Sintang, Kalbar – Surutnya air Sungai Kapuas dalam beberapa minggu terakhir ini, tidak hanya memperlihatkan badan sungai yang dangkal, tapi surutnya air Sungai Kapuas menyebabkan krisis bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sintang. Kelangkaan BBM paling parah terjadi di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau. Akibat kelangkaan ini, harga BBM di Serawai dan Ambalau menembus angka Rp40.000 perliter untuk jenis pertalite.
Harga itu jauh di atas harga eceran resmi yang ditetapkan pemerintah. Bahkan, sebagian warga terpaksa menempuh perjalanan jauh ke Kota Sintang hanya untuk membeli BBM, lalu membawanya kembali dengan ongkos tambahan yang tidak sedikit.
Situasi ini memantik respons dari wakil rakyat Kabupaten Sintang. Kamis, 19 Februari 2026, dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mendatangi kantor Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sintang di Jalan MT Haryono. Kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan bentuk tekanan politik sekaligus moral agar distribusi BBM ke wilayah perhuluan segera ditangani serius.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang, Santosa, hadir bersama Wakil Ketua Komisi A, Rudy Andreas, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kabupaten Sintang. Turut serta pula perwakilan dari SDA, Satpol PP, dan sejumlah awak media. Rombongan diterima langsung oleh Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sintang, Bisma Abdillah.
Di hadapan manajemen, Santosa berbicara lugas. Ia menegaskan bahwa kelangkaan BBM di wilayah hulu sudah sangat memprihatinkan. Menurutnya, berbagai kendala seperti musim kemarau dan persoalan angkutan seharusnya dapat diatasi jika ada komitmen dan langkah nyata.
“Masalah kemarau, masalah angkutan, semuanya ada solusi, kalau ada niat. Jangan hanya memikirkan suplai di kota saja. Di kecamatan juga langka. Masyarakat Serawai dan Ambalau terpaksa membeli BBM dengan naik taksi ke Sintang karena tidak ada suplai ke wilayah mereka,” tegas Santosa.
Data yang dihimpun DPRD menunjukkan bahwa hingga pertengahan Februari 2026, suplai BBM ke Serawai praktis nihil. Sementara itu, Ambalau baru menerima tiga tangki atau sekitar 24 kiloliter Pertalite untuk mencukupi kebutuhan dua kecamatan sekaligus. Jumlah tersebut jelas tidak sebanding dengan kebutuhan harian masyarakat, termasuk untuk transportasi sungai, kendaraan darat, dan mesin-mesin usaha kecil.
Terakhir SPBU di Ambalau menyalurkan Pertalite pada 13 Februari 2026. Setelah itu, pasokan tersendat. Dampaknya langsung terasa di tingkat pengecer. Harga melonjak drastis, mengikuti hukum pasar ketika barang langka.
“Persoalannya jelas, angkutan harus menggunakan ponton dan kondisi kemarau memperparah situasi. Kami minta dibantu soal transportir. Jangan sampai ada monopoli. SPBU yang tidak punya transportir sendiri juga harus mendapat keadilan,” ujar Rudy Andreas, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sintang.
Ia menekankan bahwa distribusi BBM tidak boleh hanya berpihak pada SPBU yang memiliki armada angkut sendiri. Dalam kondisi sulit seperti sekarang, menurutnya, peran pengaturan dari pihak Pertamina menjadi kunci agar tidak terjadi praktik monopoli atau penimbunan yang merugikan masyarakat.
Krisis ini tidak berdiri sendiri. Secara geografis, Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya bergantung pada jalur sungai dan darat untuk distribusi logistik. BBM yang masuk ke Fuel Terminal Sintang sebagian besar diangkut melalui jalur air dari Pontianak. Namun, musim kemarau panjang menyebabkan debit air Sungai Kapuas menurun drastis.
Bisma Abdillah mengakui kondisi tersebut menjadi hambatan utama distribusi. Ia menjelaskan bahwa kapal tugboat pengangkut BBM saat ini hanya mampu mencapai Sanggau. Pendangkalan Sungai Kapuas membuat kapal tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Sintang.
“Kondisi sungai memang menjadi kendala utama. Kapal hanya bisa sampai Sanggau. Untuk ke Sintang tidak memungkinkan karena debit air turun,” jelas Bisma.
Akibatnya, pasokan ke Depot Pertamina Sintang menipis. Sejumlah SPBU di Kota Sintang bahkan harus mengambil pasokan menggunakan mobil tangki langsung dari Pontianak. Proses ini memakan waktu lebih lama dan biaya operasional lebih tinggi.
Bisma menyebutkan bahwa distribusi BBM di wilayah Sintang, Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sekadau mengalami hambatan serupa. Sebagai langkah darurat, pihaknya menambah pasokan dari Integrated Point Pontianak dengan mengerahkan sekitar 80 mobil tangki ke wilayah hulu.
