Sintang, Kalbar – Di jalur panjang menuju Ketungau Hulu, Sintang, roda mobil bak terbuka berderit pelan menembus jalan tanah yang memerah setelah hujan semalam. Sepanjang kiri kanan, rumah-rumah kayu berdiri di sela perkebunan dan hutan yang masih rapat. Di kejauhan, tampak menara pemancar telekomunikasi berdiri sendiri, seolah menjadi tanda bahwa wilayah ini berada jauh dari pusat hiruk pikuk kota. Inilah wajah sebagian wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, tempat ribuan masyarakat menggantungkan hidup pada pertanian tradisional, perdagangan kecil, dan kerja lintas batas.
Meski begitu, kehidupan di perbatasan bukan tanpa peluang. Di balik keterbatasan infrastruktur dan tingginya harga barang, ada potensi ekonomi besar yang selama ini belum benar-benar ditangani serius oleh pemerintah. Kondisi inilah yang membuat anggota DPRD Sintang, Mardiansyah, kembali mengingatkan pemerintah agar pembangunan wilayah perbatasan tidak lagi sekadar wacana tahunan, melainkan diwujudkan dalam program nyata.
“Perlu ada pendorong untuk memberdayakan ekonomi masyarakat perbatasan agar tumbuh dan berkembang,” kata Mardiansyah. Ia menyebut perbatasan sebagai “beranda bangsa”, sehingga masyarakatnya harus diperkuat, bukan ditinggalkan dalam kondisi serba kekurangan.
Dalam beberapa tahun terakhir, data BPS Kalbar menunjukkan bahwa biaya logistik menuju wilayah Ketungau Hulu masih masuk kategori tertinggi di Kalimantan Barat, terutama karena, jarak tempuh dari pusat kota Sintang mencapai ±180 km, kontur jalan yang sulit dilalui saat musim hujan dan ketergantungan pada kendaraan bermotor berbiaya operasi tinggi.
Akibatnya, harga barang di perbatasan bisa 20–60 persen lebih mahal dibandingkan di kota. Misalnya, beras kualitas medium yang di Sintang dibanderol Rp12.000 per kilogram, bisa menyentuh Rp18.000–Rp20.000 di wilayah jauh seperti Nanga Bayan atau sekitarnya. Harga semen bahkan bisa dua kali lipat.
Ia menilai kondisi ini tidak boleh terus terjadi. “Mungkin bisa dipikirkan bagaimana pemerintah mensubsidi ongkos angkutan barang ke perbatasan,” ujarnya.
Subsidi transportasi, menurutnya, bukan hanya menekan harga barang, tetapi juga akan memudahkan perputaran modal usaha masyarakat seperti warung kecil, pedagang hasil pertanian, hingga pengrajin lokal.
Di desa-desa perbatasan, UMKM lokal sebenarnya sudah tumbuh sejak lama. Produk seperti gula aren, kopi hutan, lada, anyaman rotan, madu kelulut, dan beras ladang kerap menjadi andalan masyarakat. Namun, menurut pendataan pemerintah kecamatan tahun 2024, hanya sekitar 22 persen UMKM di Ketungau Hulu yang memiliki akses pembinaan formal, baik dari pemerintah daerah maupun lembaga pendamping UMKM.
Ia menilai ini sebagai celah besar. “Pengembangan UMKM sangat penting untuk dilaksanakan di perbatasan,” katanya.
Dengan peningkatan kapasitas, pengemasan, permodalan, hingga akses pemasaran berbasis digital, ia meyakini produk-produk lokal dapat menjadi komoditas unggulan yang ikut menggerakkan ekonomi daerah.
Anggota DPRD Sintang lainnya, Figo, menyoroti hal berbeda, yaitu pertanian. Menurutnya, jika pemerintah ingin serius membangun ekonomi perbatasan, maka sektor pertanian harus menjadi titik tumpu utama.
“Hasil pertanian yang bernilai ekonomis akan membantu mengatasi masalah ekonomi masyarakat di kampung-kampung,” katanya.
Berdasarkan data Diskanbun Sintang 2024, wilayah Ketungau Hulu memiliki lahan pertanian potensial ±37.000 hektare, lahan yang sudah dimanfaatkan ±18.500 hektare. Komoditas dominan yang ditanam yaitu padi ladang, jagung, sayur gunung, durian, kakao dan lada. Produktivitas rata-rata padi ladang: 2,3 ton/ha (di bawah produktivitas lahan basah yang bisa mencapai 4–5 ton/ha). Ia menegaskan bahwa potensi itu harus dibarengi dengan peningkatan sarana produksi, seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk yang tepat sasaran, hingga pelatihan modernisasi bercocok tanam.
“Perubahan penyediaan sarana produksi di hulu sangat penting,” ujarnya.
Salah satu isu krusial yang ia angkat adalah alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain, termasuk perkebunan. Dalam lima tahun terakhir, kawasan perbatasan mencatat peningkatan lahan non-pertanian sebesar 12–15 persen. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan lahan pangan semakin terbatas.
Tanpa regulasi yang kuat, alih fungsi ini dapat mengancam ketahanan pangan lokal. “Komponen dasar produksi pertanian semakin sulit,” katanya. Jika sektor hulu pertanian berkaitan dengan lahan dan produksi, persoalan hilir berkaitan dengan kualitas hasil panen dan nilai ekonomi. Di banyak desa perbatasan, petani masih menjual hasil panen dalam bentuk mentah tanpa proses pengolahan.
Padahal, menurut catatan Dinas Koperasi dan UKM Sintang, nilai tambah produk pertanian yang diolah dapat meningkat 30–150 persen. Misalnya jagung pipil menjadi pakan fermentasi. Kakao kering menjadi bubuk cokelat. Lada kering premium menjadi lada putih siap ekspor dan pisang hutan menjadi keripik berkualitas industry.
“Masalah pertanian pada sektor hilir yang biasa dikenal pasca panen juga harus diperhatikan,” tegasnya.
Fasilitas pascapanen seperti pengering, gudang penyimpanan, atau rumah produksi UMKM masih sangat minim di Ketungau Hulu.
Meski tantangannya besar, kedua legislator ini sepakat bahwa masa depan ekonomi perbatasan sangat menjanjikan jika pemerintah mengambil langkah tepat. Mereka mendorong pemerintah daerah menyusun kebijakan fokus pada empat sektor utama seperti subsidi transportasi barang untuk menekan disparitas harga dan memperbaiki rantai suplai kebutuhan pokok. Penguatan UMKM dan produk lokal melalui pelatihan, permodalan, akses pemasaran, dan pembinaan berkelanjutan. Revitalisasi pertanian dengan melindungi lahan produktif, penyediaan sarana produksi, dan mekanisasi pertanian. Fasilitas Pascapanen agar hasil pertanian dan produk lokal memiliki nilai tambah tinggi.
Perbatasan bukan hanya garis yang memisahkan dua negara. Ia adalah pintu depan Indonesia. Masyarakatnya layak mendapatkan perhatian setara dengan daerah lainnya. Dan kini, melalui desakan para legislator, peluang itu mulai kembali dibicarakan, kembali diperjuangkan, dan kembali dihidupkan.