Sintang, Kalbar — Setiap pagi dan sore, Jembatan Melawi berubah menjadi simpul kemacetan yang seolah tak pernah berakhir. Deretan kendaraan roda dua dan roda empat menumpuk di kedua sisi jembatan, bergerak pelan seperti aliran air yang tertahan bendung. Klakson bersahut-sahutan, pengendara menghela napas panjang, sementara pedagang kecil yang mangkal di sekitar kawasan itu hanya bisa menggeleng saat mendeskripsikan kondisi yang, menurut mereka, “sudah makin gawat”.
Bagi warga Sintang, kemacetan di Jembatan Melawi bukan lagi perkara baru. Namun dalam dua tahun terakhir, penumpukan kendaraan makin sering terjadi dan durasinya kian panjang. Pada jam-jam sibuk, kemacetan bisa berlangsung hingga setengah jam atau lebih, terutama ketika arus dari arah Sungai Durian dan pasar bertemu dengan arus dari arah Simpang Lima dan kawasan kota.
Dalam kondisi seperti ini, suara publik pun mulai menguat: Sintang butuh solusi nyata. Tidak cukup hanya rekayasa lalu lintas atau penertiban kendaraan di jam sibuk. Kota ini membutuhkan terobosan.
Salah satu suara yang menegaskan hal tersebut datang dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sintang, Ardi, yang menilai bahwa keberadaan jembatan alternatif merupakan langkah paling rasional untuk jangka panjang.
Ardi menyampaikan bahwa masalah ini sebenarnya sudah pernah dibahas, terutama soal pelebaran jalan menuju kawasan jembatan. Namun kebutuhan di lapangan berkembang lebih cepat daripada rencana, sehingga pilihan terbaik adalah menambah satu jembatan baru.
“Mungkin itu salah satu alternatif yang kedua, mau tidak mau kita harus mengusulkan jembatan alternatif. Apakah nantinya tembus ke Nenak atau di mana, ya itu pemerintah daerah lah yang mengkaji bagaimana baiknya,” ujar Ardi.
Menurutnya, beban Jembatan Melawi sudah jauh melampaui kapasitas ideal. Volume kendaraan meningkat signifikan, seiring pertumbuhan penduduk, bertambahnya aktivitas ekonomi, dan pergerakan logistik antar-kecamatan.
“Sekarang saja kemacetannya makin parah, bahkan hampir setiap hari. Jika tidak ada solusi ke depan, maka masyarakat siap-siap saja untuk selalu berjibaku dengan kemacetan setiap harinya,” tambahnya.
Ardi menekankan, jembatan alternatif tidak hanya berfungsi sebagai jalur baru, tetapi sebagai penyelamat mobilitas jangka panjang Kota Sintang.
Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kemacetan makin terasa terutama pada, pagi hari pukul 06.30–08.00, ketika pegawai, siswa, dan pedagang mulai beraktivitas. Sore hari pukul 16.00–18.00, arus balik dari sekolah dan perkantoran mengular panjang. Akhir pekan, ketika aktivitas masyarakat meninggi di pusat kota dan kawasan perbelanjaan.
Jembatan Melawi, yang menjadi satu-satunya jalur utama dari bagian barat menuju inti kota, menanggung seluruh beban tersebut. Tidak heran, jembatan ini menjadi bottleneck paling krusial di Sintang.
Bagi pengendara, situasi itu bukan sekadar menghambat perjalanan, tetapi juga menambah biaya operasional, kelelahan, bahkan rawan kecelakaan kecil akibat saling serobot di titik-titik penyempitan.
Pedagang di sekitar kawasan itu juga merasakan dampaknya. “Kalau sudah macet panjang, pembeli malas berhenti. Mau putar balik juga susah,” kata seorang pedagang minuman di dekat jembatan.
Jika tidak ada intervensi besar, arus kendaraan lima tahun mendatang diperkirakan meningkat tajam. Pertumbuhan ruas perumahan baru, perkembangan kawasan komersial, dan naiknya jumlah warga pengguna kendaraan pribadi menjadi faktor utama.
Dinas Terkait sebelumnya juga mencatat tren kepemilikan kendaraan di Sintang terus meningkat tiap tahun, terutama sepeda motor dan mobil keluarga.
Tanpa jembatan tambahan, kondisi pada 2030 berpotensi lebih “mengunci”, di mana lalu lintas tak hanya macet di jam sibuk, tetapi sepanjang hari. Situasi ini bisa menghambat ekonomi, membuat distribusi barang terhambat, dan memperlambat respon darurat seperti ambulans yang harus melintas.
Ardi menilai, momentum politik nasional juga memberi peluang baik bagi Sintang. Dengan presiden terpilih berasal dari Partai Gerindra, ia mengaku optimis bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat bisa berjalan lebih mudah.
“Kalau dari DPRD kita tetap mendorong ya, bagaimana untuk menjalin komunikasi ke pusatnya. Lagipula kita dari Gerindra linier dengan pemerintah yang ada di pusat nanti. Semoga semakin banyak pembangunan sehingga ada solusi untuk mengatasi kemacetan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan jembatan bukan sekadar proyek konstruksi. Ini adalah investasi jangka panjang yang langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat Sintang.
Usulan pembangunan jembatan alternatif tentu harus melewati proses kajian teknis, penentuan lokasi ideal, analisis dampak lingkungan, hingga perhitungan anggaran yang tidak kecil. Namun Ardi berharap, tahapan awal seperti studi kelayakan sudah bisa mulai dikerjakan pemerintah daerah.
“Lokasi mana yang paling cocok, apakah menyambung ke kawasan Nenak atau titik lain, tentu itu perlu kajian,” sebutnya.
Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah tidak sekadar melakukan wacana, tetapi segera menetapkan langkah konkret. Semakin lama menunda, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan, baik secara ekonomi maupun sosial.
Kemacetan di Jembatan Melawi telah menjadi alarm keras bagi Kota Sintang. Dengan semakin padatnya lalu lintas dan meningkatnya aktivitas warga, kebutuhan akan jembatan alternatif kini bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan.
Sintang tengah berada pada persimpangan: bertahan dengan kondisi macet yang makin parah, atau bergerak maju dengan membangun infrastruktur baru demi masa depan kota yang lebih layak dan nyaman.
Bagi Ardi, dan banyak warga lainnya, pilihan itu sudah jelas. Sintang butuh jembatan baru.