Sintang, Kalbar – Kecelakaan bus yang melibatkan armada DAMRI rute Sintang–Pontianak kembali membuka luka lama, yaitu lemahnya standar keselamatan transportasi darat di Kalimantan Barat. Insiden ini bukan sekadar peristiwa tunggal, melainkan sinyal keras bahwa pembenahan menyeluruh tak bisa lagi ditunda.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sintang, Wiwin Erlias, menegaskan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas mutlak bagi seluruh perusahaan angkutan, khususnya operator bus milik negara seperti DAMRI.
“Keselamatan itu harga mati. Jangan sampai kendaraan yang sudah tidak laik jalan tetap dipaksakan beroperasi. Ini menyangkut nyawa manusia,” tegas Wiwin saat dimintai keterangan, Rabu (8/4).
Ia menyoroti kondisi armada yang dinilai banyak sudah berusia tua dan tidak memenuhi standar keselamatan modern. Menurutnya, peremajaan armada bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mendesak. Bus-bus lama yang kerap mengalami kerusakan di tengah perjalanan menjadi bukti nyata buruknya manajemen armada.
“Sudah terlalu sering bus mogok di jalan, bahkan dalam perjalanan jarak jauh seperti Sintang–Pontianak. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga risiko besar bagi penumpang,” ujarnya.
Wiwin mengungkapkan, pengalaman masyarakat yang berulang kali mengalami keterlambatan akibat bus mogok harus menjadi bahan evaluasi serius. Keterlambatan tersebut bisa berdampak luas, terutama bagi penumpang yang memiliki jadwal lanjutan seperti penerbangan.
“Kalau penumpang kehilangan tiket pesawat karena keterlambatan bus, siapa yang bertanggungjawab? Ini kerugian nyata yang tidak boleh dianggap sepele,” katanya.
Ia menekankan pentingnya sistem perawatan kendaraan yang ketat dan terjadwal. Pemeriksaan rutin terhadap komponen vital seperti rem, mesin, dan lampu harus dilakukan secara disiplin. Ia mengingatkan, kasus rem blong yang kerap terjadi bukanlah kecelakaan biasa, melainkan indikasi kelalaian serius.
“Jangan tunggu kecelakaan baru bergerak. Pemeriksaan harus dilakukan sebelum bus berangkat, bukan setelah terjadi masalah,” tegasnya.
Selain aspek teknis, Wiwin juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi dalam pengawasan armada. Ia mendorong perusahaan untuk memasang sistem GPS guna memantau pergerakan dan kecepatan bus secara real time.
“Dengan GPS, perusahaan bisa mengontrol pengemudi. Kalau ada yang ugal-ugalan, bisa langsung diperingatkan. Ini langkah preventif yang sangat penting,” jelasnya.
Tak kalah penting, kualitas sumber daya manusia juga menjadi sorotan. Wiwin menilai, pengemudi bus harus memiliki sertifikasi resmi dan menjalani pelatihan berkala. Ia juga menekankan pentingnya pengaturan jam kerja agar pengemudi tidak kelelahan.
“Supir itu manusia, bukan mesin. Kalau dipaksakan terus bekerja tanpa istirahat, risiko kecelakaan pasti meningkat,” katanya.
Ia mengusulkan sistem shift yang jelas, termasuk waktu istirahat yang cukup sebelum pengemudi kembali bertugas. Selain itu, pelatihan hospitality bagi kru juga dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada penumpang.
“Penumpang bukan sekadar diangkut, tapi juga harus dilayani dengan baik. Keramahan dan komunikasi itu bagian dari keselamatan juga,” tambahnya.
Di sisi lain, fasilitas dalam bus juga tak luput dari perhatian. Wiwin meminta perusahaan meningkatkan standar kebersihan dan kenyamanan, termasuk kondisi toilet, kabin, serta kursi penumpang.
“Perjalanan jauh harus didukung fasilitas yang layak. Kursi nyaman, ruang kaki cukup, dan kebersihan terjaga itu hak penumpang,” ujarnya.
Tak hanya perusahaan, pemerintah juga diminta untuk turut bertanggung jawab dalam meningkatkan keselamatan transportasi. Wiwin menilai, kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Barat masih menjadi faktor risiko yang signifikan.
“Jalan rusak, tikungan tajam, dan turunan ekstrem harus segera diperbaiki. Infrastruktur yang buruk memperbesar potensi kecelakaan,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi bahu jalan atau berem yang sering kali memiliki perbedaan ketinggian ekstrem dengan badan jalan. Hal ini dinilai sangat berbahaya, terutama bagi kendaraan besar seperti bus.
“Kalau ban turun ke berem yang terlalu dalam, kendaraan bisa oleng dan kehilangan keseimbangan. Ini sangat berisiko,” jelasnya.
Menurut Wiwin, pelebaran jalan di titik-titik sempit juga perlu menjadi prioritas pemerintah guna mengurangi potensi kecelakaan, terutama di jalur padat dan rawan.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan sopir atau perusahaan. Pemerintah juga harus hadir memastikan jalan yang aman bagi pengguna,” tegasnya.
Ia berharap, insiden kecelakaan yang terjadi menjadi momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem transportasi darat, khususnya angkutan bus di Kalimantan Barat.
“Jangan sampai kejadian ini terulang. Keselamatan harus menjadi komitmen bersama, bukan sekadar slogan,” pungkasnya.
Dengan sorotan tajam dari berbagai pihak, kini publik menunggu langkah konkret dari DAMRI dan pemangku kepentingan lainnya. Tanpa pembenahan serius, keselamatan penumpang akan terus berada di ujung tanduk. (Tantra)