Sintang, Kalbar — Suasana ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sintang, Jumat (28/11/2025), terasa lebih padat dari biasanya. Deretan kursi terisi oleh para pejabat pemerintah daerah, anggota legislatif, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan yang hadir menyaksikan momen penting dalam siklus penganggaran tahunan: penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Sekitar pukul 10.00 WIB, palu sidang diketuk oleh Ketua DPRD Sintang, Indra Subekti, menandai dibukanya Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan III. Dari tempat duduknya, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala tampak mengangguk kecil, sementara Wakil Bupati Florensius Ronny dan Sekretaris Daerah Kartiyus duduk tenang mengikuti jalannya sidang.
Hari itu, keputusan besar diambil: APBD Sintang 2026 resmi disepakati sebesar Rp 1,9 triliun, jauh menyusut dari usulan awal Rp 2,3 triliun. Penyesuaian drastis ini terjadi akibat tekanan fiskal, terutama pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, kondisi yang tidak hanya dialami Sintang, tetapi juga berbagai daerah lain di Indonesia.
Namun di Sintang, dampaknya terasa lebih dalam. Sebab, di kabupaten yang luas wilayahnya mencapai lebih dari 21 ribu kilometer persegi dan sebagian besar masih mengandalkan infrastruktur dasar, setiap pengurangan anggaran berarti penundaan pembangunan yang sangat diharapkan masyarakat.
Dari jajaran anggota DPRD, suara paling lantang disampaikan oleh Erika Daegal Theola, legislator yang dikenal rajin turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat.
Usai sidang, Erika tidak menutupi rasa kecewanya. “Saya pribadi miris melihat APBD kita turun drastis. Jujur saja, saya bingung bagaimana menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan saya dengan anggaran yang begitu terbatas,” ucapnya.
Di kecamatan-kecamatan seperti Kecamatan Sintang, Ketungau, Dedai, atau daerah pedalaman lainnya, warga selama ini mengandalkan anggota DPRD untuk mendorong pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik pedesaan, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun tahun depan, sebagian besar aspirasi itu terancam tak bisa masuk dalam daftar program.
Menurut Erika, usulan masyarakat bukan sekadar permintaan, tetapi kebutuhan nyata di lapangan.
“Masyarakat kita bukan minta hal yang berlebihan. Mereka hanya ingin jalan yang bisa dilewati, jembatan yang aman, dan fasilitas dasar yang layak. Tapi dengan kondisi fiskal seperti ini, banyak yang harus ditunda,” katanya.
Erika menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh membuat pemerintah daerah kehilangan arah. Justru dalam situasi seperti ini, kata dia, kebijakan penganggaran harus semakin bijak dan tepat sasaran.
“Pemkab harus benar-benar mengutamakan pembangunan prioritas, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan berdampak pada kesejahteraan. Jangan sampai anggaran yang kecil ini malah habis untuk kegiatan yang tidak urgent,” tegasnya.
Di beberapa kecamatan, warga sudah menaruh banyak harapan pada tahun 2026. Salah satunya peningkatan jalan menuju sentra pertanian yang selama ini rusak parah. Para petani sawit, karet, padi ladang, hingga hortikultura, sering kali merugi karena ongkos angkut yang terlalu tinggi.
Sementara itu, di kawasan pinggiran Kota Sintang, kebutuhan drainase dan pengendalian banjir juga sangat mendesak. Banjir besar tahun 2021 dan 2022 masih menyisakan trauma, dan masyarakat berharap ada alokasi anggaran signifikan untuk pencegahan.
Namun dengan APBD yang turun menjadi Rp 1,9 triliun, pemerintah daerah harus kembali menata prioritas. Beberapa proyek yang awalnya direncanakan mungkin harus ditinjau ulang, bahkan ditunda.
Di sinilah kekhawatiran masyarakat mulai terlihat. “Kalau APBD turun, pembangunan mana yang duluan dihapus?” begitu pertanyaan yang sering muncul dalam diskusi warga.
Dengan sisa anggaran pembangunan yang terbatas, legislator seperti Erika merasa berada dalam posisi dilematis. “Kalau tidak disampaikan ke masyarakat, mereka marah karena merasa diabaikan. Tapi kalau disampaikan apa adanya, kita seperti memberi kabar buruk.” katanya. Erika berharap, ke depan tantangannya bukan hanya soal angka, tetapi soal bagaimana memastikan anggaran yang terbatas ini berdampak nyata.
“Kita harus bijak. Prioritaskan yang paling penting. Yang menyentuh masyarakat paling bawah. Pastikan anggaran kecil ini tidak terbuang sia-sia,” ujarnya mengakhiri.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran.
“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang duduk dalam Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang,” ujarnya di hadapan forum.
Pemangkasan TKD menjadi tantangan tersendiri. Dengan ruang fiskal yang semakin sempit, pemerintah daerah dipaksa untuk memilih program yang benar-benar prioritas. Di sinilah menurut Indra, pentingnya komitmen bersama agar APBD yang sudah disahkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“APBD ini merupakan komitmen bersama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat… mengedepankan asas kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan yang adil dan merata,” tegasnya.