah pedalaman, selama ini hanya mendapat porsi kecil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Padahal kebutuhan mereka sama mendesaknya dengan kecamatan di wilayah lebih dekat kota.
Melalui Musrenbang, warga Ketungau, Sepauk, hingga Ambalau saban tahun mengajukan, perbaikan jalan usaha tani, pembangunan sarana air bersih, tambahan ruang kelas sekolah. Namun sebagian besar usulan itu harus antre panjang untuk direalisasikan.
“Dimohon kepada pemerintah daerah agar menambah anggaran untuk kecamatan,” kata Yulius. Baginya, pemerataan bukan hanya soal angka, melainkan memastikan warga di wilayah terjauh merasakan hasil pembangunan secara nyata.
Di tingkat pusat, Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya efisiensi dalam belanja negara. Dalam salah satu forum nasional, Prabowo menyampaikan peringatan agar seluruh pemerintah pusat hingga daerah mengencangkan ikat pinggang.
“Kita harus hemat,” tegas Presiden. Ia menekankan bahwa pemerintahannya bertekad keras memerangi kebocoran anggaran di semua tingkatan. Efisiensi bukan hanya anjuran, tetapi menjadi salah satu agenda utama yang harus digerakkan bersama.
Seruan Prabowo selaras dengan kondisi di daerah seperti Sintang. Dengan banyak wilayah yang membutuhkan pembangunan mendesak dan APBD yang terus tergerus, efisiensi menjadi kunci agar anggaran yang terbatas benar-benar memberi dampak sebesar-besarnya.
Membangun dengan Realitas Baru
Sintang menghadapi realitas baru: anggaran menurun, kebutuhan meningkat. Tantangannya adalah bagaimana membuat setiap rupiah bekerja lebih keras dan lebih tepat sasaran.
Bagi Yulius dan masyarakat Sintang, harapan tetap sama: pembangunan harus berjalan, jembatan tetap harus dibangun, dan layanan dasar harus terus ditingkatkan. Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, tetapi memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendesak.
Dalam kondisi seperti ini, penekanan pada belanja modal bukan hanya sebuah pilihan kebijakan, melainkan langkah strategis untuk memastikan Sintang tidak tertinggal.