Sintang, Kalbar — Kabupaten Sintang menghadapi tantangan besar dengan pemotongan anggaran yang signifikan, mencapai Rp388 miliar. Keadaan ini memaksa pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan infrastruktur vital tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Realisasi PAD Sintang selama ini tergolong rendah, menciptakan kekhawatiran tidak terealisasikan program pembangunan. Dalam menghadapi berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) di tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Sintang dituntut untuk berpikir lebih kreatif dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah. Wakil Ketua DPRD Sintang, Sandan, menilai bahwa keragaman potensi, seperti pesona alam yang memikat, kekayaan budaya yang mendalam, dan peluang pariwisata yang melimpah, dapat menjelma menjadi penyumbang PAD yang signifikan. Sayangnya, banyak dari potensi tersebut masih terabaikan dan belum sepenuhnya dimanfaatkan.
“Sektor pariwisata, jika dikelola dengan serius, dapat berfungsi sebagai mesin pendapatan baru yang kuat. Begitu juga dengan pajak hotel dan restoran dan coffeeshop yang mulai menjamur di Kota Sintang dapat menjadi sumber PAD,” katanya.
Sandan menekankan pentingnya perhatian yang tepat pada sektor ini. Ia menegaskan perlunya peningkatan PAD sebagai prioritas utama agar ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi dapat berkurang secara signifikan. Ketergantungan Sintang pada APBN dan dukungan Pemprov Kalbar yang menyokong hingga 90% dari total anggaran bisa menjadi bumerang. Tanpa langkah nyata untuk memperkuat PAD, sejumlah pelayanan publik strategis terancam mengalami hambatan. “Program pendidikan dan layanan kesehatan bisa terganggu, terutama bila terjadi pemangkasan anggaran hingga 30% pada sektor-sektor yang sangat diperlukan tersebut,” tegas Sandan dengan nada serius, menyoroti dampak nyata dari pemotongan anggaran ini.
Pemotongan Rp388 Miliar Mengubah Arah APBD 2026. Dalam konteks ini, Kepala Bappeda Sintang, Kurniawan, menjelaskan bahwa keputusan menteri terbaru menempatkan Sintang sebagai salah satu daerah dengan pemotongan anggaran terbesar, sebuah angka yang mencengangkan, yaitu sebesar Rp388 miliar dari total anggaran Pemkab Sintang. “Pemotongan sebesar itu sangat berpengaruh pada struktur APBD 2026. Belanja modal dan operasional diprediksi akan anjlok hingga 40%. RKPD dan KUA-PPAS yang sudah disusun bersama DPRD harus direvisi secara signifikan,” ungkapnya. APBD 2026 akan menjadi yang pertama dalam periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati baru. Sejumlah program prioritas telah direncanakan, termasuk rehabilitasi jalan yang dalam kondisi memprihatinkan, perbaikan jembatan yang terbengkalai, dan pembangunan infrastruktur strategis yang sangat diharapkan sesuai dengan arah RPJPD. Namun, pemangkasan anggaran ini membuat banyak program penting terancam tertunda, menciptakan rasa ketidakpastian di kalangan masyarakat. Kurniawan menegaskan perlunya penyesuaian target pembangunan agar tetap realistis dengan kemampuan keuangan daerah. Ia memperkirakan belanja modal bisa merosot lebih dari 60%. “Prioritas utama saat ini adalah belanja pegawai dan operasional pemerintahan. Setelah itu, baru kita bisa melihat kemungkinan alokasi anggaran untuk pembangunan,” ujarnya. Penurunan belanja modal ini berpotensi menghambat berbagai proyek fisik yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pengaspalan jalan yang menjadi urat nadi mobilitas sehari-hari. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Pemkab Sintang untuk tetap memenuhi janji pembangunan yang telah disampaikan kepada publik.