Sintang, Kalbar — Kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sintang masih sangat besar pada 2025. Di tengah peningkatan kebutuhan hunian layak dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum merata, DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah pusat bisa membantu Kabupaten Sintang memperbanyak program bedah rumah dan mempercepat realisasi listrik masuk desa untuk wilayah yang masih gelap pada malam hari.
Anggota DPRD Sintang, Kusnadi, menegaskan bahwa program bedah rumah masih menjadi kebutuhan mendesak, karena banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Sintang mengajukan lebih banyak usulan program bedah rumah baik melalui APBD, bantuan pemerintah pusat, maupun program kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga kemanusiaan.
“Program bedah rumah tidak layak huni sangat baik sekali untuk membantu warga yang tidak mampu. Program seperti ini sekaligus mencegah tumbuhnya permukiman kumuh,” ujar Kusnadi.
Menurut dia, pemerintah tidak hanya perlu menambah kuota bedah rumah, tetapi juga memperkuat pendataan RTLH agar bantuan tepat sasaran. Hal ini penting karena banyak warga yang sebenarnya sangat membutuhkan, namun belum terjaring dalam daftar penerima bantuan.
Meski pemerintah telah menjalankan program bedah rumah setiap tahun, jumlah RTLH di Kabupaten Sintang masih tergolong tinggi. Berdasarkan dokumen perencanaan daerah 2023–2026 dan penyisiran sejumlah sumber pemerintah, diperkirakan backlog RTLH di Kabupaten Sintang pada 2025 masih berada pada kisaran ribuan unit, tersebar di hampir seluruh kecamatan, terutama daerah pedalaman dan wilayah terdampak banjir.
Di sejumlah desa, rumah warga masih memiliki dinding papan lapuk, atap bocor, dan lantai tanah. Banyak rumah tidak memiliki sanitasi layak, bahkan sebagian masih belum terjangkau listrik PLN.
Meski angka resmi per kecamatan tidak dipublikasikan secara luas, estimasi internal Pemkab Sintang menyebut bahwa kebutuhan program bedah rumah setiap tahun jauh lebih besar dibanding jumlah bantuan yang bisa difasilitasi melalui APBD. Program pusat seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bantuan provinsi hanya mampu menutup sebagian kecil kebutuhan tersebut.
Sementara itu, sejumlah kecamatan seperti Kayan Hilir, Kayan Hulu, Ambalau, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu dan Ketungau Hilir masih menjadi daerah dengan kebutuhan renovasi rumah paling tinggi, terutama di daerah bantaran sungai yang setiap tahun terdampak banjir.
Pada 2024–2025, Dinas Perkim Sintang telah melakukan pendataan dan mengalokasikan anggaran untuk bedah rumah, termasuk melalui skema bantuan stimulan. Namun kemampuan anggaran daerah masih menjadi kendala utama. Setiap unit rumah membutuhkan antara Rp 17 juta hingga Rp 35 juta untuk perbaikan dasar, tergantung kondisi kerusakan dan lokasi.
Program BSPS dari pemerintah pusat juga menyasar Sintang setiap tahun, namun jumlahnya berfluktuasi dan tidak selalu memenuhi kebutuhan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, bantuan BSPS di Sintang berkisar mulai dari puluhan hingga ratusan unit per tahun.
Selain mendorong percepatan program bedah rumah, Kusnadi juga meminta Pemkab Sintang memprioritaskan listrik masuk desa bagi wilayah yang hingga kini belum dialiri jaringan PLN.
Beberapa desa di pedalaman Sintang masih mengandalkan genset pribadi, lampu tenaga surya skala kecil, atau bahkan tanpa penerangan sama sekali pada malam hari. Kondisi ini berpengaruh langsung pada kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi.
“Masih ada desa yang belum terang. Pemerintah harus mendorong percepatan agar desa-desa tersebut bisa menikmati listrik layak,” tegas Kusnadi.
Menurutnya, desa yang telah menikmati listrik akan memiliki peluang ekonomi lebih luas, mulai dari usaha kecil, kegiatan pendidikan di malam hari, hingga mendukung fasilitas umum seperti posyandu, sekolah, dan ruang serbaguna desa.