Sintang, Kalbar – Cerita keseharian masyarakat yang masih bergulat dengan keterbatasan layanan publik, terutama di sektor kesehatan seakan tidak ada habisnya. Seiring perjalanan waktu, persoalan tenaga medis yang masih minim terus menjadi keluhan utama warga.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Juni, kembali menyoroti persoalan klasik tersebut. Dalam beberapa kunjungannya ke desa-desa, ia menemukan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan masih jauh dari ideal. Bahkan, sejumlah fasilitas kesehatan tingkat desa kini praktis berjalan dengan sumber daya seadanya.
“Tenaga medis di beberapa tempat di Kayan itu kosong. Ada yang masih punya petugas, tapi tidak mencukupi. Bahkan ada desa yang sudah ditugaskan bidan atau tenaga kesehatan, tapi mereka jarang berada di tempat,” kata Juni saat ditemui usai melakukan reses di wilayah Kayan.
Salah satu kasus yang mencuat yakni keluhan warga Desa Linggam Permai. Warga menuturkan bahwa bidan yang bertugas sering tidak berada di lokasi ketika dibutuhkan. Kondisi ini membuat masyarakat gelisah, terutama saat terjadi keadaan darurat seperti ibu hendak melahirkan atau anak yang demam tinggi pada malam hari.
“Beberapa waktu lalu masyarakat mengeluh karena ada tenaga medis di Linggam Permai yang jarang berada di tempat. Ini bukan persoalan satu desa saja, tapi fenomena umum yang sering terjadi di wilayah pedalaman,” ujar Juni.
Ia menilai minimnya tenaga medis bukanlah satu-satunya masalah. Yang lebih sering menjadi penyebab mereka enggan tinggal lama di pedesaan adalah kondisi infrastruktur yang jauh dari layak. Jalan-jalan rusak, jarak tempuh yang panjang, dan akses yang sulit pada musim hujan membuat tenaga medis kesulitan menjalankan tugas dengan nyaman dan aman.
“Kendala paling besar itu infrastruktur. Akses menuju desa-desa ini sangat berat. Kalau jalannya rusak parah, siapa yang betah tinggal di tempat terpencil dalam kondisi begitu? Tenaga medis merasa terisolasi,” tegasnya.
Sementara itu, untuk sektor pendidikan, Juni menilai kondisinya relatif lebih baik. Jumlah guru memang belum ideal, tetapi tidak sampai masuk kategori darurat seperti sektor kesehatan. Guru yang ada masih mampu menjalankan proses belajar mengajar meski beberapa sekolah tetap harus mencari cara kreatif untuk menutup kekurangan tenaga pengajar.
“Kalau guru masih bisa dikatakan cukup. Kalaupun kurang, tidak terlalu mempengaruhi secara drastis. Masih bisa ditangani, tidak seperti tenaga medis yang benar-benar menjadi kebutuhan mendesak setiap hari,” jelasnya.
Menurut Juni, pemerintah daerah harus mengambil langkah lebih serius untuk mengatasi kelangkaan tenaga medis di wilayah terpencil. Tidak cukup hanya menugaskan petugas, melainkan harus memberikan jaminan kenyamanan dan pendukung yang memadai, termasuk perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas tempat tinggal.
Ia menambahkan bahwa masyarakat pedalaman berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama seperti masyarakat perkotaan. Dengan kondisi geografis yang menantang, sistem penempatan tenaga medis harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek pendampingan, insentif, dan pengawasan.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan tenaga medis. Mereka pun manusia yang butuh kenyamanan dan rasa aman. Kalau fasilitas penunjang tidak ada, mustahil mereka bisa bertahan. Pemerintah perlu memikirkan skema yang membuat mereka betah,” katanya.
Di sisi lain, Juni juga mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap kedisiplinan tenaga medis yang sudah ditempatkan. Ia menilai, meskipun kondisi infrastruktur menjadi alasan kuat, tanggung jawab moral sebagai pelayan publik tidak boleh diabaikan.
“Kalau sudah ditempatkan, ya harus tinggal dan melayani. Jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan haknya karena petugas sering tidak berada di tempat. Ini harus dipantau,” pintanya.
Warga di sejumlah desa berharap ada perubahan nyata. Mereka ingin puskesmas pembantu atau poskesdes kembali hidup dengan kehadiran tenaga medis yang benar-benar siap melayani. Tanpa itu, masyarakat pedalaman tetap akan terus berjibaku dengan risiko kesehatan yang tinggi.
“Ini sebenarnya persoalan kemanusiaan. Jangan biarkan wilayah Kayan terus tertinggal dalam hal layanan kesehatan,” tutup Juni.
Suara dari wilayah pedalaman kini menjadi catatan penting bagi pemerintah. Di tengah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerataan layanan kesehatan adalah pondasi utama. Jika akses dan infrastruktur diperbaiki, bukan mustahil tenaga medis akan lebih betah tinggal di tempat mereka bertugas.