Sintang, Kalbar – Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Yustinus J meminta agar peranan pemerintah desa semakin diperkuat dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi ini. “Kita harus dorong dan tekan agar pemerintah desa bisa memperhatikan dan memberikan anggaran dalam APBDes, untuk menurunkan kasus ini. Sekarang di APBDes sudah ada anggaran untuk mencegah stunting. Kita dorong supaya ada anggaran di APBDes untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di desa mereka masing – masing,” terang Yustinus J.
Lanjut Yustinus, ia meminta program penurunan angka kematian ibu dan bayi ini dimulai dari desa. “Saya minta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang mulai APBDes 2021 nanti, jangan sahkan APBDes seluruh desa di Kabupaten Sintang kalau di dalam APBDes tersebut belum menganggarkan program yang bertujuan menurunkan angka kematian bayi dan ibu di desa mereka,” tegas Yustinus J.
Yuli Sri Ayu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sintang mengharapkan agar Tim Pokja mampu mendata penyebab kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sintang. “Setelah tahu penyebabnya, baru kita bisa menyusun strategi untuk mencegah dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Misalkan kematian ibu yang akan melahirkan disebabkan terlambat mencapai fasilitas kesehatan yang baik,” katanya.
Kemudian disusun cara supaya tidak terulang seperti apa. “Sehingga langkah-langkah yang kita ambil dan lakukan lebih tepat,” terang Yuli Sri Ayu.
Alkadri, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang menyatakan siap untuk memantau APBDes seluruh desa agar ikut menganggarkan dananya dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di desanya.