DPRD Dorong Pemkab Sintang Kembangkan Sektor Peternakan

Sintang, Kalbar – Kabupaten Sintang yang merupakan kabupaten terluas ketiga di Kalbar, memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sektor peternakan. Tapi sayangnya sektor peternakan masih terbilang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kusnadi, yang menilai sektor peternakan perlu digarap secara lebih sistematis dan visioner.

“Kabupaten Sintang punya lahan yang luas, sumber daya pendukung peternakan juga tersedia. Tinggal bagaimana potensi ini dioptimalkan,” ujarnya. Namun di balik potensi itu, Kusnadi mengungkapkan kenyataan lain, Sintang sebenarnya masih minim peternakan sapi, kambing, dan ayam dalam jumlah besar. Sebagian besar peternak hanya memelihara dalam skala rumah tangga dengan memiliki beberapa ekor sapi, beberapa puluh ayam, atau belasan ekor kambing.

Kondisi ini membuat produksi daging lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar Sintang sendiri, terlebih untuk kebutuhan antarwilayah.

Secara geografis, Sintang sangat ideal untuk pengembangan peternakan. Lahan padang rumput untuk sapi tersedia luas. Tanaman semak dan limbah pertanian yang melimpah bisa menjadi pakan kambing. Lingkungan pedesaan yang tenang dan jauh dari polusi cocok untuk pengembangan ayam kampung maupun ayam broiler. Bahkan, untuk ternak babi, sejumlah desa telah memiliki tradisi yang kuat sejak lama.

Namun seluruh potensi ini belum berkembang optimal. Populasi sapi, kambing, dan ayam masih rendah, kalah jauh dibanding beberapa kabupaten lain di Kalimantan Barat. Banyak desa yang seharusnya bisa menjadi sentra ternak masih bergantung pada praktik peternakan tradisional.

Sebagian besar masyarakat memelihara ternak hanya sebagai tabungan jangka panjang, bukan sebagai usaha produktif yang dikelola secara serius. Di sisi lain, belum ada program besar dan berkelanjutan dari pemerintah untuk memperluas populasi ternak melalui penyediaan bibit unggul dan pendampingan.

Menurut Kusnadi, salah satu alasan mengapa peternakan di Sintang belum berkembang adalah kurangnya penerapan teknologi. Banyak peternak masih mengandalkan pakan alami seadanya dan pola pemeliharaan lepas, tanpa manajemen kesehatan yang memadai.

“Sekarang ini penggunaan teknologi modern sudah menjadi kebutuhan. Teknologi membantu kerja lebih efisien dan menjaga kualitas produk,” tegasnya.

Teknologi sederhana sebenarnya sudah cukup untuk membawa perubahan besar, seperti pakan fermentasi untuk meningkatkan bobot sapi dan kambing, sistem kandang tertutup untuk ayam broiler, inkubator modern untuk tetas telur ayam kampung, pengolahan limbah ternak babi agar tidak mencemari lingkungan, sistem pencatatan digital untuk memantau kesehatan ternak.

Namun, tanpa pelatihan dan pendampingan yang intensif, peternak tidak akan berani mencoba hal baru. Kendala lainnya adalah pemasaran dan distribusi. Kusnadi menyebut, meski jumlah ternak masih minim, harga tetap tidak stabil karena rantai distribusi belum terbangun dengan baik. Peternak sering terpaksa menjual sapi atau ayam dengan harga murah kepada pengepul karena sulit membawa produk ke pasar kota akibat kondisi jalan yang rusak.

“Pemerintah harus hadir dalam pemasaran dan distribusi agar produk lokal bisa bersaing,” ujarnya.

Ia menilai bahwa daging sapi, ayam kampung, telur, hingga produk olahan berbasis kambing sebenarnya bisa menjadi komoditas unggulan daerah. Namun selama jaringan pasar tidak diperkuat, peternak tidak akan terpacu meningkatkan skala usaha.

Pada saat yang sama, masuknya produk daging dari luar daerah membuat harga lokal sulit bersaing. Itulah sebabnya, meskipun kebutuhan pasar tinggi, jumlah peternakan sapi, kambing, dan ayam di Sintang tetap tidak meningkat secara signifikan.

Bagi Kusnadi, pembangunan peternakan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial.

Pertama, penyediaan bibit unggul. Pemerintah harus memulai program besar penambahan populasi sapi, kambing, dan ayam. Bibit yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Kedua, pelatihan berkelanjutan. Pelatihan harus diberikan secara terjadwal dengan mengajarkan teknik modern yang mudah diterapkan. Fokus pelatihan harus berbeda untuk setiap komoditas, misalnya manajemen kandang sapi yang efisien, strategi penggemukan kambing, atau teknik produksi ayam petelur. Ketiga, infrastruktur. Jalan rusak di daerah pedalaman langsung berdampak pada harga ternak. Pemerintah harus memperkuat akses menuju sentra peternakan agar distribusi lancar. Keempat, permodalan. Peternak kecil membutuhkan dukungan modal, terutama untuk memperbesar populasi ternaknya. Kredit usaha rakyat sektor peternakan harus diperluas, dan koperasi peternak harus difungsikan kembali. Kelima, hilirisasi. Sintang tidak bisa hanya menjual ternak hidup. Harus ada industri kecil menengah yang mengolah daging menjadi produk bernilai tinggi seperti abon, dendeng, sosis, telur asin, hingga pupuk organik dari limbah ternak.

Dengan potensi lahan yang besar dan pengalaman masyarakat dalam memelihara berbagai jenis ternak, Sintang sebenarnya memiliki peluang menjadi sentra peternakan di Kalimantan Barat. Namun hal itu hanya dapat terwujud jika pemerintah daerah menjadikan peternakan sebagai salah satu program prioritas.

Kusnadi optimistis bahwa transformasi sektor peternakan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dengan manajemen yang tepat, populasi sapi, kambing, ayam, dan bahkan babi bisa meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

“Dengan strategi yang tepat, hasil pertanian dan peternakan tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam daerah, tetapi bisa menjadi komoditas unggulan antarwilayah,” pungkasnya.

Sebuah harapan yang kini menunggu keseriusan pemerintah. Di balik suara ayam yang terdengar di pagi hari dan lenguhan sapi di ladang-ladang kecil, Sintang menyimpan potensi besar yang masih menunggu untuk digarap. Jika langkah nyata diambil, masa depan peternakan di Bumi Senentang dapat berubah menjadi kekuatan ekonomi baru bagi seluruh masyarakatnya.

SebelumnyaJalan Sebagai Nadi Ekonomi
Selanjutnya Sinergi Kepala Desa dan BPD untuk Membangun Desa