DPRD Sintang Minta Masyarakat Bersabar Menanti Perbaikan Bertahap
Sintang, Kalbar — Rangkaian kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 kembali memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat desa masih sangat mendasar. Mulai dari perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, gang pemukiman, rehabilitasi rumah-rumah ibadah seperti surau dan masjid, hingga bantuan bibit ikan serta ternak ayam, menjadi tuntutan paling dominan yang disampaikan warga.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Erika Daegal Theola, menuturkan bahwa aspirasi tersebut menggambarkan bahwa desa-desa di Sintang masih membutuhkan perhatian besar dari pemerintah. Namun, situasi fiskal yang ketat memaksa sebagian harapan itu belum dapat terakomodasi dalam waktu dekat. Pemerintah daerah tengah menghadapi penyesuaian anggaran akibat kebijakan struktur fiskal nasional oleh pemerintahan baru.
“Kebutuhan masyarakat berbeda-beda di setiap desa, namun benang merahnya sama: semua berkaitan dengan layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan. Mulai dari jalan, fasilitas umum, sampai pemberdayaan ekonomi warga. Sayangnya, kemampuan anggaran daerah saat ini sangat terbatas, sehingga belum semua usulan dapat terealisasi,” ujar Erika.
Ia menjelaskan bahwa kondisi ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi dan penataan ulang anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Selain itu, perubahan arah pembangunan di tingkat nasional membuat daerah harus melakukan penyesuaian terhadap program, belanja, serta prioritas.
“Kita sebenarnya juga ingin banyak membantu, tapi situasinya memang memaksa kita untuk menahan diri. Saya minta warga bersabar, karena negara sedang memperbaiki dirinya. Pemerintahan baru sedang menata ulang sistem pembangunan. Ini berdampak langsung pada struktur belanja di daerah,” jelasnya.
Erika mengungkapkan bahwa hasil reses menunjukkan kebutuhan paling mendesak berada pada perbaikan jalan kompleks dan gang pemukiman yang menjadi jalur utama aktivitas masyarakat desa. Selain itu, permintaan rehabilitasi rumah ibadah tetap menjadi prioritas sosial warga karena berhubungan dengan kegiatan keagamaan dan pembinaan moral.
Beberapa desa juga mengajukan program peningkatan ekonomi keluarga, di antaranya bantuan bibit ikan air tawar, bantuan ayam ternak, serta peralatan budidaya. Menurut Erika, program seperti ini penting sebagai upaya pemberdayaan sekaligus bagian dari strategi peningkatan pendapatan rumah tangga.
“Warga melihat peluang untuk mengembangkan usaha kecil, baik budidaya ikan maupun ternak. Ini bagus karena mengurangi ketergantungan dan bisa meningkatkan pendapatan. Tapi lagi-lagi, kita harus menyesuaikannya dengan alokasi dana yang tersedia,” katanya.
Situasi anggaran yang menyusut turut mengurangi kemampuan DPRD dalam memperjuangkan maksimal aspirasi masyarakat. Erika mengakui, kemampuan lembaga legislatif dalam mengusulkan, memfasilitasi, dan memantau pelaksanaan rekomendasi pembangunan menjadi tidak seluas sebelumnya.
“Peran DPRD ikut terdampak. Ketika anggaran dikurangi, ruang untuk menampung aspirasi otomatis menyempit. Banyak usulan masyarakat yang akhirnya harus menunggu. Tapi kami tetap berdiri bersama masyarakat dan memastikan setiap aspirasi tercatat dalam dokumen resmi hasil reses,” ujarnya.
Meski demikian, Erika memastikan bahwa seluruh catatan kebutuhan masyarakat desa tetap akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan prioritas pembangunan. Ia berkomitmen memastikan suara masyarakat tidak hilang di tengah keterbatasan fiskal.
Erika mengajak masyarakat untuk melihat situasi ini secara jernih. Keterbatasan anggaran, menurutnya, bukan bentuk pengabaian pemerintah, tetapi manifestasi dari upaya menata ulang pembangunan nasional. Ia memastikan bahwa aspirasi masyarakat akan tetap diperjuangkan dengan skala prioritas bertahap.
“Kita semua ingin pembangunan cepat, tapi negara sedang memperbaiki fondasi. Saya yakin ketika kondisi fiskal mulai stabil, pembangunan di desa akan kembali berjalan lebih masif. Yang penting, kita tetap bersabar dan terus menjaga kebersamaan,” tutupnya.
Melalui reses ini, Erika berharap aspirasi masyarakat desa tetap terjaga. Di tengah keterbatasan, ia mendorong warga untuk terus aktif menyampaikan kebutuhan dan gagasan pembangunan. Sebab, menurutnya, pembangunan daerah sejatinya lahir dari suara rakyat dan perjuangan bersama.