Sintang, Kalbar — Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Vaulinus Lanan, legislator Partai Gerindra yang kini mengemban amanah sebagai wakil rakyat periode 2024–2029 menegaskan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Sintang, ia tetap menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama.
Lahir dari Dapil Sepauk–Tempunak, dua kecamatan dengan sebaran desa yang sangat bergantung pada akses darat, Vaulinus memahami betul bahwa kualitas jalan menentukan langsung perputaran ekonomi masyarakat. Baginya, infrastruktur bukan sekadar proyek tahunan, melainkan urat nadi ekonomi daerah.
“Infrastruktur jalan yang rusak pasti akan jadi perhatian saya. Itu akses vital, penopang ekonomi. Jadi harus jadi konsen utama kita,” tegas Vaulinus usai mengikuti rapat paripurna DPRD Sintang.
Vaulinus mencontohkan komoditas jengkol yang kerap menjadi primadona musiman masyarakat di Sepauk dan Tempunak. Ketika musim jengkol tiba, suplai dari wilayah ini bukan hanya dipasarkan di sekitar Sintang, tetapi juga dikirim hingga ke Jakarta. Namun, pendapatan petani sangat bergantung pada kondisi infrastruktur.
“Kalau jalannya bagus, otomatis selisih hartanya tidak terbuang di transportasi. Banyak komoditi kita ini dibutuhkan luar daerah. Jadi mobilisasi barang itu sangat tergantung kondisi jalan,” jelasnya.
Berdasarkan catatan BPS Kalbar, lebih dari 60 persen pergerakan barang antarkecamatan di wilayah timur Kalimantan Barat mengandalkan moda darat, termasuk Sintang. Dengan demikian, kerusakan jalan akan langsung menurunkan efisiensi distribusi dan memengaruhi harga komoditas di tingkat petani.
Hingga tahun 2025, kondisi jalan kabupaten di Sintang masih menyimpan pekerjaan rumah besar. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, Musrenbang 2024, dan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, tercatat, total Panjang Jalan Kabupaten Sintang: ±1.384 km. Dari total panjang jalan tersebut, jalan kondisi baik 312 km (22,5%), kondisi sedang 238 km (17,2%), kondisi rusak 416 km (30,1%) dan kondisi rusak berat 418 km (30,2%). Artinya, lebih dari 60% jalan kabupaten di Sintang pada 2025 masih berada dalam kategori rusak dan rusak berat, yaitu 834 km. Ini menjadi salah satu persentase kerusakan jalan tertinggi di Kalimantan Barat.
Masih menurut data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Sepauk dan Tempunak menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi. Di Kecamatan Sepauk, dari sekitar 212 km jalan kabupaten, lebih dari 140 km dalam kondisi rusak dan rusak berat. Sedangkan Kecamatan Tempunak, dari total ±178 km, sekitar 110 km mengalami kerusakan signifikan.
Vaulinus menyebut bahwa Jalan Lintas Saran akan menjadi fokus utamanya. Ruas ini menjadi jalur vital penghubung desa-desa penghasil karet, sawit, pinang, pisang, dan jengkol.
“Ini akan jadi fokus utama. Jika bicara di Kecamatan Sepauk, ada tiga titik yang sangat perlu perhatian,” ujarnya.
Tiga ruas itu adalah, yaitu Manis Raya – SKPH yang menjadi pusat mobilitas masyarakat, juga jalur distribusi hasil perkebunan. SKPC – Simpang Paoh, jalur utama yang kerap menjadi rute angkutan barang hasil pertanian. Ruas Penyangkak, meski sebagian jalan perusahaan, jalur ini menjadi alternatif penting ketika jalur utama rusak.
“Tiga ruas ini harus diperhatikan. Jangan menunggu sampai aktivitas masyarakat lumpuh,” tegasnya. Kerusakan jalan bukan hanya masalah kenyamanan, tetapi menyebabkan kerugian ekonomi nyata. Berdasarkan kajian Bappeda Sintang dan BPS (2023–2025), disebutkan bahwa biaya logistik meningkat 20–35% pada musim hujan di jalan rusak. Harga jual komoditas pertanian dapat turun 10–25% karena biaya angkut tinggi. Rata-rata kendaraan pengangkut mengalami perawatan lebih sering, meningkatkan biaya operasional hingga 40%.
Waktu tempuh beberapa desa di Sepauk bertambah 2–4 jam akibat kondisi jalan berlubang atau berlumpur. Meski tantangannya besar, Vaulinus memahami bahwa perbaikan jalan harus dilakukan dengan perencanaan anggaran yang kuat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan perusahaan yang memanfaatkan jalan publik.
“Pemerintah harus hadir memastikan jalan terpelihara. Tapi dunia usaha juga harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya.
Di tengah kompleksitas masalah infrastruktur Sintang, masyarakat Sepauk dan Tempunak kini menaruh harapan kepada wajah baru seperti Vaulinus Lanan. Jalan bukan hanya penghubung desa dan kota, tetapi juga penghubung harapan, pertumbuhan, dan masa depan.
“Tidak ada toleransi soal infrastruktur. Ini untuk ekonomi rakyat. Maka harus diutamakan,” tutupnya.
