Sintang, Kalbar – Sejumlah jembatan penghubung di Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu dilaporkan masih dalam kondisi rusak, bahkan ada yang putus total. Fasilitas yang semestinya menjadi urat nadi mobilitas warga, terutama akses anak sekolah dan jalur ekonomi masyarakat, kini justru berubah menjadi penghalang aktivitas harian.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Santosa, menegaskan bahwa kerusakan jembatan di kawasan pedalaman itu sudah masuk kategori darurat. Ia menyebut, banyak jembatan yang tidak lagi dapat digunakan secara normal, dan sebagian besar membutuhkan pembangunan baru, bukan sekadar perbaikan.
“Saya melihat langsung kondisi di lapangan. Contohnya di Desa Nanga Payak, ada jembatan yang benar-benar sudah putus dan rusak parah. Ini jembatan yang dipakai anak sekolah pulang pergi, serta penghubung antar desa. Kondisinya darurat,” ujar Santosa.
Menurutnya, jika pembiayaan hanya mengandalkan APBD Kabupaten, bukan hanya lama, tetapi hampir mustahil direalisasikan. Pasalnya, selain membangun badan jembatan, juga harus dibuat turap (retaining wall) kiri dan kanan, yang membutuhkan anggaran sangat besar.
Kendala serupa juga muncul di beberapa desa lain. Di wilayah perhuluan, Santosa mengungkap masih banyak jembatan penyebrangan yang terputus total. Pada titik tertentu, warga terpaksa mengandalkan rakit darurat atau lintasan seadanya. Di Desa Nanga Toran misalnya, sudah sangat layak dibangun fasilitas penyebrangan permanen karena lintasan tersebut merupakan jalur utama mobilitas warga dan menjadi sumbu aktivitas ekonomi.
Di Desa Kempas Raya, kondisi tidak kalah memprihatinkan. Menurutnya, sudah seharusnya dibangun jembatan gantung karena jalur itu bukan hanya digunakan sebagai akses pendidikan, tetapi juga satu-satunya jalur distribusi hasil kebun, pertanian, dan kebutuhan harian warga.
“Jembatan ini menyangkut masa depan anak-anak sekolah kita, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pedalaman,” kata Santosa.
Namun yang menjadi perhatian paling besar adalah dua jembatan di Desa Tuguk dan Desa Sungai Buaya yang statusnya mangkrak. Santosa menjelaskan, pembangunannya sempat berjalan melalui alokasi APBD beberapa tahun lalu. Bahkan abutmen atau pondasi utama jembatan telah selesai dibangun. Namun hingga kini, tidak ada tindak lanjut untuk pemasangan rangka baja yang menjadi struktur utama jembatan.
“Ada dua desa yang sudah dibangun abutmennya, yakni Tuguk dan Sungai Buaya. Tapi sampai hari ini belum ada kelanjutannya untuk membangun rangka bajanya. Padahal kedua jembatan ini betul-betul menjadi akses utama masyarakat dan anak sekolah,” jelasnya.
Menurut data yang ia terima, biaya pembangunan rangka baja untuk dua jembatan tersebut diperkirakan memerlukan dana Rp7 hingga Rp10 miliar. Jumlah ini jauh di atas kemampuan fiskal daerah yang sedang mengalami keterbatasan anggaran.
“Ada anggaran lebih dari Rp1 miliar yang sudah terpakai hanya untuk membuat abutmennya saja. Sayang sekali kalau tidak diselesaikan. Minimal harus ada solusi, karena pondasi sudah berdiri,” tegasnya.
Santosa berharap proyek strategis di dua desa itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat. Ia menilai, karena sebagian struktur sudah terbangun, peluang mengusulkan bantuan melalui skema pendanaan lain di luar APBD terbuka lebar. Termasuk lewat pemerintah provinsi, kementerian, maupun BUMN yang memiliki program pembangunan jembatan gantung di daerah 3T.
Menurutnya, keberadaan jembatan permanen bukan hanya memotong jarak tempuh atau memudahkan perjalanan. Lebih dari itu, menyangkut masa depan pendidikan generasi muda. Setiap pagi dan sore, puluhan anak harus melintasi jalur yang tidak aman bahkan membahayakan keselamatan. Pada musim hujan, resiko bertambah berkali lipat.
Selain itu, jembatan yang layak juga menjadi pendukung pergerakan ekonomi masyarakat. Produk hasil tani, hasil kebun, dan kebutuhan pokok untuk desa-desa pedalaman bergantung pada akses ini. Jika distribusi terhambat, biaya logistik meningkat, yang akhirnya membebani warga.
“Masyarakat kita tidak menuntut macam-macam. Mereka hanya ingin fasilitas dasar yang layak. Jembatan adalah salah satu yang paling krusial, terutama bagi wilayah yang masih jauh dari pusat kota,” ucap Santosa.
Ia menyadari bahwa kemampuan APBD sangat terbatas. Namun ia menilai, pemerintah harus memiliki skema alternatif pendanaan agar pembangunan jembatan tidak lagi menjadi wacana yang tertunda. Penyelesaian jembatan Tuguk dan Sungai Buaya, menurutnya, harus menjadi prioritas, karena progres awal sudah berjalan dan hanya menunggu penyelesaian tahap akhir.
Di tengah keterbatasan, masyarakat berharap pemerintah daerah hadir dengan langkah konkret. Pembangunan jembatan bukan lagi sekadar proyek infrastruktur, tetapi penentu keberlanjutan hidup dan masa depan masyarakat pedalaman.