Midji Ingin Sulap Sintang Jadi Ibukota Kapuas Raya

37

Sintang, Kalbar – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta agar perencanaan yang dilakukan termasuk Kabupaten Sintang harus disusun berdasarkan data. Permintaan Sutarmidji ini disampaikannya saat menghadiri pelaksanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, secara virtual dari Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (16/6).

“Jangan seperti saya, saya susun B, tapi datanya tidak valid. Saya minta jalan provinsi bisa dalam kondisi baik. Hitungan saya bisa, kalau datanya benar. Data yang disajikan, jalan provinsi mantap pada posisi 86 persen. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata hanya 49 persen yang kondisinya baik,” kata dia. Akibatnya, lanjut dia, pihaknya hanya mampu meningkatkan kondisi jalan provinsi dari 49 persen menjadi 66 persen yang dalam kondisi baik. Tahun depan baru bisa 72 persen. Tahun 2023 harus bisa 80 persen jalan provinsi yang sudah bagus.

Kemudian, kata Midji, di sektor pertanian, lahan tanam pada 2017 mencapai 512 ribu hektar sampai 529 hektar. Dengan produksi gabah kering giling mencapai 1,7 ton maka setara dengan 2 juta ton beras. Kebutuhan beras masyarakat Kalbar hanya 600 ribu ton pertahun. “Harusnya kita surplus 600 ribu ton. Tapi faktanya ada 97 ribu ton beras dari luar masuk ke Kalbar. Saya lalu mengumpulkan Bulog, BPS, Bea Cukai dan BPN. Ternyata luas lahan yang bisa ditanami padi hanya 217 ribu hektar. Kita berpikir swasembada beras, ternyata tidak mampu,” terang Gubernur Kalbar.

Dia meminta jangan sampai musrenbang yang disusun dengan data yang tidak valid, akibatnya capaianya semu. Jangan sampai terjadi. “Produksi CPO kita 4 juta ton pertahun, ekspor bauksit mentah 26 juta ton pertahun, tapi faktanya Kalbar hanya nomor 4 dalam penyumbang PDRB. Itu tidak masuk akal. Kita perbaiki datanya, lalu Kalbar bisa diurutan kedua. Banyak pencatatan, tidak yang tidak tepat dan merugikan Kalbar,” ungkap Sutarmidji. Ia mengaku, banyak yang sudah pihaknya lakukan tapi tidak terdata. Inovasi Kalbar nomor urut dua terjelek. Pada hal banyak inovasi Kalbar, tapi tidak dicatat atau disampaikan ke pemerintah pusat. “Akhirnya seakan – akan kita tidak ada inovasi. Padahal banyak inovasi kita. Banyak penghargaan diperoleh Kalbar. Satu OPD dengan berbagi peran, semua bisa paham tupoksinya. Koordinasi antar bidang harus baik,” terang Gubernur Kalbar.

Midji menegaskan pihaknya berusaha bekerja dengan data. Sintang mendapatkan DAK tahun ini sebesar Rp55 miliar untuk memperbaiki beberapa ruas jalan. Ia mengajak Yosef Sudiyanto agar membuat surat kepada Pemprov. Ajukan pembangunan kawasan kota. “Sintang itu bisa betul-betul jadi kota. Ada trotoar yang bagus, karena apa, lambat laun, Sintang itu pasti jadi ibukota Provinsi Kapuas Raya. Cepat atau lambat. Kalau keputusan persetujuan provinsi Kapuas Raya hanya saya yang putuskan, maka sudah saya putuskan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Tapi karena keputusan ada di pemerintah pusat, maka kami hanya bisa mendorong pemekaran itu,” ungkap Gubernur Kalbar.

Ia minta Sintang itu wajah yang dilihat seperti kota. “Trotoarnya ada, saya siap bantu alokasikan pembangunan trotoar di Sintang. Supaya wajah Sintang bisa dinikmati oleh masyarakat. Buat masyarakat senang, memang Sintang sangat luas. Ekonomi Sintang bagus. Jarot-Sudiyanto harus maksimal dalam membangun. Sintang bisa disulap menjadi calon ibukota provinsi Kapuas Raya,” katanya. Ia meminta lahan yang 32 hektar untuk kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Kapuas Raya di depan Kantor Arpusda. Jangan di apa apakan lagi. “Saya sudah sampaikan ke pemerintah pusat bahwa tanah, desain kantor gubernur dan DPRD nya sudah ada. Sebenarnya kami sudah mau menata lahan tersebut, tapi keburu ada covid-19 lalu batal. Saran saya, BPHTB menjadi salah satu sumber PAD,” katanya

Ia mengatakan, Sintang itu harga tanah sama dengan Pontianak. Tapi, NJOP nya masih rendah. Transaksi orang kebanyakan berdasarkan NJOP bukan harga pasar. “Saran saya, NJOP dekatkan dengan harga pasar, tapi tidak membuat PBB meningkat. Naikan NJOP 80 persen mendekati harga pasar. Tarif PBB nya harus diturunkan, sehingga masyarakat tidak ribut,” saran Gubernur Kalbar. CSR juga harus diperhatikan, jangan sampai pemerintah bangun jalan, tapi mereka yang hancurkan. Soal listrik, Sintang sudah tidak banyak lagi yang belum teraliri listrik.