Kubu Raya, Kalbar – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama DPRD Kubu Raya terus berupaya agar setiap penyusunan pola dan perencanaan suatu pembangunan memiliki prinsip dan berdampak langsung ke masyarakat serta tidak mubazir. Dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kubu Raya tahun 2023 di kecamatan Teluk Pakedai, Rabu, (9/2) pagi.
Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan, Jangan sampai Pemkab Kubu Raya dalam menganggarkan sesuatu itu tidak ada dampaknya ke masyarakat dan hanya membuang-buang uang tanpa ada manfaatnya untuk orang banyak di kampung-kampung dan di masyarakat secara luas. “Prinsip Kubu Raya ini sudah ada sejak awal Kubu Raya terbentuk pada tahun 2007 lalu,” ungkapnya.
Bupati Muda mengungkapkan, jika belanja pegawai dan birokrasi lebih besar, itu sama artinya birokrasi hanya sibuk mengurus sesama birokrasi. Alih-alih sibuk mengurus rakyatnya. Karena itu, elite pemerintahan tidak boleh lebih disibukan mengutamakan sesama elite dan bukannya mengutamakan masyarakat luas. “Kita membuat langkah baru ini justru untuk kepentingan kita dan generasi kita, agar desa-desa benar-benar tepat berbasis data akurat, kebijakan kita tidak mubazir dan bisa di‘kepong bakol’ dengan semua program mulai dari pusat, provinsi, kabupaten desa dan bahkan dari pihak-pihak swasta dan mitra kita,” ujarnya.
Muda menuturkan apa yang disampaikan camat melalui forum Musrenbang desa yang mana dalam menyusun perencanaan pembangunan, harus dilihat dengan skala prioritas dan keseluruhan. “Kecamatan Teluk Pakedai harus keluar-masuk komoditasnya, karena jika komoditas tidak bisa keluar-masuk maka akan menghambat ekonominya, baik kelapa, pinang, pisang, ikan, udang dan lain sebagainya serta perdagangan kita,” tutur Muda.
Ia mengatakan, pemerintah kabupaten terus berupaya agar jalur konektivitas antar kecamatan yang paling diutamakan. Misalnya jalur dari Kecamatan Rasau Jaya ke Parit Sarim dan dari Punggur ke Parit Sarim. Karena jalur ini merupakan satu di antara sirkulasi bagi masyarakat dari luar ke Teluk Pakedai dan dari Teluk Pakedai ke kecamatan lainnya.
“Tentunya, kita tidak hanya melihat dalam posisi Kecamatan Teluk Pakedai-nya saja, tapi juga berdampak bagi kecamatan lainnya. Jangan sampai masyarakat yang terhubung dengan kecamatan Teluk Pakadei ini berpikiran di sinilah batas kecamatannya namun masyarakat harus melihat dari sisi yang luas. Jika masyarakat berpikiran seperti itu maka terkuncilah kecamatan itu,” jelasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Agus Sudarmansyah mengatakan, jika jalur di Kecamatan Teluk Pakedai terhubung dengan baik dengan kecamatan lainnya, maka pertumbuhan ekonomi di daerah itu perlahan akan meningkat. Sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran. “Jika pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Teluk Pakedai ini meningkat, maka akan menekan minat masyarakat yang urbanisasi dari kecamatan ini. Karena masyarakat Teluk Pakedai untuk pergi Kota Pontianak tidak terlalu jauh jaraknya begitu juga sebaliknya. Yang membuat terasa jauh itu karena kondisi infrastrukturnya yang kurang memadai,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, jika sektor pertanian bisa dijual ke Kota Pontianak, tentunya akan memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Teluk Pakedai ini. “Pertumbuhan ekonomi disektor pertanian inilah yang harus kita genjot ke depannya di Kecamatan Teluk Pakedai ini. Untuk mewujudkan semua itu, tentunya diperlukan perbaikan infrastruktur antar kecamatan,” tutupnya.