Sintang, Kalbar – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang, Santosa, kembali menegaskan pentingnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Sintang untuk secara proaktif meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan pada masyarakat harus selalu optimal,” tegas Santosa.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat kini menuntut layanan pemerintah yang semakin efisien, sederhana, dan mudah diakses. Contohnya, kemudahan memperoleh informasi resmi dari pemerintah melalui aplikasi mobile.
“Pelayanan jangan bertele-tele,” tambahnya. Ia menekankan bahwa efisiensi adalah kunci utama dalam setiap interaksi pemerintah dengan masyarakat, termasuk pengurangan waktu antrean yang selama ini sering dikeluhkan.
Masih kata Santosa, lebih menyukai layanan yang cepat dan tidak berbelit, mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak hanya efektif, tetapi juga menyenangkan.
Menurut Santosa, pelayanan publik yang baik dan bebas dari maladministrasi merupakan cerminan komitmen transparansi pemerintah daerah. Masyarakat kini tidak hanya mengharapkan pelayanan berkualitas, tetapi juga akses terbuka terhadap informasi.
Contohnya, penyediaan laporan kegiatan anggaran melalui portal online memberikan bukti transparansi dari pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat akan merasa lebih puas ketika informasi anggaran disajikan dengan jelas dan transparan.
Karena itu, Pemkab Sintang dituntut untuk meningkatkan kapasitas pegawai. “Kualitas SDM adalah kunci utama untuk meningkatkan pelayanan publik. Tanpa standar yang jelas, Pemkab Sintang akan menghadapi tantangan besar dalam menciptakan tata kelola yang baik,” ujarnya.
Peningkatan kualitas pelayanan dapat mendorong kenaikan kepercayaan publik. Hal ini menggambarkan besarnya dampak dari pelayanan yang efektif.
Santosa menegaskan bahwa wajah pemerintahan sesungguhnya tercermin dari kualitas layanan publiknya. Saat ini, warga menuntut pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. “Masyarakat menginginkan proses perizinan usaha yang tidak lagi memakan waktu berbulan-bulan,” katanya.
Transformasi dari birokrasi yang kaku menuju sistem yang lincah, sederhana, dan mudah dipahami kini menjadi keharusan. Digitalisasi layanan publik lebih disukai masyarakat dibanding metode konvensional.
“Kinerja optimal pemerintah daerah dalam pelayanan publik berpengaruh langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat,” kata Santosa. Layanan perizinan, administrasi kependudukan, kesehatan, hingga pendidikan yang efisien membuat masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah.
Optimalisasi kinerja pelayanan publik adalah proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen, inovasi, dan kolaborasi. “Dengan mengintegrasikan transformasi digital, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kapasitas ASN, serta keterbukaan terhadap masukan publik, kita dapat membangun birokrasi yang cepat, efisien, dan benar-benar melayani,” ujar Santosa.
“Upaya-upaya ini tidak hanya menghadirkan kemajuan bagi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga, yang merupakan tujuan utama dari seluruh inisiatif ini,” pungkasnya.