Sintang, Kalbar – Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membangun Kalbar dengan anggaran minim, justru memicu badai kritik di ruang publik. Bukannya mendapat dukungan, narasi “tantangan” itu berubah menjadi bumerang yang menyeret kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.
Berita yang pertama kali mencuat dari media daring dan kemudian viral di TikTok melalui akun @tantranurandi_ dan @beritaaktual.com, langsung diserbu ratusan komentar. Mayoritas netizen, yang mengaku sebagai warga Kalimantan Barat, menyuarakan kekecewaan, bahkan kemarahan. Mereka menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang seharusnya solutif, bukan konfrontatif.
Salah satu komentar yang mencuat menyentil langsung soal realitas anggaran daerah. “Kalau sudah tahu APBD Rp6 triliun tidak cukup untuk bangun Kalbar, jangan banyak janji,” tulis seorang netizen. Kritik ini bukan sekadar sindiran, tetapi mencerminkan kegelisahan publik terhadap janji-janji pembangunan yang dinilai tidak realistis sejak awal.
Komentar lain bahkan lebih tajam. Seorang pengguna menilai pernyataan tersebut “tidak bermutu” dan mempertanyakan kapasitas komunikasi seorang pejabat. Ada pula yang secara gamblang mempertanyakan keputusan politik masa lalu.
“Ngapain kemarin nyalon pak, kalau sudah tahu APBD kecil,” tulis akun bernama Berto. Nada ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi sekadar mengkritik pernyataan, tetapi mulai menggugat legitimasi moral dan kesiapan kepemimpinan.
Tak sedikit pula yang membandingkan gaya kepemimpinan. Akun Yono Yono menegaskan bahwa seharusnya keberhasilan Dedi Mulyadi dijadikan contoh, bukan objek tantangan. Narasi ini berulang dalam berbagai komentar, publik ingin hasil nyata, bukan retorika.
Di sisi lain, komentar bernada emosional juga bermunculan. Seorang pengguna bernama Nur menulis, “Saya orang Kalbar jadi malu baca ini.” Rasa malu ini menjadi simbol kekecewaan kolektif, bahwa pernyataan pejabat daerah justru merendahkan citra daerah di mata publik luas.Kritik semakin tajam ketika menyentuh aspek kepemimpinan personal.
Akun Nanda bahkan menyarankan mundur jika tidak yakin dengan kinerja sendiri. Komentar seperti ini menandakan turunnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat, yang sebelumnya mungkin memberi dukungan politik.
Tak kalah keras, akun Berkah Store dan Endang Kuswati menyuarakan hal serupa: rasa malu sebagai warga dan penyesalan telah memberikan suara. Ini bukan sekadar kritik spontan, melainkan refleksi dari ekspektasi yang tidak terpenuhi.
Dalam politik lokal, kehilangan kepercayaan seperti ini adalah sinyal bahaya. Namun di tengah gelombang kritik, ada juga suara yang mencoba menarik diskusi ke arah yang lebih konstruktif. Yulharli Marpaung, misalnya, mengingatkan bahwa membangun Kalimantan Barat memang tidak mudah. Ia mendorong agar pemerintah daerah lebih terbuka mencari masukan dari berbagai pihak, termasuk belajar dari daerah lain yang dianggap berhasil.
Pendapat senada datang dari akun iyan, iyan yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam bertutur. Ia menyarankan agar fokus diarahkan pada solusi konkret, bukan sekadar pernyataan yang memancing polemik. Dalam konteks ini, publik tampak lebih menginginkan kepemimpinan yang pragmatis dan kolaboratif.
Sementara itu, komentar dari coe ucoe menjadi penegas arah sentimen publik: “Jangan main tantang-tantang dengan orang yang kinerjanya sudah nyata.” Pernyataan ini mengandung pesan jelas, publik kini membandingkan, menilai, dan tidak lagi mudah menerima retorika tanpa bukti.
Fenomena viral ini menunjukkan satu hal penting: ruang digital kini menjadi arena evaluasi terbuka bagi pejabat publik. Setiap pernyataan tidak lagi berhenti di ruang konferensi pers, tetapi langsung diuji oleh persepsi publik secara masif dan real-time.
Dalam konteks Kalimantan Barat yang memiliki tantangan geografis luas dan kompleksitas pembangunan, publik tampaknya tidak menolak realitas keterbatasan anggaran. Namun yang mereka tuntut adalah sikap kepemimpinan yang mampu mengelola keterbatasan itu dengan strategi, bukan dengan retorika yang terkesan defensif atau bahkan konfrontatif.
Gelombang kritik ini seharusnya menjadi alarm keras. Bukan hanya soal satu pernyataan, tetapi tentang bagaimana komunikasi publik bisa membentuk atau meruntuhkan kepercayaan.
Di era keterbukaan informasi, satu kalimat bisa menjadi penentu arah persepsi. Kini, bola ada di tangan pemerintah daerah. Apakah kritik ini akan dijawab dengan klarifikasi, pembuktian kinerja, atau justru diabaikan? Publik Kalbar sudah bersuara. Dan suara itu terdengar semakin lantang. (Tantra)