Pemprov Kalbar Percepat Pembangunan Untuk Kawasan Tertinggal

82

Pontianak, Kalbar – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson memimpin Forum Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (BPBD Prov Kalbar) secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa, (15/2).

Kegiatan yang merupakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Forum BPPD di seluruh Prov Kalbar ini mengambil tema Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Menuju Zero Desa Tertinggal.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengatakan, sebagaimana diketahui wilayah perbatasan suatu negara memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional,sebab wilayah perbatasan mempunyai peranan penting bagi kedaulatan negara. Sehingga, pembangunan kawasan perbatasan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.
“Provinsi Kalbar merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Garis batas negara membentang sepanjang 972 Km, melintasi 40 desa dalam 14 kecamatan lini 1 perbatasan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, dibeberapa kabupaten Kalbar yang memiliki perbatasan negara yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.  Dimana sepanjang garis perbatasan tersebut terdapat 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di wilayah perbatasan Kalbar dengan 32 kampung di Sarawak,Malaysia.
“Sebagian besar wilayah perbatasan Kalbar merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang terbatas dari letak geografisnya. Untuk itu, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam RPJMD Kalbar 2018-2023,” ujarnya.

Dia berharap, bahwa visi pembangunan Kalimantan Barat yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalbar melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Harapan kita untuk menjadikan kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera sebagai cerminan wilayah Indonesia di mata Internasional dapat terwujud sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan,” harapnya.