Sintang, Kalbar – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward mendesak pemerintah pusat untuk dapat segera membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik Kabupaten Sintang, pada tahun ini. Masyarakat perbatasan di Kabupaten Sintang sangat mengharapkan agar PLBN di wilayah mereka segera dibangun.
“Saya yakin jika PLBN sudah dibangun, perbatasan negara di Sintang akan maju,” katanya.
Menurut Jeffray, keberadaan PLBN akan sangat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan.
Apalagi, PLBN memiliki fungsi untuk meminimalisir terjadinya kejahatan perdagangan barang ilegal.
“PLBN nantinya berfungsi menangani persoalan administrasi serta pengawasannya. Artinya, ke depan akan lebih tersistematis. Karena itu, PLBN sangat mendesak untuk dibangun,” katanya.
Masih kata Jeffray, dengan adanya PLBN, akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan daerah. Maka, wajar PLBN sangat dinanti-nantikan masyarakat di perbatasan.
Dia pun berharap, pembangunan PLBN di Sungai Kelik dapat terealisasi di tahun ini. Mengingat begitu besar dampak yang akan ada nantinya.
“Harapan kita, 2018 sudah terealisasi,” katanya.
Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Sintang Melkianus meminta pemerintah untuk memperkuat sistem pengamanan dan keamanan di daerah perbatasan. Pasalnya, hingga kini daerah perbatasan masih sangat rentan dengan hal-hal yang negatif.
“Salah satunya perdagaangan obat-obatan yang masih saja marak. Bukan itu saja, masyarakat perbatasan masih ketergantungan pada produk Malaysia. Ini secara otomatis memperkuat posisi ringgit dibanding Rupiah,” kata Melkianus.
Contohnya di daerah Ketungau Hulu Kabupaten Sintang. Setiap hari warga lebih memilih menggunakan produk Malaysia ketimbang Indonesia.
“Di daerah perbatasan kita, ada dua mata uang yang berlaku. Dan rata-rata warga lebih menyukai mata uang asing dibandingkan dengan mata uang Rupiah,” jelasnya.
Menurut dia, menjadi tugas utama pemerintah pusat dan daerah, untuk menyediakan akses yang layak, sekaligus membuka keterisolasian daerah pedalaman perbatasan.
“Pemerintah wajib menyelesaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan kecamatan yang ada di Sintang. Keterisoliran daerah kita yang harus dipikirkan,” imbuhnya.
Dirinya berharap supaya pemekaran daerah perbatasan bisa menjadi skala prioritas pemerintah pusat. Sebab hingga saat ini semua persyaratan masih menunggu restu Mendagri, namun dirinya berharap ada jawaban secepatnya.
“Kondisi daerah dan masyarakatnya memang menuntut pemerintah pusat untuk segera memekarkan wilayah tersebut,” katanya.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang Heri Jambri mempertanyakan realisasi pembangunan border di wilayah perbatasan Sintang dengan Sarawak yang hingga kini belum ada kejelasan.
“Pembangunan border di Sintang itu gaungnya lebih dulu dari Badau. Tapi sampai hari ini saya belum melihat langkah pemerintah pusat yang mengarah untuk membangun border di Sungai Kelik. Sintang menjadi satu-satunya kabupaten perbatasan di Kalbar yang belum punya border,” kata Heri, dari Dapil Ketungau itu.
Dia mengungkapkan, pembangunan border di Kabupaten Sintang gaungnya sudah ada sejak tahun 80-an. Sintang pun saat itu sudah punya Pos Lintas Batas di Desa Jasa. Kantor Pos Lintas Batasnya juga ada. “Dulu pernah ada aktivitasnya di kantor tersebut. Setiap orang yang akan ke Malaysia diterbitkan kartu merah. Tapi sekarang sudah hilang ceritanya. Kantornya tidak difungsikan lagi,” ungkapnya.
Selain pembangunan border, Heri meminta pemerintah pusat segera membangun jalan dari Senaning ke Sintang yang kini berstatus “single”. Menurut dia, jalan sepanjang 206 km itu dari Sintang ke Jasa tidak mungkin dibebankan kepada pemerintah kabupaten untuk membangunnya. Pemprov pun tidak akan mampu.
“Jalan Sintang menuju Senaning itu harusnya jalan nasional, karena menuju perbatasan yang menjadi berada terdepan negara,” ujar dia.
Dia berharap pemerintah pusat segera membangun jalan ini karena menjadi urat nadi masyarakat perbatasan.