Sintang, Kalbar — Suara aliran Sungai Libau pagi itu tidak lagi menenangkan. Di tepian sungai, warga Desa Nanga Libau hanya bisa menatap sisa-sisa kayu lapuk yang berserakan, bekas dari jembatan utama yang selama puluhan tahun menjadi akses satu-satunya keluar-masuk desa. Kini, jembatan itu telah roboh tumbang oleh usia, rapuh oleh waktu, dan tergerus derasnya musim penghujan.
Di tengah keresahan itulah anggota DPRD Kabupaten Sintang, Agustinus, menerima laporan warga. Ia menyebut runtuhnya jembatan sebagai kondisi darurat yang harus segera ditangani pemerintah daerah. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda penanganan karena infrastruktur itu berkaitan langsung dengan keselamatan dan perekonomian warga.
“Saya mendapat laporan dari masyarakat Desa Nanga Libau bahwa jembatan di sana roboh karena usianya tua. Ini harus segera ditanggapi pemerintah,” ujar Agustinus.
Jembatan yang roboh itu awalnya dibangun secara swadaya sekitar dua dekade lalu. Terbuat dari kayu belian yang kini mulai rapuh, jembatan tersebut menjadi penjaga setia ritme kehidupan masyarakat desa. Setiap pagi, anak-anak melintasinya menuju sekolah di seberang sungai. Para petani membawanya hasil kebun karet, lada, dan pinang untuk dijual ke pasar di desa tetangga. Ibu-ibu menyeberang untuk membeli kebutuhan pokok, sementara warga yang sakit dibawa melalui jalur itu menuju fasilitas kesehatan terdekat. “Jembatan yang ambruk ini ada nadi mobilitas,” katanya.
Kini, semua aktivitas itu berhenti mendadak. Agustinus, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sintang sekaligus wakil rakyat dari dapil Sepauk–Tempunak, menjelaskan bahwa hilangnya akses jembatan membuat warga berada dalam situasi sulit. Mereka terpaksa menggunakan jalur alternatif yang jauh lebih panjang dan tidak aman. Sebagian memilih menyeberang sungai menggunakan perahu kecil, sebuah solusi berbahaya ketika musim hujan tiba dan arus sungai meningkat.
“Masyarakat meminta agar pemerintah segera meninjau lokasi. Keadaan di lapangan cukup memprihatinkan karena warga kesulitan melintas,” tuturnya.
Tak hanya mobilitas warga yang terhenti, aktivitas ekonomi yang selama ini mengandalkan konektivitas antar desa ikut tersendat. Para petani yang hendak membawa hasil kebun ke pengepul terpaksa menunda perjalanan. Harga jual hasil pertanian yang sebelumnya stabil menjadi tidak menentu karena keterlambatan pengiriman.
“Pembangunan jembatan baru sangat dinantikan. Ini akan memulihkan kembali kelancaran aktivitas warga,” kata Agustinus.
Harapan itu bukan tanpa alasan. Selain menjadi akses vital, jembatan Nanga Libau juga menjadi penopang interaksi sosial antar desa, jalur distribusi bantuan, hingga akses pendidikan dan kesehatan. Tanpa jembatan, kehidupan warga terasa lebih terisolasi, seakan desa mereka kembali ke masa di mana segala sesuatu harus ditempuh dengan perahu atau jalan kaki puluhan kilometer.
Kerusakan jembatan Nanga Libau sejatinya adalah potret kecil dari permasalahan yang lebih besar. Sepanjang tahun 2025, sejumlah desa di Kabupaten Sintang mencatat laporan kerusakan jalan dan jembatan yang cukup serius.
Di Kecamatan Ketungau Tengah, misalnya, jalan tanah sepanjang belasan kilometer di Desa Nanga Merakai kembali rusak berat setelah musim hujan, membuat kendaraan sulit melintas. Di Desa Tanjung Ria, Kecamatan Sepauk, badan jalan amblas di beberapa titik, memicu keluhan warga yang harus mengangkut hasil panen menggunakan sepeda motor dengan risiko tinggi. Sementara di Kecamatan Dedai, sebuah jembatan kayu penghubung dua dusun nyaris patah dan telah diberi tanda peringatan oleh warga agar tidak dilalui kendaraan berat.
Data tidak resmi yang dihimpun dari sejumlah laporan masyarakat ke anggota DPRD menyebutkan bahwa lebih dari 25 titik jalan desa di Kabupaten Sintang mengalami kerusakan sedang hingga berat sepanjang tahun 2025. Sebagian di antaranya merupakan akses pertanian yang memegang peran penting bagi ekonomi lokal.
Agustinus menilai catatan ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk menata kembali prioritas pembangunan infrastruktur dasar, terutama yang menyangkut konektivitas warga desa.
“Jembatan dan jalan merupakan kebutuhan mendasar. Ini bukan hanya soal akses, tetapi juga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Runtuhnya jembatan Nanga Libau kini menjadi momentum untuk mendorong pemerintah daerah bergerak cepat. Warga berharap pembangunan jembatan dapat dimasukkan dalam program prioritas infrastruktur tahun anggaran mendatang. Mereka tidak ingin kembali mengalami keterisolasian atau ketakutan setiap kali melintas di jalur darurat.
Agustinus mengaku siap mengawal aspirasi tersebut di DPRD. Baginya, kehadiran pemerintah di tengah situasi genting seperti ini adalah wujud nyata pelayanan publik.
“Kami berharap pemerintah segera merespons laporan warga dan melakukan pembangunan jembatan baru. Ini demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Desa Nanga Libau,” katanya.
Di tepian sungai yang kini sunyi, warga Nanga Libau masih menunggu. Mereka berharap jembatan yang roboh itu segera digantikan dengan struktur yang lebih kokoh, lebih aman, dan mampu menopang kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Bagi mereka, jembatan bukan hanya sepotong kayu atau rangka baja—melainkan simbol dari harapan untuk tetap terhubung dengan dunia luar.
Sementara itu, selama pemerintah belum bergerak, warga harus terus berjuang dengan cara mereka sendiri. Sungai tetap mengalir, kehidupan tetap berjalan, dan harapan mereka terhadap hadirnya jembatan baru tetap terjaga.