“Kami sudah mencari berbagai alternatif, termasuk bongkar muat dari kapal ke mobil tangki. Pasokan dari Pontianak juga kami tambah,” katanya.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa pengaturan transportir menjadi perhatian serius. Dalam kondisi distribusi terbatas, pembagian pasokan harus diatur agar tidak menimbulkan ketimpangan.
Menanggapi desakan DPRD, Bisma memastikan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan BBM ke Serawai dan Ambalau. Rencana pengiriman dijadwalkan secepatnya dengan pasokan 16 kiloliter Pertalite yang diambil dari Pontianak. Perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar dua hari.
“Kami upayakan segera kirim BBM, khususnya Pertalite, untuk Serawai dan Ambalau. Ini jadi prioritas,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sedikit memberi harapan bagi masyarakat di perhuluan. Namun, di lapangan, tantangan tetap besar. Serawai dan Ambalau bukan wilayah yang mudah dijangkau. Infrastruktur jalan terbatas, sebagian besar distribusi mengandalkan jalur sungai. Ketika air surut, perahu bermuatan besar tidak dapat melintas dengan aman.
Di sisi lain, kebutuhan BBM di wilayah tersebut tidak kecil. Selain untuk kendaraan roda dua dan roda empat, BBM juga digunakan untuk mesin perahu, genset, hingga alat-alat pertanian dan perkebunan. Tanpa BBM, aktivitas ekonomi melambat.
Lonjakan harga hingga Rp40 ribu per liter di beberapa titik menunjukkan adanya celah distribusi yang dimanfaatkan pihak tertentu. Kondisi langka menciptakan ruang spekulasi. Karena itu, DPRD meminta agar Pertamina lebih tegas dalam pengaturan distribusi dan pengawasan.
Santosa menegaskan bahwa masyarakat perhuluan adalah bagian dari warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan layanan yang sama. Menurutnya, tidak boleh ada kesan bahwa suplai hanya diprioritaskan untuk kota sebagai pusat perekonomian.
“Kami tidak bisa menahan lagi masyarakat kalau mereka datang langsung ke Pertamina menuntut haknya. Di perhuluan juga masyarakat kita. Mereka harus dilayani,” katanya.
Ia menambahkan, jika distribusi tidak segera dibenahi, potensi gejolak sosial bisa muncul. Ketika kebutuhan dasar seperti BBM tidak terpenuhi, keresahan mudah berkembang.
Bisma, di sisi lain, menegaskan bahwa pihaknya tidak mungkin mengabaikan kecamatan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kota memiliki kebutuhan besar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Dalam kondisi pasokan terbatas, diperlukan keseimbangan.
“Kami tidak mungkin mengabaikan kota sebagai pusat perekonomian. Tetapi suplai ke kecamatan tetap kami upayakan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Pernyataan itu mencerminkan dilema distribusi di wilayah dengan kondisi geografis menantang. Di satu sisi, kota membutuhkan pasokan stabil agar roda ekonomi tetap berputar. Di sisi lain, kecamatan di perhuluan tidak boleh terputus karena dampaknya langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari.
Krisis BBM di Serawai dan Ambalau menjadi gambaran rapuhnya sistem distribusi ketika bergantung pada satu jalur utama. Ketika sungai surut, rantai pasok terganggu. Alternatif jalur darat belum sepenuhnya mampu menggantikan kapasitas angkut jalur air.
Pengiriman 16 kiloliter yang dijanjikan memang menjadi langkah awal. Namun, kebutuhan riil dua kecamatan kemungkinan jauh lebih besar. Tanpa jadwal distribusi yang teratur dan pengawasan ketat, kelangkaan bisa terulang.
DPRD Kabupaten Sintang menyatakan akan terus mengawal persoalan ini. Santosa dan Rudy menegaskan bahwa mereka akan memantau realisasi pengiriman serta memastikan distribusi benar-benar sampai ke SPBU dan masyarakat.
Di tengah segala keterbatasan, harapan masyarakat sederhana: BBM tersedia dengan harga wajar. Tidak perlu melonjak hingga dua atau tiga kali lipat. Tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk membeli beberapa liter.
Musim kemarau memang tidak bisa dihindari. Sungai surut adalah siklus alam. Namun, tata kelola distribusi dan komitmen pelayanan adalah tanggung jawab manusia. Krisis ini menjadi ujian bagi semua pihak, pemerintah daerah, Pertamina, dan para pelaku distribusi, untuk memastikan bahwa warga di perhuluan tidak terus-menerus menjadi pihak yang paling terdampak setiap kali jalur utama tersendat.
Ketika air Sungai Kapuas kembali naik kelak, persoalan mungkin mereda. Tetapi pelajaran dari kelangkaan BBM Februari 2026 seharusnya menjadi catatan penting: distribusi energi di wilayah hulu memerlukan sistem yang tangguh, adil, dan responsif. Sebab di balik angka kiloliter dan mobil tangki, ada kehidupan masyarakat yang bergantung pada setiap liter bahan bakar yang sampai tepat waktu. (tantra nur andi)