Sintang, Kalbar – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melontarkan tantangan terbuka kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) untuk membuktikan, mampukah gubernur Jawa Barat tersebut membangun Kalbar dengan anggaran minim.
Pernyataan ini disampaikan Krisantus menanggapi gelombang komentar netizen, yang menyarankan agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi “dipinjam” untuk memperbaiki jalan rusak di Kabupaten Sintang. Bukan sekadar klarifikasi, respons Krisantus justru menjadi tamparan keras terhadap cara berpikir publik yang gemar membandingkan tanpa memahami konteks.
Di hadapan para pemangku kepentingan daerah, dalam forum resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027, Kamis (9/4/2026). Krisantus tidak menahan diri. Ia menyebut perbandingan antara Kalimantan Barat dan Jawa Barat sebagai sesuatu yang “tidak nyambung secara logika”.
“Kalau bahasa Jawa, ojo dibanding-bandingke,” ujarnya, menanggapi viralnya video jalan rusak di wilayah Sepauk yang viral di TikTok.
Fenomena ini bermula dari viralnya kondisi jalan rusak di Bedayan dan Nanga Layung, wilayah Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Video yang diunggah warga memperlihatkan kondisi jalan yang nyaris tak layak dilalui, lumpur dalam, lubang menganga dan kendaraan yang harus berjibaku melewati medan ekstrem.
Dari situ, muncul narasi liar: “Kalbar butuh KDM.” Narasi ini kemudian berkembang menjadi tuntutan simbolik. Sebagian warganet bahkan secara terang-terangan meminta agar Dedi Mulyadi “memimpin” Kalimantan Barat demi percepatan pembangunan infrastruktur. Namun bagi Krisantus, logika seperti ini terlalu dangkal.
Ia membeberkan fakta yang jarang dipahami masyarakat. Provinsi Jawa Barat memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp31 triliun. Sementara Kalimantan Barat, luasnya mencapai sekitar 171 ribu kilometer persegi, hampir empat kali lipat Jawa Barat. Namun hanya memiliki APBD sekitar Rp6 triliun.
Perbandingan ini menjadi kunci utama mengapa pembangunan di Kalbar terasa lambat. “Kalau ada yang mau pinjam Dedi Mulyadi tiga bulan, silakan. Kita tukar saja. Tapi bangun Kalbar pakai APBD Rp6 triliun. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” kata Krisantus dengan nada tajam sekaligus menantang.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Ini adalah bentuk frustrasi terhadap ekspektasi masyarakat yang sering kali tidak sejalan dengan realitas fiskal dan geografis. Secara geografis, Kalimantan Barat menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Wilayahnya luas, banyak daerah terpencil, dan akses antarwilayah tidak semudah di Pulau Jawa.
Infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik membutuhkan biaya jauh lebih besar karena jarak yang harus ditempuh lebih panjang dan medan yang lebih sulit. Krisantus bahkan menyinggung bahwa panjang jaringan jalan dan kabel listrik di Kalbar secara keseluruhan bisa melampaui Jawa Barat. Artinya, beban pembangunan tidak hanya soal memperbaiki, tetapi juga membangun dari nol di banyak titik.
“Semakin luas wilayah, semakin besar biaya pembangunan. Ini logika sederhana yang harus dipahami,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia mengapresiasi langkah Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, yang telah mengirim alat berat ke Desa Bedayan sebagai bentuk respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Namun ia juga mengakui, langkah-langkah tersebut belum cukup untuk menjawab seluruh persoalan infrastruktur di daerah.
“Saya memahami kebatinan Pak Bupati. Ini memang berat. Infrastruktur di Sintang itu berat dengan kekuatan fiskal yang ada saat ini,” ujarnya.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa persoalan jalan rusak bukan semata soal kepemimpinan, tetapi juga soal kapasitas anggaran dan struktur wilayah. Kritik masyarakat yang hanya berfokus pada figur tanpa melihat sistem dinilai justru menyesatkan.
Di tengah era media sosial, persepsi sering kali mengalahkan fakta. Video berdurasi singkat bisa membentuk opini besar, tanpa memberi ruang pada data dan konteks. Inilah yang terjadi dalam kasus jalan rusak di Sintang.
Masyarakat melihat kerusakan, lalu membandingkan dengan daerah lain yang lebih maju. Namun mereka lupa bahwa tidak semua daerah memiliki “starting point” yang sama.
Krisantus mencoba menggeser cara pandang ini. Ia tidak menolak kritik, tetapi menolak perbandingan yang tidak adil.
“Jangan sampai masyarakat gagal paham. Kita di pemerintahan juga harus memberikan pencerahan,” katanya.
Pernyataan ini menjadi penting, karena pembangunan bukan sekadar soal siapa yang memimpin, tetapi juga bagaimana sistem bekerja. Tanpa pemahaman yang utuh, kritik bisa berubah menjadi tekanan yang tidak konstruktif.
Kasus Sintang menjadi cerminan persoalan klasik pembangunan di luar Jawa yaitu keterbatasan anggaran, luas wilayah, dan tantangan geografis. Ini bukan masalah baru, tetapi terus berulang karena ekspektasi masyarakat yang sering kali tidak diimbangi pemahaman.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk lebih transparan dan progresif dalam menjelaskan kondisi nyata kepada masyarakat. Tanpa komunikasi yang kuat, ruang kosong akan diisi oleh asumsi dan perbandingan yang menyesatkan.
Pernyataan Krisantus bukan sekadar respons terhadap viralnya video jalan rusak. Ini adalah peringatan keras bahwa pembangunan tidak bisa disederhanakan menjadi soal “pinjam gubernur”.
Kalbar bukan Jawa Barat. Selama perbedaan itu tidak dipahami, maka perdebatan seperti ini akan terus berulang, tanpa solusi yang benar-benar menyentuh akar persoalan. (Tantra)