Pemkab Sintang Raih Kembali Peringkat Pertama Penilaian Kinerja Stunting

67

Sintang, Kalbar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2021 di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (24/5) Ada 9 kabupaten kota di Kalimantan Barat yang mengikuti Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2021.

Kabupaten Sintang yang berhasil menempati peringkat 1 (satu) pada penilaian kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021. Dengan demikian, Kabupaten Sintang sudah 4 tahun berturut-turut mendapatkan peringkat pertama sebagai kabupaten di Kalimantan Barat dengan kinerja terbaik dalam 8 Aksi Konvergensi Stunting Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Tim Pemerintah Kabupaten Sintang dipimpin oleh Kartiyus Kepala Bappeda Kabupaten Sintang didampingi oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, Maryadi serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang terkait langsung dalam penanganan stunting.

Pada penilaian tersebut, Kartiyus, Kepala Bappeda Kabupaten Sintang menjelaskan pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting  aksi 1 sampai dengan 8 tahun 2021 di Kabupaten Sintang. Pada slide yang disiapkan terdapat 25 halaman, dipaparkan secara baik oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sintang dan berhasil menyakinkan tim penilai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

Piagam penghargaan sebagai peringkat pertama diterima oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Drs. Maryadi, M.Si mewakili Pemerintah Kabupaten Sintang.

“Mulai Tahun 2022 ini, OPD yang menjadi leading sector dalam penanganan stunting adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. tahun 2021 masih ditangani oleh Bappeda. Masalah stunting menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sintang. Masalah stunting adalah masalah multi dimensi, untuk itu perlu merencanakan dan melaksanakan 8 aksi konvergensi yaitu analisis stuasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Peraturan Bupati Sintang tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting dan review kinerja tahunan,” jelasnya.

Dikatakan Mulyadi, bahwa Inovasi telah diterapkan di Kabupaten Sintang, yang saat ini lagi dijadikan perhatian adalah sosialisasi penurunan stunting kepada pasang muda yang akan melaksanakan pernikahan. Artinya ada kerjasama dengan pemuka agama.

“Hal ini sangat efektif, karena penurunan stunting dilakukan lebih dini dengan memberikan pemahaman kepada calon orangtua dengan harapan generasi yang dilahirkan lebih berkualitas. Pelaksanaan Aksi Penurunan Stunting juga telah banyak didukung oleh berbagai pihak baik steakholder Pemerintah,Lembaga dan Pihak Swasta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk penilaian kinerja pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi merupakan proses penilaian kemajuan kinerja pihaknya dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi. Tujuan penilaian kinerja yaitu memberikan informasi tentang aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau masih perlu ditingkatkan dari setiap daerah. Dengan adanya penilaian ini, diharapkan stunting di Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat dapat berkurang.

“Untuk tahun 2021 yang baru saja di nilai. Kita menetapkan 15 desa di 10 kecamatan dan Puskesmas sebagai lokus pencegahan stunting. Penetapan 15 desa tersebut dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor  440/251/KEP-DINKES/2020 Tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus Pencegahan Stunting Tahun 2021 di Kabupaten Sintang. adapun 15 desa tersebut adalah Limbur Bernaung, Sawang Senghiang, Tanjung Harapan, Nanga Rade, Nanga Laar, Riam Muntik, Kerapuk Jaya, Melingkat, Sungai Meraya, Mungguk Kelapa, Nanga Merkak, Gut Jaya Bakti, Neraci Jaya, Ensabang, dan Sungai Labi,” jelas Mulyadi.