Sintang, Kalbar — Di ujung timur Kabupaten Sintang, terdapat kawasan yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah perbatasan ini bukan hanya menyimpan potensi sumber daya alam dan budaya, tetapi juga menyimpan harapan besar warganya untuk merasakan pembangunan yang setara dengan wilayah lain di Indonesia. Harapan itulah yang kini kembali disuarakan oleh anggota DPRD Kabupaten Sintang, Jimi Manopo, putra asli Desa Sumber Sari, Kecamatan Ketungau Tengah.
Sebagai legislator yang lahir dan besar di wilayah perbatasan, Jimi memahami betul denyut kebutuhan masyarakat, terutama mengenai pemenuhan infrastruktur dasar. Dari sejumlah persoalan yang masih membayangi masyarakat perbatasan, listrik negara menjadi salah satu yang paling mendesak untuk dipenuhi. Bahkan hingga kini, masih banyak desa di perbatasan yang belum merasakan akses listrik dari PLN.
“Pemenuhan listrik negara di daerah perbatasan akan terus kita dorong,” tegas Jimi Manopo. Ia mengatakan, listrik bukan hanya soal terang di malam hari, tetapi fondasi bagi pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga keamanan di kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut.
Politisi PDI Perjuangan ini tak menampik bahwa urusan kelistrikan bukan berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan listrik, karena sepenuhnya merupakan urusan pemerintah pusat.
“Listrik ini kan kewenangan pusat. Untuk mendorong pemenuhan listrik ini, kita akan berupaya mengkomunikasikan ke pusat, bisa lewat PLN setempat atau wakil kita dari dapil Kalimantan Barat yang ada di DPR RI,” jelas Jimi.
Meski kewenangannya terbatas, semangat memperjuangkan hak masyarakat tak pernah surut. Jimi menegaskan bahwa para legislator daerah tetap memiliki peran strategis sebagai penyambung aspirasi masyarakat, terutama dalam memastikan pusat memahami urgensi pembangunan di kawasan perbatasan.
Kawasan perbatasan Kabupaten Sintang terdiri dari dua kecamatan besar, yakni Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah. Masing-masing memiliki 29 desa, sehingga total terdapat 58 desa yang berada persis di garis depan negara.
Namun kondisi kelistrikan di wilayah tersebut masih jauh dari optimal. Berdasarkan data Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Sintang, hanya 31 persen atau 18 desa yang telah menikmati listrik PLN. Sisanya, sebanyak 40 desa atau 69 persen, hingga kini masih belum tersentuh listrik negara.
Artinya, lebih dari setengah masyarakat di kawasan perbatasan Sintang masih mengandalkan genset, lampu tenaga surya sederhana, atau bahkan hidup dalam gelap pada malam hari. Kondisi ini jelas berbanding jauh dengan wilayah lain yang sudah menikmati layanan listrik stabil sejak bertahun-tahun lalu.
Di banyak desa perbatasan, guru masih mengoreksi tugas siswa dengan penerangan seadanya. Anak-anak belajar di bawah cahaya lampu minyak atau lentera tenaga surya yang tidak selalu terang. Kondisi ini membuat proses belajar mengajar jauh dari ideal.
Secara ekonomi, para pelaku usaha mikro sulit mengembangkan kegiatan produktif yang membutuhkan listrik, seperti penggilingan, usaha makanan, atau penyimpanan bahan pangan. Sementara di bidang kesehatan, fasilitas layanan dasar seperti Puskesmas Pembantu sering tidak memiliki daya listrik memadai untuk menyalakan alat kesehatan atau menyimpan vaksin.
Ketika malam tiba, desa-desa tanpa listrik juga menghadapi tantangan keamanan. Jalan gelap, rumah tanpa penerangan, dan potensi aktivitas ilegal seperti penyelundupan lebih sulit diawasi di area perbatasan.
“Listrik itu bukan hanya untuk lampu. Itu kunci perkembangan ekonomi, pendidikan, dan tentu saja keamanan di kawasan perbatasan,” tegas Jimi.
Untuk menjawab persoalan ini, Jimi berkomitmen melakukan advokasi intensif ke pemerintah pusat. Komunikasi dengan PLN wilayah, kementerian terkait, hingga legislator DPR RI dari dapil Kalimantan Barat akan diperkuat agar program elektrifikasi perbatasan dapat dipercepat.
“Kita tidak boleh berhenti menyuarakan ini. Perbatasan adalah wajah depan negara, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus dari pusat,” ujarnya.
Selain itu, Jimi menilai bahwa program energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS terpusat dan PLTS komunal bisa menjadi solusi sementara bagi desa yang secara geografis sulit dijangkau jaringan PLN. Namun, ia menegaskan bahwa listrik negara tetap harus menjadi prioritas utama bagi wilayah perbatasan.