Sintang, Kalbar – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sintang, Ir. Florentinus Anum, M. Si memimpin rapat koordinasi satgas Covid-19 di Balai Praja Kantor Bupati Sintang hari Selasa (20/10/2020) pagi. Rapat ini dilaksanakan untuk mengevaluasi dan merumuskan apa yang akan dilakukan terkait penanganan penularan covid-19 di Sintang dan terkait dengan pelaksanaan pilkada yang wajib melaksanakan protokol kesehatan.
Pelaksanaan pilkada serentak telah diatur dalam PERKPU NO. 13 Tahun 2020. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan tata cara, sanksi maupun larangan terkait pelaksaaan pilkada serentak secara sehat, dengan memberlakukan protokol kesehatan. “Penyelenggaraan pilkada sehat dan penerapan protokol dalam tahapan pilkada, saya melihat masih belum maksimal dilakukan oleh para peserta dan pelaksana pilkada,” ungkap Anum.
Anum berharap, Satgas tegas terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada. Misalnya saat kampanye. Satgas harus harusnya memonitor, melihat, mengawal dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terkait protokol kesehatan. “Kita harus mengedukasi, mensosialisasikan serta melakukan pembubaran, jika melihat adanya kerumunan. Karena ini jelas tercantum dalam PKPU Nomor 13 tahun 2020,” tegas Anum
Dalam kesempatan itu, Anum meminta Pokja untuk diefektifkan, sehingga harus dilakukan rapat khusus guna menyamakan persepsi. Bila perlu tindakan-tindakan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Saya harap ada tindakan di lapangan untuk menerapkan aturan dan protokol kesehatan, jadi ketika terjadi pelanggaran di lapangan tentu harus ditindak langsung, sesuai dengan tindakan hukum yang berlaku. Beri teguran langsung, berikan pengertian, itu tugas kita,” tambahnya.
Ia mau penanggulangan covid terus ditekan, semua pihak harus memikirkan bagaimana mengatasi bencana non alam, dengan cara memperkecil penularan. Bila perlu menghentikan penularan covid. Misalnya setiap pertemuan, maksimal 50 orang, terapkan protokol kesehatan saat pilkada berlangsung sehingga dapat berjalan aman, lancar dan sehat.
