Sintang, Kalbar – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Juni, mendorong desa-desa di wilayah Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir untuk lebih kreatif dalam menggali potensi lokal serta mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, desa tidak bisa terus-menerus bergantung pada Dana Desa (DD), apalagi dengan kebijakan pemerintah pusat yang kian ketat terhadap alokasi anggaran.
Juni menegaskan bahwa desa perlu melakukan terobosan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan, program-program ketahanan pangan dari pemerintah pusat telah membuka ruang yang sangat luas bagi desa untuk mengembangkan kegiatan produktif.
“Desa di Kayan Hulu dan Kayan Hilir harus lebih kreatif melihat potensi yang ada di desa. Apalagi sekarang kita tidak bisa mengandalkan Dana Desa terus menerus. Desa harus bisa memberdayakan sumber daya yang ada, terutama program ketahanan pangan yang sudah banyak diberikan pemerintah pusat,” tegas Juni.
Menurutnya, salah satu komoditas yang memiliki prospek besar adalah kelapa sawit. Meski sebagian desa telah memiliki kebun sawit skala masyarakat, namun belum maksimal dalam meningkatkan pendapatan. Pemerintah desa, kata Juni, perlu mendorong program pemberdayaan yang konkret untuk memperkuat produktivitas maupun tata kelola hasil sawit.
“Kalau sekarang ini kan sawit sangat berpotensi. Bagaimana pemerintah desa bisa lebih kreatif, misalnya melalui pembagian bibit sawit, pupuk, atau apa pun yang bisa mendorong petani meningkatkan hasil. Kalau pendapatan masyarakat meningkat, ekonomi desa pun ikut berkembang dan pengaruhnya kembali ke desa itu sendiri,” jelasnya. Ia menilai, investasi kecil dari desa untuk memperkuat sektor perkebunan masyarakat akan berdampak besar dalam jangka panjang. Peningkatan pendapatan warga akan mendorong geliat ekonomi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan desa terhadap bantuan pusat.
Salah satu gagasan penting yang disampaikan Juni adalah dorongan agar BUMDes mengambil peran sebagai lembaga penampung hasil sawit masyarakat. Menurutnya, selama ini petani hanya bergantung pada tengkulak atau langsung mengirim ke RAM (ramuan atau pengepul), sehingga desa belum mendapatkan nilai ekonomi tambahan.
“BUMDes bisa membeli hasil sawit dari para petani perkebunan masyarakat. Mereka kelola dulu sebelum dikirim ke RAM. Kan desa bisa punya kemampuan juga kalau BUMDes-nya berjalan dengan baik,” katanya.
Model ini, lanjut Juni, bukan hanya meningkatkan nilai tambah bagi desa, tetapi juga memberikan kepastian harga bagi petani. Dengan adanya penampung lokal, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada fluktuasi harga dari pengepul yang sering kali tidak berpihak kepada petani kecil.
Selain itu, keuntungan yang diperoleh BUMDes dari aktivitas jual beli sawit bisa menjadi pendapatan asli desa (PADes) yang berkelanjutan. Pendapatan ini dapat digunakan kembali untuk membiayai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain sektor sawit, Juni menekankan bahwa masih banyak potensi desa yang bisa dikelola menjadi unit usaha BUMDes. Desa memiliki peluang besar dalam pengembangan komoditas pertanian lain seperti jagung, padi, hortikultura, hingga peternakan dan perikanan.
Ia menyebutkan bahwa BUMDes bisa menjadi fasilitator pemasaran, penyedia sarana produksi pertanian, bahkan pengelola pascapanen. Menurutnya, berbagai kemungkinan itu sangat mungkin diwujudkan asalkan pemerintah desa berani berinovasi dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha.
“Belum lagi hasil pertanian lain. Semuanya bisa dikelola. Yang penting desa punya kemauan dan kreativitas. Kalau BUMDes benar-benar dikelola profesional, pasti berdampak besar untuk kesejahteraan desa,” ujar Juni.
Meskipun demikian, Juni mengingatkan bahwa pengembangan BUMDes tidak cukup hanya dengan semangat dan ide kreatif. Diperlukan pendampingan, pelatihan, serta tata kelola yang baik agar BUMDes dapat berjalan profesional dan tidak berhenti di tengah jalan.
Ia meminta dinas terkait di Pemkab Sintang untuk lebih aktif memberikan pendampingan teknis, termasuk pelatihan manajemen usaha, pengelolaan laporan keuangan, dan identifikasi potensi ekonomi desa.
“BUMDes harus dikelola serius, tidak asal-asalan. Pemerintah kabupaten juga harus hadir memberi dukungan teknis supaya desa tidak berjalan sendiri. Karena kalau BUMDes kuat, desa itu pasti kuat,” tegasnya.
Dorongan ini juga menjadi langkah antisipatif menghadapi kemungkinan berkurangnya alokasi Dana Desa pada tahun-tahun mendatang. Menurut Juni, desa yang memiliki kemandirian ekonomi melalui BUMDes akan lebih siap menghadapi perubahan kebijakan anggaran.
Ia berharap pemerintah desa di Kayan Hulu dan Kayan Hilir mulai memperkuat strategi pembangunan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan hanya pembangunan fisik semata.
“Saat ini yang paling penting adalah bagaimana desa punya sumber pendapatan sendiri. Jangan hanya bergantung pada dana pusat. Kalau ekonomi masyarakat kuat, desa pasti mandiri,” pungkasnya.
Dengan dorongan ini, Juni berharap desa-desa di Kayan Hulu dan Kayan Hilir dapat menjadi contoh keberhasilan pengelolaan BUMDes yang inovatif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi pilar utama dalam mendorong kemandirian ekonomi desa di Kabupaten Sintang.