Sintang, Kalbar — Upaya menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Sintang memasuki fase yang lebih serius. Pemerintah Kabupaten Sintang, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), resmi membentuk Tim Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Sintang Periode 2025–2029. Pembentukan ini sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan kerusakan sungai, pendangkalan, hingga banjir yang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat.
Pembentukan forum ini disambut positif oleh berbagai pihak, terutama karena kondisi DAS di Sintang menunjukkan tren kerusakan yang semakin meningkat. Banjir besar pada 2021 yang melumpuhkan wilayah Sintang selama berminggu-minggu menjadi pengingat bahwa pengelolaan DAS tak bisa lagi dilakukan seadanya. Diperlukan kerja terkoordinasi dan terukur, melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu pihak yang memberi dukungan kuat adalah anggota DPRD Kabupaten Sintang, Sebastian Jaba. Ia menyebut forum ini sebagai kebijakan tepat di tengah meningkatnya ancaman pendangkalan sungai dan banjir di Sintang.
“DAS harus dijaga agar tidak mengalami pendangkalan yang memicu banjir. Masalah utama kita adalah sampah dan kegiatan tambang ilegal. Banyak banjir di Sintang terjadi karena kerusakan DAS. Saya mengajak masyarakat menjaga sungai dan berhenti membuang sampah ke DAS,” tegas Sebastian Jaba.
Kabupaten Sintang memiliki beberapa Daerah Aliran Sungai besar yang menjadi penopang aktivitas ekonomi, sosial, dan ekologi. DAS ini mengalir melewati desa-desa, kota kecamatan, hingga pusat kota, dan menjadi sumber kehidupan bagi puluhan ribu masyarakat. Seperti DAS Ketungau mencakup tiga kecamatan: Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hilir. Sungai ini merupakan jalur transportasi, sumber air, hingga lokasi budidaya ikan bagi masyarakat perbatasan. Namun, illegal mining dan pembukaan lahan besar-besaran menyebabkan sedimentasi meningkat tajam. Dalam lima tahun terakhir, pendangkalan mencapai 15–20% di beberapa segmen, membuat sungai semakin dangkal dan rentan meluap saat musim hujan.
Kabupaten Sintang juga dilalui DAS Melawi. Sungai ini melintas langsung di jantung Kota Sintang. Sebagai pusat aktivitas masyarakat, DAS Melawi rentan tercemar oleh limbah domestik dan sampah rumah tangga. Pendangkalan di beberapa titik menyebabkan aliran air melambat dan meningkatkan risiko banjir di kawasan perkotaan.
DAS Kapuas merupakan bagian dari sungai terpanjang di Indonesia. Di wilayah Sintang, DAS Kapuas berperan penting menjaga keseimbangan hidrologi. Namun erosi bantaran sungai, penebangan liar, dan penurunan kualitas air menjadi ancaman jangka panjang.
Kerusakan DAS ini bukan lagi isu yang bisa ditunda. Data teknis menunjukkan bahwa degradasi daerah tangkapan air meningkatkan risiko banjir hingga dua kali lipat, terutama pada saat curah hujan ekstrem. Hal inilah yang membuat pembentukan Forum DAS menjadi langkah mendesak.
Pembentukan Tim Forum DAS diumumkan dalam Rapat Koordinasi Forum DAS Kabupaten Sintang pada Kamis, 30 Oktober 2025, di Ruang Audiovisual Bappeda. Rapat dipimpin Merlia Sari, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Sintang. “Setelah tim terbentuk, kami akan segera melakukan pelantikan dan sosialisasi. Kemudian menyusun rencana kerja, tujuan utama, serta sasaran spesifik dan terukur. Kita ingin forum ini langsung bergerak efektif,” jelas Merlia Sari.
Forum DAS ini bertugas melakukan kajian, pemetaan, analisis masalah DAS, edukasi masyarakat, dan menyusun rekomendasi kebijakan strategis untuk pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat unsur pemerintah, akademisi, lembaga swadaya, lembaga internasional, perusahaan, dan masyarakat.
Pembentukan Forum DAS mendapat respons positif dari para pejabat dan stakeholder yang hadir. Sekretaris Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Sintang, Mulyadi menekankan bahwa tim ini harus menjadi wadah kerja nyata, bukan hanya seremonial.
“Tim Forum DAS ini sesuatu yang baru dan harus didukung. Anggota tim harus bisa menjalankan rencana yang bagus di masa depan. Kita perlu waktu, tapi fondasi ini penting untuk menjaga lingkungan,” ujarnya.
Sementara Dedi Irawan, Sekretaris Bappeda Sintang, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan program khusus pengelolaan DAS, terutama DAS Ketungau yang masuk kategori kritis.
“Kami sudah menyiapkan program dan anggaran untuk tahun 2026, meskipun ada pengurangan anggaran. Beberapa perusahaan juga mendukung kegiatan perlindungan DAS Ketungau,” kata Dedi.
Dalam perspektif legislatif, pembentukan Forum DAS sangat mendesak mengingat masalah banjir yang semakin mengancam. Menurut Sebastian Jaba, banjir yang melanda wilayah Kota Sintang dan kecamatan sekitarnya dalam beberapa tahun terakhir merupakan dampak langsung dari kerusakan DAS.
“Pendangkalan akibat sampah dan tambang ilegal harus dihentikan. Kalau hulunya rusak, hilir pasti banjir,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak semata-mata menyalahkan pemerintah, karena kerusakan DAS juga dipicu oleh perilaku warga.
“Stop membuang sampah ke sungai. Perilaku kecil, tapi dampaknya besar. Sungai adalah kehidupan kita, bukan tempat pembuangan,” tegas Sebastian.
Pembentukan Tim Forum DAS Kabupaten Sintang 2025–2029 menjadi tonggak penting bagi masa depan lingkungan Sintang. Dengan kerusakan DAS yang semakin nyata, langkah ini harus menjadi momentum perubahan bukan sekadar dokumen kebijakan, tetapi aksi nyata di lapangan.
Dukungan legislatif, eksekutif, lembaga lingkungan, akademisi, dan masyarakat menjadi modal besar untuk mengembalikan kesehatan DAS. Jika program ini berjalan efektif, bukan hanya kualitas air dan lingkungan yang membaik, tetapi juga risiko banjir dapat ditekan secara signifikan.
“Forum DAS ini adalah langkah awal penting. Sintang harus menjaga sungai-sungainya. Kalau DAS sehat, masyarakat juga sehat,” kata Jaba.
Dengan terbentuknya Forum DAS, masa depan Sintang menuju lingkungan yang lebih lestari, sungai yang lebih bersih, dan kehidupan masyarakat yang lebih aman kini semakin terbuka lebar.