Sintang, Kalbar – Ketika musim hujan tiba, suara mesin motor air kembali ramai di Sungai Kayan dan Sungai Tebidah. Arus yang meninggi menjadi satu-satunya harapan bagi masyarakat di desa-desa pedalaman Kayan Hulu untuk keluar masuk wilayah mereka. Namun ketika kemarau datang, kondisi berubah drastis. Permukaan sungai menyusut, air sungai yang dangkal membuat perjalanan menjadi jauh lebih mahal, berisiko, bahkan kadang mustahil dilakukan.
Kondisi tersebut masih menjadi realita bertahun-tahun bagi masyarakat di desa-desa ujung Sungai Kayan seperti Tapang Manua, Nanga Masau, Merah Arai, dan beberapa desa lainnya. Tanpa akses jalan darat, masyarakat hanya punya satu pilihan, bergantung sepenuhnya pada jalur air. Bagi warga, sungai bukan sekadar sarana transportasi, tetapi urat nadi kehidupan.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Juni, menilai situasi ini tidak bisa dianggap biasa. Menurutnya, banyak desa di Kayan Hulu dan Kayan Hilir masih terisolir karena infrastruktur dasar belum menyentuh seluruh wilayah. “Yang paling parah memang Kayan Hulu. Mereka sangat tergantung pada jalur sungai. Kalau musim hujan masih mending, walau biayanya besar. Tapi kalau kemarau, warga benar-benar kesulitan,” ungkap Juni.
Menurut Juni, ongkos transportasi di wilayah pedalaman Kayan bisa berkali-kali lipat lebih mahal dibanding desa lain yang sudah terhubung dengan jalan darat. Sebagai contoh, perjalanan dari desa ujung ke kecamatan bisa menelan biaya ratusan ribu Rupiah, tergantung jarak dan kondisi air.
“Kalau musim kemarau, banyak perahu tidak bisa lewat sama sekali. Masyarakat yang ingin ke kecamatan untuk urusan kesehatan, administrasi, atau belanja kebutuhan pokok jadi terhambat. Bahkan ada yang menunda berobat karena tidak bisa keluar dari desa,” tambahnya.
Juni menilai situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas tahunan. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memperjuangkan pembukaan akses jalan darat secara bertahap meski tantangannya berat. Selain akses jalan, kendala lain menurut Juni adalah keterbatasan ruang gerak pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa (DD). Meski nominalnya terdengar besar, namun peruntukan DD sudah ditentukan secara ketat oleh regulasi pusat, sehingga kebutuhan mendasar di desa sering kali tidak bisa diakomodasi.
“Yang jadi kendala itu, kepala desa tidak bebas menggunakan dana desa untuk kebutuhan yang dianggap paling penting oleh masyarakat. Karena regulasi sudah menentukan pos-pos penggunaannya. Ini yang membuat desa sulit berkembang,” jelas Juni.
Desa akhirnya terjebak dalam rutinitas pembangunan yang itu-itu saja. Banyak kebutuhan mendesak seperti tambatan perahu, perbaikan jalur transportasi air, pembukaan jalan kecil, penanganan darurat air bersih, atau akses jalan desa tidak bisa dibiayai karena tidak masuk kategori prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Makanya jangan heran kalau kondisi desa banyak yang begitu-begitu saja dari tahun ke tahun. Mereka bukan tidak mau berubah, tapi ruang geraknya sangat terbatas,” ujar Juni.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah pusat pada 2026 bahkan berencana memangkas Dana Desa untuk Kabupaten Sintang. Kebijakan itu tentu menambah kekhawatiran desa-desa yang masih sangat bergantung pada anggaran tersebut untuk menjalankan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.
Namun menurut Juni, pengurangan anggaran sebenarnya tidak akan terlalu berdampak buruk apabila pemerintah desa mampu membuat prioritas yang tepat. “Namanya anggaran besar atau kecil tidak akan pernah cukup kalau tidak digunakan dengan baik. Yang penting adalah ketepatan sasaran,” tegasnya.
Ia menilai bahwa pos-pos yang kurang penting bisa ditiadakan agar anggaran yang terbatas tetap dapat menjawab kebutuhan masyarakat. “Walaupun ada pengurangan, kalau penggunaannya jelas, tepat sasaran, dan fokus pada kebutuhan utama, saya rasa tidak terlalu pengaruh besar. Yang kurang penting ya dihilangkan,” sambung Juni.
Ia menegaskan bahwa Kayan Hulu dan Kayan Hilir adalah wilayah yang harus mendapat perhatian lebih. Banyak desa di sana masih tertinggal bukan karena tidak punya potensi, tetapi karena terhambat kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur dasar.
Ia berharap pemerintah daerah terus menyuarakan kebutuhan pembukaan akses jalan ke pemerintah pusat, sembari secara bertahap membangun infrastruktur pendukung seperti dermaga desa, bantuan transportasi air, hingga fasilitas tanggap darurat.
“Perubahan tidak bisa langsung besar. Tapi kalau setiap tahun ada komitmen dan ada progres, desa-desa ini pasti bisa keluar dari ketertinggalan,” ujarnya.
Ia kembali menekankan bahwa masyarakat Kayan merupakan bagian penting dari Sintang, dan mereka berhak menikmati pembangunan yang merata. “Wilayah di ujung sungai itu tetap bagian dari kita. Mereka juga ingin mendapatkan layanan dasar yang layak, akses transportasi yang baik, dan kehidupan yang lebih mudah,” kata Juni.
Dengan kondisi saat ini, harapan terbesar warga pedalaman adalah tidak lagi merasa dipisahkan oleh sungai atau hutan, tetapi terhubung dalam satu pembangunan yang adil untuk seluruh Kabupaten Sintang.