Sintang, Kalbar — Di Kabupaten Sintang, ada banyak kisah tentang perjalanan panjang masyarakat desa yang harus melintasi jalan berlubang, licin, bahkan kerap tak bisa dilewati pada musim hujan. Kisah-kisah itu terus terdengar dari wilayah pedalaman, memperlihatkan bagaimana infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Di tengah perkembangan Sintang yang terus bergerak maju, sejumlah ruas jalan desa seolah tertinggal jauh dari arus pembangunan.
Hal inilah yang mendorong anggota DPRD Kabupaten Sintang, Agustinus, kembali mengingatkan pemerintah daerah tentang pentingnya peningkatan jalan penghubung antar desa. Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa sejumlah akses jalan yang menjadi nadi pergerakan masyarakat desa berada dalam kondisi yang memprihatinkan dan harus segera masuk dalam prioritas pembangunan tahun ini.
Beberapa ruas jalan yang disebut Agustinus sebenarnya bukan jalan baru. Jalan-jalan itu sudah lama dibangun, namun belum pernah mendapatkan peningkatan yang berarti. Warga desa yang bergantung pada jalur darat untuk menjual hasil kebun, mengakses sekolah, atau berangkat bekerja, setiap hari mempertaruhkan keselamatan ketika melintasi jalur berlubang, becek, dan licin.
Jalan dari Kilometer 53 menuju Desa Sungai Segak di Kecamatan Sepauk adalah salah satu yang paling sering dikeluhkan. Jalur ini merupakan akses utama warga desa untuk menuju pusat kecamatan. Pada musim hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur, membuat kendaraan roda dua kerap terjebak dan truk pengangkut hasil kebun tidak bisa melintas. Warga yang memiliki jadwal penting seperti berobat atau mengurus administrasi sering kali harus memutar jauh, atau bahkan menunda perjalanan.
Tak jauh berbeda, jalan dari depan SMA Negeri 1 Sungai Tebelian menuju PT Julung di Desa Sungai Ukoi juga berada dalam kondisi rusak berat. Ruas ini setiap hari dilewati para pelajar, warga, dan pekerja perusahaan. Banyak titik berlubang dengan diameter besar dan permukaan tanah yang bergelombang, membuat perjalanan menjadi tidak aman. Ketika hujan turun, lubang-lubang itu berubah menjadi genangan air yang menutupi kedalaman permukaan jalan, sehingga pengendara rentan terjatuh.
Ruas lain yang turut menjadi sorotan adalah Simpang Pandan menuju Merarai Satu. Jalan kabupaten yang ada di Kecamatan Sungai Tebelian itu kondisinya semakin menurun dalam dua tahun terakhir. Banyak bagian yang tergerus air, dan tanah yang labil membuat badan jalan mudah amblas. Bagi warga Merarai, akses ini bukan sekadar jalur transportasi, tetapi jalur untuk hidup: mengantar hasil pertanian, menghadiri kegiatan keagamaan, hingga mengakses layanan kesehatan.
“Jalan yang saya sebutkan ini kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak yang berlubang dan licin, sehingga membahayakan warga yang lewat,” ujar Agustinus dengan nada prihatin.
Dampak Langsung pada Ekonomi dan Keselamatan
Dalam kunjungan lapangan beberapa kali, Agustinus menemukan fakta yang semakin memperkuat urgensi penanganan jalan desa. Warga di daerah pedalaman Sintang masih menggantungkan ekonomi pada komoditas seperti karet, sawit, rotan dan hasil kebun lainnya. Semua komoditas itu hanya dapat dijual jika akses jalan memadai.
Jalan yang rusak parah membuat biaya angkut meningkat, waktu tempuh lebih panjang, dan risiko kerusakan barang lebih besar. Banyak pengepul enggan masuk ke desa pada musim hujan, sementara petani tidak bisa membawa hasil panen keluar. Dalam beberapa kasus, warga harus menyewa jasa pengangkut khusus dengan harga yang jauh lebih mahal.
Dari aspek keselamatan, kerusakan jalan menjadi ancaman nyata. Pengendara motor sering terjatuh ketika melintasi jalan berlubang yang tergenang air. Mobil ambulans yang hendak membawa pasien emergensi mengalami hambatan. Bahkan, di beberapa desa, anak-anak terpaksa berjalan kaki berjam-jam menuju sekolah karena kendaraan tidak bisa lewat.
“Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung sangat berperan mendorong perekonomian masyarakat. Kalau aksesnya aman, kegiatan warga akan jauh lebih lancar,” tambah Agustinus.
Agustinus menegaskan bahwa pembangunan akses jalan desa sesungguhnya sejalan dengan program prioritas nasional yang menekankan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam visi pembangunan nasional, jalan penghubung antar desa dan antar kecamatan merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi wilayah.
Sintang sebagai kabupaten besar dengan 14 kecamatan memiliki karakter geografis yang menantang. Desa-desa yang terpencar, bentang alam yang luas, serta kondisi tanah yang mudah rusak saat hujan menuntut pemerintah daerah untuk lebih proaktif memetakan kebutuhan infrastruktur berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Kami ingin pemerintah memberi perhatian lebih pada ruas jalan yang saya sampaikan. Masyarakat butuh akses aman dan layak untuk mendukung kehidupan mereka sehari-hari,” tegasnya.
Data Kerusakan Jalan Kabupaten Sintang Tahun 2025
Peringatan dari Agustinus bukan tanpa dasar. Berdasarkan data terbaru tahun 2025 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, kondisi jalan kabupaten Sintang memang banyak yang mengalami kerusakan.
Di tahun 2025, total panjang jalan kabupaten: ±1.200 km. Jalan dalam kondisi baik: ±450 km. Jalan dalam kondisi sedang: ±250 km. Jalan dalam kondisi rusak ringan: ±210 km. Jalan dalam kondisi rusak berat: ±290 km. Artinya, sekitar 24 persen dari total panjang jalan kabupaten berada dalam kondisi rusak berat. Persentase ini termasuk tinggi, mengingat jalan-jalan tersebut adalah jalur vital yang menghubungkan desa, kecamatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lokasi ekonomi masyarakat.
Beberapa kecamatan dengan tingkat kerusakan tertinggi antara lain, Sepauk, Sungai Tebelian,
Ketungau Hilir dan Dedai. Ruas-jalan yang disebutkan Agustinus termasuk dalam daftar ruas prioritas yang masuk kategori rusak berat tetapi belum masuk anggaran peningkatan dalam dua tahun terakhir.
Bagi Agustinus, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa. Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan peninjauan lapangan di tiga ruas jalan yang ia sampaikan agar kebutuhan penanganan bisa disesuaikan dengan kondisi nyata. Menurutnya, kebijakan peningkatan jalan harus berpihak pada wilayah yang masih tertinggal dan sulit diakses.
Masyarakat di pedalaman Sintang pun berharap banyak. Mereka ingin kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah: lebih mudah menjual hasil kebun, lebih cepat sampai ke sekolah, lebih aman mengakses layanan kesehatan, dan lebih lancar melakukan aktivitas ekonomi.
“Ketika jalan bagus, kehidupan kami berubah,” ujar seorang warga Sungai Segak yang ditemui tim DPRD. “Harga barang lebih murah, ongkos angkut tidak mahal, dan kami bisa membawa hasil panen kapan saja tanpa khawatir jalan putus.”
Kisah jalan berlubang di Kilometer 53, jalan rusak di Sungai Tebelian, dan ruas terabaikan di Merarai Satu menggambarkan realitas bahwa infrastruktur desa masih membutuhkan perhatian serius. Meskipun anggaran terbatas, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk lebih adil dalam pemerataan pembangunan, terutama bagi desa-desa yang masih berjuang mengejar kemajuan.
Usulan Agustinus menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur adalah fondasi penting untuk membuka keterisolasian, menumbuhkan ekonomi desa, dan menjamin keselamatan warga. Dalam semangat pemerataan, pembangunan jalan penghubung antar desa di Sintang harus segera menjadi prioritas agar tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal hanya karena akses yang tak layak.
Harapan itu kini berada di tangan pemerintah daerah agar jalan yang selama ini rusak parah bisa kembali menjadi jalur kehidupan yang menghubungkan harapan masyarakat pedalaman Sintang.