Sintang, Kalbar – Kerusakan infrastruktur jalan di Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu kian memprihatinkan. Ruas-ruas jalan kabupaten yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat kini berada dalam kondisi rusak berat, menyulitkan transportasi warga, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi di dua kecamatan tersebut. Kondisi ini semakin diperparah oleh ketiadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur jalan yang sudah dua tahun penuh tidak diterima oleh Kabupaten Sintang.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir Pemkab Sintang tidak mendapatkan alokasi DAK dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan dan pemeliharaan jalan benar-benar tersendat. Bahkan pada tahun ini, DAK yang sebelumnya diharapkan kembali masuk, justru ditarik lagi oleh pemerintah pusat karena kebijakan nasional yang menyesuaikan kondisi fiskal negara.
“Jalan di Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu banyak yang rusak. Mau bagaimana lagi, karena dua tahun ini DAK kabupaten Sintang kosong. Tahun ini DAK juga ditarik lagi oleh pusat. Ini memang kebijakan pusat, sehingga kita di daerah mengalami dampaknya secara langsung,” ujar Hikman Sudirman.
Menurutnya, tanpa adanya DAK, pemerintah daerah hanya bisa mengandalkan APBD yang ruang fiskalnya sangat terbatas. Sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah Kayan sangat besar. Ruas jalan kabupaten di dua kecamatan itu termasuk salah satu yang terpanjang dan paling menantang secara geografis, sehingga membutuhkan anggaran besar untuk peningkatan maupun pemeliharaan.
“Semua ruas jalan rusak, terutama jalan kabupaten. Dua tahun ini DAK nol rupiah, jadi memang pembangunan jalan sangat susah. Bukan Pemkab tidak mau membangun, tapi anggarannya memang tidak ada,” tegas Hikman.
Meski memahami keterbatasan anggaran daerah, Hikman meminta masyarakat di Kayan Hilir dan Kayan Hulu bersabar menghadapi situasi ini. Ia turut memastikan bahwa DPRD tetap mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik, meski tanpa DAK.
“Kita minta masyarakat bersabar dengan kondisi infrastruktur saat ini. Memang berat, tapi ini bukan hanya masalah Sintang. Banyak daerah lain juga mengalami hal sama. Namun demikian, kami tetap mendorong agar Pemkab Sintang tidak tinggal diam,” ungkapnya.
Politisi muda dari Dapil tersebut menegaskan bahwa Pemkab Sintang harus tetap berupaya memaksimalkan APBD yang ada dengan membagi anggaran pembangunan secara adil. Menurutnya, meskipun dana terbatas, wilayah yang mengalami kerusakan parah seperti Kayan Hilir dan Kayan Hulu harus tetap menjadi prioritas.
“Meski DAK tidak ada, kita berharap Pemkab Sintang tetap bisa membagi APBD secara adil. Jalan di Kayan ini rusak parah, tidak bisa diabaikan. Walau tidak bisa memperbaiki semuanya sekaligus, setidaknya ada langkah nyata yang dilakukan tahun ini,” kata Hikman.
Ia menambahkan bahwa infrastruktur jalan yang baik bukan hanya memudahkan mobilitas warga, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedalaman. Banyak hasil pertanian, perkebunan, maupun kebutuhan pokok yang tergantung pada kelancaran akses jalan.
“Ketika jalan rusak, biaya angkut naik, harga barang ikut naik, dan petani rugi karena hasil kebunnya susah keluar. Dampaknya berantai. Karena itu infrastruktur jalan tidak boleh dianggap sebagai proyek biasa, tetapi kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.
Selain mendesak pemerintah daerah, Hikman juga meminta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan penarikan DAK, terutama untuk daerah yang sangat bergantung pada dana tersebut guna meningkatkan infrastruktur dasar.
“Harapan kita, pusat kembali memberikan ruang fiskal bagi daerah-daerah seperti Sintang. Jangan sampai pembangunan di daerah terhenti karena kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan. Sintang ini luas, wilayahnya berat, dan PAD kita kecil. Tanpa DAK, pembangunan tidak akan maksimal,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah akan terus mencari komunikasi dan membuka peluang lobi ke pemerintah pusat agar alokasi DAK 2026 dapat kembali masuk ke Sintang.
Hikman Sudirman memastikan bahwa suara masyarakat telah disampaikan secara resmi melalui lembaga DPRD, dan dirinya berkomitmen terus mengawal isu infrastruktur ini hingga ada progres nyata.
“Kita tidak akan berhenti menyuarakan kebutuhan masyarakat. Pembangunan harus tetap berjalan, meski perlahan. Kita semua ingin Kayan ini maju, warganya sejahtera, dan itu tidak mungkin tanpa akses jalan yang baik. Jadi ini akan terus kita perjuangkan,” tutupnya.