Sintang, Kalbar — Pagi itu, di ruang rapat Komisi A gedung DPRD Kabupaten Sintang, Ketua Komisi A DPRD Sintang, Santosa, duduk dengan ekspresi serius. Sorot matanya menggambarkan kegelisahan yang sama dirasakan banyak orang: bagaimana Sintang bertahan di tengah kabar pemangkasan anggaran dari pusat?
“Pemkab Sintang harus berani melakukan terobosan,” ujarnya pada wartawan.
“Pemkab Sintang tidak bisa terus bergantung pada transfer APBN. Ruang gerak Pemkab Sintang untuk membangun jadi sempit,” katanya.
Kata-katanya bukan tanpa alasan. Kabupaten ini memiliki begitu banyak potensi yang, jika disentuh dengan sentuhan kreatif, bukan hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Dari sungai-sungai yang membentang hingga potensi wisata alam dan budaya, dari geliat UMKM hingga produk pertanian lokal, semuanya seolah menunggu disentuh dengan lebih visioner.
Santosa menilai, Sintang bukan daerah kecil tanpa peluang. Di pesisir sungainya, kehidupan ekonomi tumbuh dari pasar tradisional hingga kerajinan tangan. Di daerah pedalamannya, UMKM terus berjuang mencipta ruang. Namun, selama ini, PAD masih berkutat pada pola lama, yaitu pajak dan retribusi.
“Pajak dan retribusi memang penting,” kata Santosa, tapi jangan sampai membebani masyarakat. Terpenting adalah bagaimana pemerintah mendorong pertumbuhan sektor riil dan memudahkan investasi.”
Ia berbicara mengenai event pariwisata dan olahraga. Dua sektor yang menurutnya bisa menjadi game changer. Bayangkan sebuah event olahraga nasional digelar di Sintang akan mendatangkan ribuan atlet, hotel penuh, rumah makan sibuk, pedagang lokal kebanjiran pembeli. Denyut ekonomi meningkat dan PAD ikut bergerak.
Santosa menyadari bahwa Sintang tidak perlu memulai semuanya dari nol. Ada peta jalan yang sudah ditempuh daerah lain. Ia menyebut Semarang, yang membangun sistem air minum melalui KPBU; Madiun, yang memasang penerangan jalan senilai Rp100 miliar tanpa APBD; hingga Samarinda, yang membangun RSUD dengan dana alternatif mencapai Rp1,1 triliun. Bahkan Bogor membangun museum lewat dukungan filantrop lokal.
“Semua itu contoh nyata. Sintang juga bisa jika mau membuka pintu inovasi,” tegasnya.
Salah satu ide paling menjanjikan adalah investor day. Dalam konsep itu, Sintang memperkenalkan potensi terbaiknya kepada para investor mulai dari wisata, perkebunan, hingga industri kreatif. Jika investor masuk, pajak daerah meningkat, lapangan kerja terbuka, dan ekonomi masyarakat bisa bergerak lebih cepat.
Kegelisahan Santosa sebagai seorang legislator ini bukan tanpa sebab, ia gelisah karena mendengar dari Kantor Sekretariat Daerah Sintang. Sekda Kartiyus mengungkapkan bahwa APBD Sintang tahun 2026 akan dipangkas Rp388 miliar oleh pemerintah pusat.
“Kami sudah mendapatkan data resminya,” katanya. “Dana transfer ke daerah akan dipotong tahun depan,” ucapnya lagi.
Angka itu bukan kecil. Setara dengan membangun beberapa jembatan besar, atau puluhan sekolah, atau fasilitas umum lain yang selama ini diperjuangkan masyarakat.
Kini, pilihan Sintang hanya dua: menyerah pada keadaan atau bergerak lebih cepat dengan inovasi.
Pemangkasan ini, meski terasa pahit, bisa menjadi momentum bagi Kabupaten Sintang untuk menata ulang strategi pembangunan. OPD harus meningkatkan PAD, kata Kartiyus. Namun lebih dari itu, Pemkab harus membuka ruang-ruang baru, seperti kemitraan, kolaborasi, investasi, kreativitas, filantropi lokal dan segala kemungkinan yang selama ini belum digarap.
Sintang memiliki potensi. Sekarang yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memulai langkah baru.
Di tengah derasnya arus perubahan dan menyusutnya aliran dana dari pusat, Sintang berdiri di sebuah persimpangan besar, tetap berjalan dengan cara lama atau menuliskan bab baru dalam sejarah kemandiriannya. Seperti kata Santosa, satu hal sudah jelas: “Sintang tidak boleh hanya menunggu. Sintang harus bergerak.”