Sintang, Kalbar – Ratusan kilometer dari pusat Kabupaten Sintang, tersimpan sebuah cerita lama yang tak kunjung mendapat akhir bahagia, rusaknya ruas jalan dari Tebidah menuju Kecamatan Serawai. Bagi masyarakat di hulu Sungai Melawi itu, jalan bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan nadi utama pergerakan ekonomi, pendidikan, hingga urusan kesehatan. Namun bertahun-tahun, nadi itu berdenyut lemah.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Rudy Andryas, yang berasal dari Daerah Pemilihan Serawai–Ambalau, mengungkapkan keprihatinannya. Dengan nada yang telah lama diselimuti rasa kecewa, ia menyebut kondisi jalan tersebut sebagai “sangat memprihatinkan”, bahkan di beberapa titik menurutnya sudah layak disebut rusak parah. Lumpur yang menganga, jalan yang terbelah genangan, hingga jembatan darurat yang hanya bertahan oleh kayu-kayu seadanya telah menjadi pemandangan akrab bagi warga yang harus bepergian menggunakan jalur darat.
Rudy menegaskan bahwa usulan pembangunan jalan ini bukan sekali dua kali ia bawa ke meja pemerintah. Sudah berkali-kali, bahkan setiap tahun, hal itu diupayakan masuk dalam prioritas pembangunan. Namun setiap kali hasilnya sama: tidak ada anggaran.
“Itu ruas jalan provinsi. Kalau mengusulkan, sudah sangat sering. Tapi kendalanya selalu tidak ada anggaran, sehingga pembangunannya tidak bisa terwujud,” kata Rudy saat ditemui di Gedung DPRD Sintang.
Jawaban yang berulang ini membuat masyarakat semakin kehilangan harapan. Bagi mereka, perbaikan jalan bukan lagi tentang kenyamanan perjalanan, tetapi tentang keterhubungan sebuah kecamatan yang selama ini seolah berada di luar prioritas pembangunan provinsi.
Secara teori, perjalanan darat dari Sintang menuju Serawai dapat ditempuh dalam waktu empat jam jika jalannya layak. Tentu itu bukan angka ideal, mengingat medan geografis Kalimantan yang penuh perbukitan dan rawa. Namun empat jam adalah waktu yang masih dapat diterima untuk masyarakat yang harus menjenguk keluarga, mengantar hasil panen, atau membawa pasien ke rumah sakit.
Kenyataannya? Waktu tempuh itu kini lebih mirip mimpi. Dalam kondisi jalan seperti sekarang, perjalanan bisa dua kali lipat lebih lama. Bahkan tidak jarang, mobil harus berhenti total karena terjebak lumpur pekat sepanjang puluhan meter.
“Maka banyak orang memilih melalui jalur sungai walaupun harganya mahal. Karena capek melewati jalan rusak. Sudah capek, nyampainya juga lama,” ungkapnya.
Jalur sungai menjadi penyelamat sekaligus masalah. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika air pasang atau musim hujan, akses air justru menjadi pilihan paling efektif. Motor air dan kapal kayu masih menjadi andalan warga Serawai dan Ambalau untuk menuju Tebidah atau kembali ke kampung halaman.
Namun akses yang mudah ini datang dengan harga yang mahal. Biaya operasional kapal motor sangat tinggi. “Bayangkan saja, kalau dengan kapal motor memerlukan ratusan liter BBM untuk sekali jalan. Ditambah lagi harga BBM sekarang sudah naik,” ujar Rudy.
Situasi ini menciptakan efek domino terhadap ekonomi masyarakat. Harga bahan pokok di wilayah hulu meningkat signifikan karena distribusi mengandalkan jalur air yang mahal. Beras, minyak goreng, gula, hingga kebutuhan harian lainnya bisa melonjak dua hingga tiga kali lipat dibandingkan harga di kawasan perkotaan Sintang.
Ketika biaya angkut tinggi, pemilik kapal akan menyesuaikan harga. Pedagang pun terpaksa menaikkan harga jual. Pada akhirnya, masyarakat kecil yang paling terpukul. Infrastruktur yang buruk membuat hidup mereka jauh lebih mahal dibandingkan masyarakat lain yang tinggal lebih dekat ke pusat pemerintahan.
Sebenarnya ada satu jalan alternatif dari Tebidah menuju Serawai. Jalan itu dimiliki sebuah perusahaan perkebunan. Secara fisik, jalan tersebut lebih layak dilewati kendaraan karena dibangun untuk mobilisasi operasional perusahaan. Namun aksesnya terbatas dan tidak selalu diperbolehkan untuk umum.
“Kemarin Disperindag bawa dua truk barang untuk operasi pasar melewati jalan perusahaan, itu sekitar empat jam baru sampai. Karena jalan negara tidak bisa dilewati. Kalau kemarin dipaksakan lewat situ bisa seharian bahkan tidak sampai,” katanya.
Kebergantungan pada jalan perusahaan ini menunjukkan betapa strategis sekaligus rentannya akses darat menuju Serawai. Jika suatu saat perusahaan melarang penggunaan jalan tersebut, maka masyarakat benar-benar tidak memiliki alternatif.
Sebagai wakil rakyat, Ia mengaku tidak akan berhenti bersuara. Ia berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian serius, bukan hanya karena keluhan yang terus datang, tetapi karena jalan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi negara.
“Kalau soal keluhan, masyarakat mana yang tidak mengeluhkan jalan rusak. Maka kita berharap pemerintah dapat mewujudkan keinginan masyarakat itu,” pungkasnya.
Ruas jalan Tebidah–Serawai bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah simbol kesejahteraan yang tertunda. Setiap lubang yang menganga adalah representasi keluhan masyarakat. Setiap genangan lumpur adalah gambaran nyata ketimpangan pembangunan. Dan setiap kilometer jalan yang tak tersentuh perbaikan adalah bagian dari cerita panjang tentang daerah yang terus menunggu giliran.
Dalam diamnya hutan-hutan Kalimantan, masyarakat Serawai dan Ambalau terus berharap. Mereka tidak meminta jalan mulus yang menyerupai tol. Mereka hanya ingin jalan yang bisa dilewati tanpa rasa takut, tanpa kelelahan yang tak masuk akal, dan tanpa biaya hidup yang melonjak hanya karena akses mereka terisolasi.
Selama suara itu terus disuarakan, harapan itu tidak akan padam. Dan suatu hari, mungkin perjalanan empat jam itu bukan lagi sekadar angka dalam hitungan, tetapi kenyataan yang bisa dinikmati semua warga Serawai.