Sintang, Kalbar – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur yang selama ini membelit masyarakat di daerah terpencil. Dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (28/11/2025), Prabowo mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan, satuan yang diberi mandat besar: membangun 300 ribu jembatan di seluruh pelosok Indonesia.
Pengumuman itu disampaikan di sela-sela tayangan video tentang perjuangan anak-anak di pedalaman yang harus menyeberangi sungai deras untuk sampai di sekolah. Ada di antara mereka yang menggunakan jembatan seadanya dengan kondisi membahayakan, ada pula yang terpaksa berenang atau meniti batang pohon. Pemandangan tersebut membuat Presiden prihatin dan menilai masalah ini sebagai prioritas nasional.
“Saya sudah bentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan. Kita butuh membangun 300 ribu jembatan di seluruh pelosok-pelosok yang terpencil,” ujar Prabowo di depan ribuan guru dan pelajar yang memadati arena. “Ini sedang kita rancang. Mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri.”
Prabowo menegaskan bahwa upaya besar ini tidak bisa diserahkan hanya kepada kementerian teknis. Ia meminta Menteri Diktisaintek Brian Yuliarto mengerahkan mahasiswa teknik sipil untuk turun langsung ke lapangan membantu desain dan pendampingan proyek. Tak hanya itu, Prabowo juga menginstruksikan seluruh jajaran TNI dan Polri, termasuk Kompi Brimob, untuk terjun membantu pembangunan jembatan di wilayah pedalaman.
“Saya tidak rela anak-anak tiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk ke sekolah,” tegas Prabowo. “Saya minta polisi turun. Saya minta kompi-kompi Brimob, bantu rakyat di desa-desa untuk atasi ini.”
Di hadapan para hadirin, Prabowo juga menyinggung para elite di Jakarta yang dinilainya terkadang lebih sibuk berdebat daripada bekerja membantu daerah. Ia mengajak seluruh pihak untuk membuka mata terhadap realitas masyarakat di pelosok yang masih jauh dari kata layak dalam hal akses pendidikan maupun mobilitas dasar.
“Lihat rakyatmu. Kita atasi ini tidak dengan wacana, tidak dengan teori,” katanya. “Tiap jembatan butuh sumber daya, butuh uang. Tapi ini pekerjaan mulia.”
Sintang Berharap Masuk dalam Daftar Prioritas
Kebijakan nasional itu disambut antusias oleh daerah, termasuk Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat, salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan berat terkait akses antarwilayah. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menilai pembentukan Satgas Darurat Jembatan merupakan langkah nyata yang selama ini dinantikan warga pedalaman.
“Kabupaten Sintang masih memiliki banyak desa yang jembatannya rusak, bahkan beberapa desa tidak punya jembatan sama sekali,” ungkap Hikman ketika dimintai tanggapan. “Banyak anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai dengan risiko keselamatan tinggi. Karena itu kami sangat berharap Sintang mendapatkan jatah pembangunan dari program nasional ini.”
Hikman menyebut bahwa Sintang memiliki kontur wilayah yang luas dan terpencar, dengan banyak sungai yang menjadi jalur penghubung utama antarpermukiman. Infrastruktur jembatan menjadi kebutuhan mendesak, terlebih pada musim hujan saat arus sungai meningkat dan akses transportasi sering terputus.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Sintang agar bergerak cepat menyusun data dan proposal untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Menurutnya, daerah tidak boleh pasif menunggu alokasi, tetapi harus aktif menunjukkan kondisi di lapangan agar masuk dalam prioritas Satgas.
“Pemkab Sintang harus segera mengusulkan pembangunan jembatan kepada Presiden Prabowo. Jangan sampai kita tertinggal karena tidak menyiapkan data,” tegasnya. “Ini kesempatan besar untuk mempercepat pembangunan desa-desa terpencil yang selama ini terisolasi.”
Sejumlah desa seperti Ambalau, Serawai, Ketungau Hulu, hingga daerah perbatasan masih menghadapi kerusakan jembatan gantung, jembatan kayu, serta akses darurat yang sering hilang diterjang banjir dan arus sungai. Warga kerap membuat jembatan swadaya dari kayu bulat atau bambu, namun daya tahannya rendah.
Dalam beberapa kasus, siswa sekolah dasar di desa pedalaman harus menyeberangi sungai menggunakan rakit kecil, bahkan berjalan memutar puluhan kilometer ketika jembatan utama putus. Kondisi itu, menurut Hikman, sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang komprehensif.
“Kita ingin anak-anak di Sintang punya akses pendidikan yang aman seperti anak-anak di kota,” katanya. “Tidak boleh lagi ada cerita anak SD meniti kayu hanya untuk mengejar ilmu.”
Program pembangunan 300 ribu jembatan ini diharapkan menjadi momentum besar pemerataan pembangunan di luar Jawa. Infrastruktur dasar seperti jembatan bukan hanya mempermudah akses pendidikan, tetapi juga membuka jalur ekonomi, distribusi logistik, layanan kesehatan, dan konektivitas antardesa.
Bagi Sintang, pembentukan Satgas Darurat Jembatan menjadi angin segar di tengah terbatasnya kemampuan anggaran daerah. Hikman optimistis, jika pemerintah daerah proaktif, maka desa-desa paling terpencil pun bisa merasakan manfaatnya.
“Ini pekerjaan besar, tapi kita harus percaya bahwa pemerintah pusat memiliki tekad kuat,” ujarnya. “Sintang siap mendukung dan berharap bisa menjadi salah satu daerah penerima manfaat utama.”