Sekda Sintang Hadiri Konsultasi Publik Bimbingan Teknis Pengendalian Ruang

17

Sintang, Kalbar – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah hadiri Kegiatan Konsultasi Publik Bimbingan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sintang di Hotel My Home Sintang, Senin (20/6).

Turut dihadiri, Kadis Tata  Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Supomo,  serta Pihak Kementrian ATR/ BPN, serta perwakilan OPD terkait.

 Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang menyampaikan, Amanat Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penata Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

“Bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah ini, sebagai salah satu bentuk pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya memberikan pengetahuan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung berjalannya tertib tata ruang di daerah khususnya di Kabupaten Sintang, oleh karena itu kami pemerintah Kabupaten Sintang sangat mendukung terhadap kegiatan bimbingan teknis ini,” terangnya.

“Dengan ditunjuknya Kabupaten Sintang sebagai Lokus Pilot Project dilaksanakannya kegiatan bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan ruang di daerah, melalui surat direktur pengendalian pemanfaatan ruang, Kabupaten Sintang menyambut baik penunjukan tersebut sebagai apresiasi pusat ke daerah,” imbuhnya.

Dia mengatakan, sebagai penunjang pengendalian pemanfataan ruang di Kabupaten Sintang, salah satu komitmen kami yaitu melakukan penguatan forum penataan ruang daerah.

“Pada tanggal 14 Juni 2022 lalu, kami yang juga selaku ketua forum penataan ruang daerah Kabupaten Sintang melaksanakan rapat koordinasi awal forum penataan ruang yang pembahasannya antara lain yaitu pemantapan pelaksanaan KKPR di daerah serta mempersiapkan langkah-langkah guna menunjang penilaian perwujudan rencana tata ruang terkait peninjauan kembali RT/RW di Kabupaten Sintang,” jelasnya.

“Perlu diketahui bahwa tahun ini Kabupaten Sintang sedang melakukan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayahnya, dan seiring dengan ditunjuknya Kabupaten Sintang sebagai Pilot Project bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan ruang,” ucap dia.

Ia berharap, untuk penilaian perwujudan rencana tata ruang dalam RT RW bisa disupport penuh oleh direktorat pengendalian pemanfataan ruang sebagai Leading Sector.

“Dalam hal ini pengendalian pemanfataan ruang di Kabupaten Sintang yang telah kami laksanakan selama ini, kami sedang beradaptasi dengan peraturan perundang-undang terbaru pasca penata undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga kami sangat perlu bimbingan terkait penyesuaian peraturan pengendalian pemanfaatan ruang terbaru di daerah kami. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan kementrian ATR/BPN serta kementrian-kementrian terkait menjadi penting dalam mensukseskan terwujudnya tertib tata ruang di daerah khususnya di Kabupaten Sintang,” jelasnya.

“Tujuan akhir dari kegiatan bimbingan teknis ini adalah untuk mengetahui tingkat keterwujudan struktur ruang dan pola ruang serta hasil penilaian tingkat keterwujudan untuk dapat digunakan sebagai masukan bagi pelaksanaan peninjauan kembali dan revisi peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sintang. Karena produk tata ruang yang baik akan mendukung berjalannya tertib tata ruang di daerah ke depan,” pungkas dia.